Community - Sunarwan Asuhadi

Rahasia di Balik Daya Resiliensi Peradaban Islam

Tinggalkan Komentar / Community, Spiritual / Sunashadi

Resiliensi bukan sekadar kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi krisis, tetapi juga mencakup kapasitas untuk beradaptasi, berkembang, dan bangkit kembali setelah mengalami guncangan hebat. Dalam konteks sejarah peradaban, resiliensi mencerminkan daya tahan suatu masyarakat dalam menjaga identitas, nilai-nilai inti, dan struktur fundamentalnya, meskipun diguncang oleh konflik, invasi, ataupun kehancuran besar. Peradaban yang resiliens mampu bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya, terus bergerak maju, dan mempertahankan relevansi meski menghadapi tantangan zaman yang berubah-ubah.

Peradaban Islam adalah contoh nyata dari resiliensi historis yang luar biasa. Selama lebih dari tiga belas abad, umat Islam tidak hanya mempertahankan identitas keagamaannya, tetapi juga menciptakan dan melanjutkan sebuah peradaban global yang terus berkembang, menyesuaikan diri dengan konteks zaman tanpa kehilangan akarnya. Resiliensi tersebut tidak hanya muncul dari bentuk-bentuk institusional seperti negara dan kekuasaan politik, melainkan bersumber dari kekuatan nilai-nilai spiritual, ajaran moral, serta gagasan universal yang membentuk fondasi kehidupan umat Muslim.

Sejarah peradaban Islam bermula dari peristiwa penting: wafatnya Nabi Muhammad ﷺ pada tahun 632 Masehi. Saat itu, umat Islam harus segera menentukan pemimpin pengganti Rasulullah sebagai kepala komunitas. Dalam situasi duka yang mendalam di Madinah, para sahabat besar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah dan memilih Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pemilihan ini mencerminkan lahirnya ketahanan institusional dalam Islam, sekaligus menjadi awal dari sistem khilafah yang menghubungkan masa kenabian dengan kehidupan sosial-politik umat pasca-wahyu.

Era Khulafaur Rasyidin yang berlangsung dari tahun 632 hingga 661 Masehi menjadi periode penuh tantangan sekaligus pencapaian penting. Abu Bakar menghadapi gelombang kemurtadan yang mengancam stabilitas internal. Umar bin Khattab melanjutkan ekspansi besar ke wilayah Persia dan Romawi, sambil memperkenalkan sistem administrasi dan tata kelola yang efisien. Utsman bin Affan membakukan mushaf Al-Qur’an, sementara Ali bin Abi Thalib menghadapi krisis besar berupa Fitnah Kubra yang mengguncang persatuan umat.

Setelah era Rasyidin berakhir, khilafah berkembang ke dalam bentuk dinasti di bawah Mu’awiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan Dinasti Umayyah di Damaskus. Meskipun sistem pemerintahan berubah menjadi monarki, Dinasti Umayyah berhasil mempertahankan kestabilan politik dan memperluas wilayah Islam dari Andalusia di barat hingga India di timur. Mereka juga membangun birokrasi yang kuat dan menerapkan sistem administrasi yang mendukung kekuasaan mereka secara luas.

Namun, kekuasaan politik tidaklah abadi. Pada tahun 750 M, Dinasti Abbasiyah menggulingkan Umayyah dan memindahkan ibu kota ke Baghdad. Di bawah Dinasti Abbasiyah, Islam mencapai puncak kejayaan intelektual dan kultural. Terjadi lonjakan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, matematika, dan seni. Banyak karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina lahir dalam periode ini. Baghdad menjadi pusat pengetahuan dunia, dengan Bayt al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan sebagai simbol keterbukaan ilmiah dan toleransi intelektual peradaban Islam.

Namun badai besar datang pada tahun 1258 Masehi ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan Baghdad, membunuh Khalifah al-Musta’sim, dan meruntuhkan jantung kekuasaan dunia Islam. Peristiwa ini menjadi tragedi besar, namun bukan akhir dari peradaban Islam. Sebaliknya, titik ini menunjukkan betapa resiliensnya umat Islam. Tak lama setelah itu, para ulama dan pemimpin Muslim berhasil membangkitkan kembali simbol khilafah di Kairo di bawah Dinasti Mamluk. Meski khilafah saat itu hanya bersifat simbolik, keberadaannya tetap menjadi sumber spiritualitas dan legitimasi keagamaan bagi umat Islam di berbagai wilayah.

Ibnu Khaldun, pemikir besar Muslim, menjelaskan bahwa peradaban mengalami siklus yang terdiri dari fase kelahiran melalui solidaritas sosial (ʿasabiyyah), kejayaan melalui institusi, dan kemunduran yang diikuti oleh kebangkitan baru. Pemikiran ini menjelaskan mengapa umat Islam selalu mampu membangun kembali kekuatan mereka bahkan setelah keruntuhan yang besar. Contohnya adalah kebangkitan Kekaisaran Utsmaniyah, yang setelah menaklukkan Mesir pada tahun 1517 M, Sultan Selim I mengambil alih gelar Khalifah dan menjadikan Istanbul sebagai pusat baru kekhilafahan. Utsmaniyah mempertahankan posisi sebagai pusat dunia Islam selama lebih dari empat abad.

Kekaisaran Utsmaniyah bukan hanya kuat dalam bidang militer, melainkan juga memiliki sistem hukum, pendidikan, dan administrasi yang mapan. Bahkan saat kolonialisme Eropa melanda sebagian besar wilayah Islam, Utsmaniyah tetap menjadi simbol dan jangkar identitas Islam global. Akan tetapi, pada akhir abad ke-19, tekanan dari luar dan konflik internal mulai merusak fondasi kekuasaan mereka. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, pada 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Atatürk secara resmi menghapus institusi khilafah dari Republik Turki yang baru dibentuk. Dunia Islam terkejut, karena dianggap sebagai akhir dari satu era penting dalam sejarah Islam.

Namun, meskipun institusinya dihapuskan, gagasan khilafah tetap hidup dalam memori dan imajinasi umat Islam sebagai simbol persatuan, otoritas moral, dan spiritualitas. Banyak gerakan revivalis di dunia Muslim berusaha menghidupkan kembali konsep ini dalam berbagai bentuk dan konteks. Di sisi lain, para pemikir Muslim modern mulai memusatkan perhatian bukan pada bentuk politik khilafah, melainkan pada nilai-nilai yang dikandungnya—keadilan, kemaslahatan umat, dan tanggung jawab sosial—yang dianggap masih sangat relevan dalam sistem politik modern.

Dengan demikian, kekuatan resiliensi peradaban Islam sesungguhnya terletak pada pondasi akidah, nilai-nilai luhur, dan visi spiritual yang terus hidup dalam hati umat. Nilai-nilai seperti musyawarah (syura), keadilan sosial, dan akhlak mulia tetap menjadi penyangga yang kokoh, bahkan ketika istana, kota, dan struktur kekuasaan mengalami keruntuhan. Solidaritas sosial atau ukhuwah Islamiyyah juga menjadi pilar lain yang sangat penting. Ulama, pedagang, dan kaum sufi memainkan peran kunci dalam membangun jaringan keilmuan, menjaga integritas moral masyarakat, serta menyebarkan nilai-nilai spiritual ke seluruh pelosok dunia Islam. Jaringan ini terbukti lebih tahan lama dan fleksibel dibandingkan tembok benteng atau simbol kekuasaan formal.

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila konsep khilafah tetap menjadi bahan diskusi akademik dan perdebatan ideologis hingga saat ini. Bagi sebagian orang, khilafah merupakan nostalgia masa kejayaan, sementara bagi yang lain, ia merupakan simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun di atas semua itu, khilafah adalah bukti nyata daya hidup dan keberlanjutan sebuah peradaban spiritual yang tangguh.

Jika dibandingkan dengan peradaban besar lainnya seperti Romawi, Tiongkok, atau Barat modern, Islam menampilkan model resiliensi yang khas. Peradaban Romawi, misalnya, mengandalkan kekuatan militer, hukum sipil (jus romanum), dan arsitektur monumental sebagai simbol kekuasaannya. Ketika Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi, warisannya berlanjut dalam bentuk Kekaisaran Byzantium dan kemudian menjadi fondasi bagi Eropa Kristen. Namun, nilai-nilai utamanya melemah seiring waktu dan digantikan oleh sistem feodalisme dan gerejawi. Sementara itu, peradaban Tiongkok berkali-kali mengalami siklus keruntuhan dan kebangkitan. Dinasti berganti, dari Qin hingga Tang, Ming, dan Qing, namun nilai-nilai utama seperti Konfusianisme dan konsep Mandat Langit tetap bertahan dan menjadi dasar resiliensi budaya mereka.

Adapun peradaban Barat modern membangun ketahanan peradabannya melalui pencapaian teknologi, demokrasi, dan ekonomi kapitalis. Namun, peradaban Barat juga menghadapi tantangan serius dalam bentuk krisis spiritual, sekularisasi ekstrem, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Tidak seperti peradaban Islam yang memiliki kekuatan spiritual kolektif dan jaringan global berbasis nilai, peradaban Barat saat ini lebih rapuh dari sisi nilai fundamental.

Dengan demikian, resiliensi peradaban Islam tidak bersumber pada struktur kekuasaan atau kemewahan kota, tetapi pada kekuatan ide, spiritualitas, dan solidaritas umat. Bahkan ketika pedang telah disarungkan dan istana-istana runtuh, peradaban ini tetap hidup dalam masjid, dalam hati umatnya, dan dalam ide-ide yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah rahasia sejati dari daya tahan luar biasa peradaban Islam.[]

Rahasia di Balik Daya Resiliensi Peradaban Islam Read More »

Indonesia Emas Terancam dari Dimensi Literasi?

Tinggalkan Komentar / Community / Sunashadi

Ketika Indonesia memancang cita-cita besar menjadi negara maju pada tahun 2045 lewat visi Indonesia Emas, ada satu dimensi dasar yang kerap terpinggirkan: literasi. Kemampuan membaca, memahami informasi, dan berpikir kritis bukan sekadar modal pelengkap—melainkan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas kemajuan bangsa. Tanpa kemampuan tersebut, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, atau kecanggihan industri bisa menjadi bangunan rapuh tanpa dasar yang kokoh.

Menurut catatan UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Itu berarti, dari setiap 1.000 orang, hanya satu yang benar-benar memiliki kebiasaan membaca. Riset lain mencatat bahwa orang Indonesia rata-rata hanya membaca sekitar 5,91 buku per tahun dan menghabiskan sekitar 129 jam untuk membaca dalam setahun. Padahal secara infrastruktur, Indonesia tergolong siap: perpustakaan tersedia di banyak tempat, akses internet makin luas, dan gawai digital merajalela. Masalahnya bukan pada sarana, tetapi pada budaya—membaca belum menjadi kebiasaan yang hidup dalam keseharian.

Sebagai perbandingan, negara-negara maju memiliki budaya literasi yang tertanam kuat. Finlandia, misalnya, dikenal sebagai negara dengan salah satu tingkat literasi terbaik di dunia. Warganya membaca rata-rata 15 buku per tahun, dengan estimasi waktu membaca sekitar 280 jam. Perpustakaan berdiri untuk setiap 4.500 penduduk, dan kebiasaan membaca ditanamkan sejak bayi melalui program hadiah buku untuk keluarga baru. Di Jepang, tingkat literasinya mendekati sempurna (99%). Masyarakatnya terbiasa membaca di mana pun—termasuk di dalam kereta bawah tanah. Setiap tahun, orang Jepang rata-rata membaca 10 buku dan menghabiskan sekitar 220 jam untuk membaca.

Negara-negara Skandinavia lainnya seperti Norwegia dan Swedia juga menunjukkan kekuatan literasi yang mengakar. Di Norwegia, program membaca di sekolah telah berjalan selama dua dekade, dengan rata-rata 6,48 buku dibaca per tahun dan waktu membaca sekitar 153 jam. Swedia lebih tinggi lagi, dengan estimasi 12 buku per tahun dan hampir 250 jam membaca. Islandia bahkan lebih ekstrem—rakyatnya membaca 14 hingga 15 buku per tahun dengan rata-rata waktu membaca sekitar 300 jam, didorong oleh jumlah perpustakaan terbanyak per kapita di dunia dan budaya membaca yang dianggap sebagai identitas nasional.

Bandingkan pula dengan negara-negara tetangga dan pesaing regional. Malaysia tercatat sebagai salah satu negara dengan minat baca tinggi di Asia Tenggara, dengan 24 buku dibaca per orang per tahun dan rata-rata waktu membaca mencapai sekitar 487 jam per tahun. Singapura, meskipun lebih kecil secara geografis, memiliki ekosistem literasi digital yang matang. Penduduknya membaca sekitar 6,72 buku setahun, dan menghabiskan waktu sekitar 155 jam untuk membaca, dengan program literasi dimulai sejak pendidikan usia dini. Thailand juga tidak tertinggal jauh, dengan kebiasaan membaca sekitar 6,37 buku per tahun dan berbagai inisiatif nasional seperti Hari Buku dan program “One Tambon One Book” untuk mendorong minat baca di tingkat lokal.

Kesenjangan yang lebar ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya tertinggal dari negara maju, tetapi juga dari negara-negara tetangganya sendiri. Literasi yang rendah membuka peluang bagi berbagai risiko sosial: maraknya disinformasi, radikalisme digital, dan kesulitan dalam menghadapi kompleksitas global. Literasi bukan semata kemampuan membaca teks, tetapi membaca konteks dan zaman. Ia menjadi benteng pertama melawan kebodohan, kesesatan berpikir, dan manipulasi informasi.

Namun harapan tetap ada. Dari komunitas literasi akar rumput, guru-guru inovatif, hingga inisiatif digital seperti dongeng daring dan buku visual berbasis budaya lokal—tanda-tanda kebangkitan mulai muncul. Yang diperlukan kini adalah komitmen kolektif dan dukungan sistemik: kebijakan yang progresif, keluarga yang mendukung, sekolah yang kreatif, dan media yang mendidik.

Karena Indonesia Emas sejatinya tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau industri, tetapi juga dari seberapa dalam rakyatnya berpikir, membaca situasi, dan memahami dunia dengan cerdas dan berempati.[]

Indonesia Emas Terancam dari Dimensi Literasi? Read More »

Sidoharjo: Desa Santri di Jantung Lampung Selatan

Tinggalkan Komentar / Community, Notes / Sunashadi

Jika ada yang bertanya, “Desa manakah di Indonesia yang layak disebut sebagai desa santri?” maka jawabannya tidak selalu harus dicari di jantung Pulau Jawa.

Selama ini, ketika istilah “desa santri” disebutkan, bayangan banyak orang langsung tertuju pada kawasan pedesaan di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat. Wilayah-wilayah ini memang dikenal dengan tradisi pesantren yang kuat dan kehidupan religius yang mengakar dalam masyarakatnya.

Gambaran tersebut terasa begitu dominan, seolah-olah hanya di Pulau Jawa-lah desa-desa religius dapat tumbuh dan berkembang.

Namun anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Di luar Pulau Jawa, tepatnya di bagian selatan Pulau Sumatera, terdapat sebuah desa yang mampu membalik stereotip tersebut.

Desa Sidoharjo di Lampung Selatan dikenal karena kehidupan keagamaannya yang hidup, keberadaan pesantren yang aktif, serta semangat religius yang meresap dalam keseharian warganya.

Desa ini menjadi bukti bahwa identitas “desa santri” tidak eksklusif milik Jawa.

Meski demikian, Pulau Jawa tetap menyimpan banyak desa yang layak menyandang predikat “desa santri.”

Salah satunya adalah Desa Kajen di Pati, Jawa Tengah. Desa ini dijuluki sebagai “desa seribu pesantren” dan menjadi tujuan ribuan santri dari berbagai penjuru nusantara. Tradisi keilmuan Islam tumbuh subur di sini, menjadikannya pusat pendidikan dan spiritualitas.

Lalu ada Desa Kalibeber di Wonosobo, Jawa Tengah. Desa ini mencerminkan keseimbangan antara pendidikan agama dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui peran pesantren, seperti Pondok Pesantren Al-Asyariyyah.

Di Jawa Timur, Desa Ploso di Jombang menonjol karena keberadaan Pondok Pesantren Darul Ulum yang besar dan berpengaruh. Pesantren ini telah melahirkan banyak tokoh ulama dan cendekiawan Muslim.

Sementara itu, di Jawa Barat, Desa Cipasung di Tasikmalaya berdiri kokoh sebagai simbol pendidikan Islam. Pondok Pesantren Cipasung yang berdiri sejak 1931 telah menjadi motor penggerak kehidupan keislaman di kawasan Priangan Timur.

Kehadiran desa-desa ini menunjukkan bahwa sebutan “desa santri” bukan sekadar label. Ia adalah refleksi dari kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang tumbuh dari akar tradisi serta keteguhan iman masyarakatnya.

Di tengah semangat pembangunan yang terus bergerak di Kabupaten Lampung Selatan, saya menyaksikan sendiri bagaimana Desa Sidoharjo tumbuh tak hanya dalam fisik dan jumlah penduduk, tetapi juga dalam jati diri spiritualnya. Terletak di Kecamatan Jati Agung, desa ini bukan sekadar pemukiman yang berkembang, melainkan rumah bagi kehidupan religius yang terasa hangat dan menyatu dalam keseharian warganya.

Pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2025, saya berkesempatan mengunjungi Desa Sidoharjo bersama keluarga kecil kami. Saat itu, kami mendampingi istri saya yang mengikuti yudisium dan wisuda di Universitas An Nur Lampung. Dalam suasana tersebut, saya menyempatkan diri melakukan observasi cepat dan beberapa wawancara singkat dengan warga setempat. Hasilnya sangat berkesan—dan jujur saja, cukup menginspirasi.

Data dari BPS tahun 2024 mencatat luas wilayah Desa Sidoharjo sekitar 6,10 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.300 jiwa. Namun angka ini hanya permukaan. Yang terasa lebih kuat justru identitas masyarakatnya sebagai komunitas santri—di mana ibadah, pengajian, dan obrolan bernuansa Islam menjadi nadi kehidupan mereka sehari-hari. Ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar tampak dalam gaya hidup warganya.

Salah satu hal pertama yang saya perhatikan adalah nuansa kesantrian yang begitu mencolok di desa ini. salah seorang warga, mengabarkan bahwa terdapat lima pondok pesantren di desa ini. Sejumlah anak muda, remaja, hingga orang dewasa tampak mengenakan sarung dan kopiah dalam aktivitas sehari-hari. Penampilan ini bukan formalitas keagamaan, melainkan bagian dari identitas sosial yang dijalani dengan kesadaran dan kebanggaan. Di sela-sela masjid dan halaman rumah warga, saya melihat anak-anak berjalan berkelompok sambil mengaji atau bercengkerama dalam bahasa yang akrab.

Pada malam pertama di desa ini, saat dini hari saya mendengar azan, lalu segera saya bergegas ke Masjid at Taqwa—nama salah satu masjid di tempat ini. Dalam Masjid saya melihat satu orang jamaah sedang melaksanakan sholat—sepertinya yang mengumandangkan azan. Tidak lama berselang menyusul 2 jamaah berikutnya. Setelah 15 menunggu, tidak ada tanda-tanda akan dilaksanakan sholat Subuh, dan jamaah tidak bertambah jumlahnya sebagaimana sholat Magrib dan Isya. Setelah saling mengonfirmasi ternyata waktu baru menunjukkan pukul 02.45 WIB. Dan azan yang dikumandangkan tadi ternyata adalah azan pertama atau azan fajar awal. Dalam tradisi Islam, khususnya yang mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, azan ini memang disyariatkan untuk membangunkan orang-orang yang ingin shalat malam dan mengingatkan waktu sahur bagi yang berpuasa.

Tak cukup sampai di situ, sekitar setengah jam sebelum azan subuh, kita akan mendengar pengantar berupa tadarus dan sholawat bersahut-sahutan—bukan rekaman. Sebuah suasana yang membingkai desa setiap hari. Ketika waktu subuh datang, nampak warga dari anak-anak hingga lansia datang memakmurkan masjid. Dan setelahnya, masih nampak anak-anak sibuk membaca Al-Qur’an dan menghafalnya.

Di luar pesantren, tercatat ada sekitar 11 lembaga pendidikan di desa ini. Beberapa di antaranya memang berorientasi keagamaan seperti MTSS Darul Munajah, MTSS Hidayatul Mubtadiin, MAS Hidayatul Mubtadiin, hingga Madrasah Tsanawiyah Sidoharjo. Artinya, pendidikan formal dan tradisional benar-benar berjalan berdampingan, menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan beriman.

Aktivitas shalat berjamaah, pengajian rutin, tahsin Al-Qur’an, hingga madrasah diniyah untuk anak-anak berjalan aktif di sini. Di setiap dusun, juga terdapat mushola yang fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran dan interaksi sosial.

Ada satu hal menarik lainnya yang saya catat selama berada di sana: mayoritas warga Desa Sidoharjo adalah penutur bahasa Jawa. Ini memberi warna tersendiri dalam kehidupan sosial mereka. Selain itu, suasana agraris nampak kental di desa ini—singkong dan jagung menjadi salah satu komoditas andalan. Suasana desa yang rindang, menjadi salah satu pertanda kalau lahan agraris cukup subur di tempat ini.

Pemandangan lainnya, di desa ini, di setiap 2-3 rumah warga kita bisa melihat ada mobil yang diparkir di masing-masing halaman rumah. Sebuah pertanda jika pendapatan masyarakat di desa ini lumayan baik.

Inilah catatan singkat tentang Desa Sidoharjo. Berharap ke depan desa ini terus bertumbuh menjadi mapan dengan dukungan spiritualitas yang semakin matang. Tentu, sebuah perpaduan yang ‘ujungnya menjulang ke langit’ dan ‘akarnya menghujam ke bumi’. Semoga menjadi salah satu desa yang memberikan teladan untuk desa-desa lainnya. Wallahu ‘alam bissawab[]

Sidoharjo: Desa Santri di Jantung Lampung Selatan Read More »

Jika Umar bin Khattab Menangani Krisis Iklim, Bagaimana Jadinya?

Tinggalkan Komentar / Community, Spiritual / Sunashadi

Dalam suasana reflektif awal Muharram, ketika umat Islam mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, kita teringat dengan sosok teladan: Umar bin Khattab. Momentum ini bersamaan dengan maraknya diskusi tentang lingkungan hidup dan krisis iklim. Muncul sebuah pertanyaan yang menggugah: jika Umar bin Khattab hidup di era krisis iklim global seperti sekarang, bagaimana cara beliau memimpinnya?

Dunia saat ini tengah dilanda berbagai bencana akibat pemanasan global—dari gelombang panas ekstrem, banjir bandang, hingga kebakaran hutan yang tak kunjung padam. Di tengah kebingungan moral dan ketidaktegasan politik, teladan Umar sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan bertanggung jawab bisa menjadi inspirasi penting.

Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, dikenal luas sebagai pemimpin yang bersih, tidak berpihak, dan sangat peduli terhadap keadilan. Dalam konteks krisis iklim, sikapnya yang tidak mentolerir ketimpangan sosial sangat relevan. Hari ini, ketidakadilan iklim tampak nyata: negara-negara berkembang menanggung dampak terbesar dari krisis lingkungan, meski mereka bukanlah penyumbang utama emisi karbon. Sementara itu, negara-negara maju yang lebih banyak mencemari atmosfer sering kali menghindar dari tanggung jawabnya.

Satu kisah terkenal dari Umar menggambarkan nilai keadilan yang melampaui batas status sosial. Ia memerintahkan agar anak gubernur Mesir dicambuk oleh rakyat biasa karena telah berlaku zalim. Bayangkan jika prinsip ini diterapkan dalam forum internasional—negara kaya yang menyalahgunakan sumber daya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap komunitas yang terkena dampak. Inilah cerminan nyata dari climate justice atau keadilan iklim.

Umar juga dikenal sebagai reformis administratif yang membawa banyak pembaruan dalam tata kelola negara. Ia mendirikan Baitul Mal, menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap pejabat, serta menyusun data statistik untuk memastikan distribusi zakat dan bantuan berjalan adil. Reformasi semacam ini sangat dibutuhkan saat ini, khususnya dalam mengelola dana iklim dunia yang kerap tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Jika dunia ingin mengelola transisi menuju energi hijau dengan baik, sistem pengawasan ketat dan keadilan distribusi adalah kuncinya.

Amanah dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi bagian penting dari kepemimpinan Umar. Dalam sebuah riwayat, ia menegur putranya karena menggembalakan unta di tanah negara, karena khawatir akan terjadi konflik kepentingan. Ini menunjukkan betapa tingginya kesadaran Umar terhadap etika kekuasaan. Jika para pemimpin dunia saat ini memiliki tingkat tanggung jawab seperti itu, mungkin eksploitasi terhadap hutan, laut, dan tambang akan jauh berkurang.

Kepemimpinan Umar juga ditandai oleh ketegasan dalam menghadapi para pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Ia tidak segan memecat bahkan sahabat dekatnya jika terbukti menyimpang. Dunia kini memerlukan ketegasan seperti ini dalam menghadapi kekuatan lobi industri fosil yang sering kali menjadi penghambat utama kebijakan iklim yang progresif. Ketika para politisi ragu bertindak karena tekanan ekonomi, Umar akan menjadi contoh pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat dan masa depan bumi.

Di tengah paceklik dan bencana kelaparan, Umar memilih menahan diri dari makanan enak dan hidup sederhana bersama rakyatnya. Ia tidak hanya memerintah, tapi juga ikut merasakan penderitaan rakyat. Bandingkan dengan sebagian pemimpin saat ini yang berbicara tentang krisis iklim sambil terbang dengan jet pribadi. Keteladanan Umar menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari empati, bukan hanya dari kekuasaan.

Satu hal penting lainnya dari kepemimpinan Umar adalah keberaniannya mengambil keputusan sulit. Ia tidak takut tidak populer jika kebijakan yang diambil benar dan membawa maslahat. Dalam konteks iklim, keputusan untuk menghentikan subsidi bahan bakar fosil, melindungi hutan dari pembalakan liar, atau mengurangi produksi industri pencemar, membutuhkan keberanian moral seperti itu.

Sebagai seorang pemimpin spiritual dan administratif, Umar memiliki kesadaran yang kuat tentang tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada umat manusia. Krisis iklim adalah persoalan moral dan spiritual, bukan sekadar teknis. Ini menyangkut hak generasi masa depan untuk hidup di bumi yang layak. Umar sangat mungkin akan menyerukan kepada umat manusia untuk bertakwa secara ekologis—yakni tidak berbuat kerusakan di muka bumi.

Dalam sejarahnya, Umar pernah berjalan malam hari untuk melihat langsung kondisi rakyatnya, memastikan tidak ada yang kelaparan atau terabaikan. Jika Umar hidup di masa kini, mungkin ia akan mengunjungi desa-desa yang terkena banjir akibat perubahan iklim atau berbicara langsung dengan para petani yang gagal panen karena kekeringan. Ia tidak akan duduk di istana sambil menunggu laporan.

Ketika sistem politik global saat ini terlihat sibuk berunding tanpa aksi nyata, Umar akan mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh ditunda. “Jika seekor keledai mati terperosok di jalan Baghdad, maka Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah,” demikian katanya. Maka bagaimana dengan jutaan manusia yang terdampak krisis iklim?

Namun, satu hal penting perlu kita sadari: sesungguhnya yang membuat Umar bin Khattab menjadi pemimpin luar biasa bukanlah karena dirinya secara pribadi telah terlahir sempurna. Sebaliknya, sejarah mencatat bahwa sebelum masuk Islam, Umar dikenal keras dan bahkan sempat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Yang membentuk Umar menjadi pribadi luhur adalah nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi—sebuah pendidikan dari langit, melalui wahyu yang menanamkan keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang universal.

Dengan kata lain, bukan Umar yang hebat, tetapi Islam-lah yang menghebatkan Umar. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai serupa juga dipraktekkan secara umum oleh khalifah yang lainnya. Nilai-nilai yang ia peluk dan praktikkan bukan hasil pemikiran pribadi, melainkan refleksi dari prinsip-prinsip tauhid yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi. Maka bila dunia hari ini ingin menyelamatkan bumi, maka solusinya bukan hanya mencari pemimpin kuat, tetapi juga sistem nilai yang benar.

Masa depan bumi tidak hanya bergantung pada teknologi hijau atau konferensi perubahan iklim, tapi juga pada karakter pemimpin yang berani, adil, dan bertanggung jawab. Kepemimpinan Umar bin Khattab bukan hanya pelajaran sejarah, melainkan cermin masa depan. Dunia membutuhkan Umar baru—yang tidak tunduk pada industri, yang tidak takut mengambil sikap, dan yang berjalan di tengah rakyatnya, bukan di balik pagar kekuasaan.

Jika kita menjadikan semangat Umar sebagai inspirasi, maka krisis iklim bukanlah akhir, melainkan awal perubahan. Sebuah peradaban tidak runtuh hanya karena suhu naik beberapa derajat, tetapi karena kehilangan keberanian moral untuk bertindak. Umar telah menunjukkan bahwa satu orang dapat mengubah arah sejarah—dengan keadilan, keberanian, dan kasih kepada sesama, berlandaskan ajaran Islam.[]

Jika Umar bin Khattab Menangani Krisis Iklim, Bagaimana Jadinya? Read More »

Mengapa Polusi Tetap Tinggi Meski Emisi Menurun?

Tinggalkan Komentar / Community, Lingkungan / Sunashadi

Selama beberapa dekade terakhir, dunia telah berupaya mengurangi emisi polutan, namun kualitas udara belum membaik secepat yang diharapkan. Sebuah studi baru yang dipimpin oleh tim peneliti dari Universitas Hokkaido, Jepang, mengungkap alasan mengapa kadar nitrat di atmosfer tetap tinggi, meski emisi penyebabnya sudah berkurang sejak tahun 1990-an. Temuan ini telah diterbitkan dalam jurnal Nature Communications pada 3 Juni 2025, dan memberikan wawasan penting tentang dinamika kimia di udara serta dampaknya terhadap perubahan iklim.

Dalam penelitian ini, para ilmuwan menyoroti bahwa nitrat, salah satu polutan utama di atmosfer, masih banyak ditemukan meski emisi prekursor nitrat—zat yang membentuk nitrat—telah berkurang secara signifikan. Nitrat sendiri bisa berbentuk gas maupun partikel. Nitrat dalam bentuk gas lebih mudah menghilang dari udara, tetapi dalam bentuk partikel, terutama partikel halus, zat ini bisa bertahan lebih lama dan menyebar jauh dari sumbernya. Inilah yang menyebabkan nitrat tetap berada di atmosfer dalam jangka panjang.

Para peneliti menemukan bahwa ada “efek penyangga” yang terjadi di atmosfer. Efek ini membuat nitrat gas berubah menjadi partikel, sehingga memperpanjang masa tinggalnya di udara. Bahkan, di tempat-tempat yang jauh dari sumber polusi, seperti Kutub Utara, peneliti tetap menemukan endapan nitrat yang tinggi dalam inti es. Ini menandakan bahwa zat tersebut dibawa dari tempat lain oleh angin dan proses atmosfer lainnya, bukan berasal dari aktivitas lokal.

Untuk menelusuri sejarah keberadaan nitrat di atmosfer, tim yang dipimpin oleh Profesor Yoshinori Iizuka dari Institut Ilmu Suhu Rendah Universitas Hokkaido, menganalisis inti es dari Greenland tenggara. Mereka mencatat bahwa kadar nitrat meningkat sejak tahun 1850-an, memuncak antara 1970 hingga 2000, lalu sedikit menurun namun tetap tinggi hingga kini. Penurunan ini jauh lebih lambat dibanding penurunan emisi prekursor nitrat, menandakan bahwa faktor lain turut memengaruhi.

Dengan menggunakan model transportasi kimia global, para peneliti menemukan bahwa perbedaan antara kadar nitrat dan prekursornya berkorelasi dengan tingkat keasaman atmosfer. Artinya, bukan suhu udara atau kondisi cuaca yang membuat nitrat bertahan di atmosfer, tetapi proses kimia yang mengubah bentuknya menjadi partikel. Keasaman udara yang meningkat menyebabkan nitrat lebih banyak berubah menjadi bentuk partikel, sehingga lebih sulit hilang dan lebih mudah menyebar.

Penelitian ini juga mencatat bahwa untuk pertama kalinya, data akurat tentang nitrat partikel dalam inti es berhasil dikumpulkan. Menurut Iizuka, ini adalah pencapaian penting karena selama ini sangat sulit mendapatkan data semacam itu. Data ini bisa membantu memperkirakan seberapa besar pemanasan di Kutub Utara akan meningkat akibat peran nitrat sebagai aerosol utama yang menggantikan sulfat di masa depan.

Dengan kata lain, walaupun emisi sudah ditekan, nitrat tetap menjadi ancaman bagi kualitas udara dan iklim global karena kemampuannya bertahan lama di atmosfer. Studi ini memperingatkan bahwa ke depannya, prediksi perubahan iklim di kawasan Arktik harus mempertimbangkan peran nitrat secara lebih serius. Pemahaman terhadap proses kimia di udara menjadi kunci untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih efektif.[]

Mengapa Polusi Tetap Tinggi Meski Emisi Menurun? Read More »

Fenomena Cerai Gugat dan Perempuan Kepala Keluarga: Tafsir Realitas dari Perspektif Islam

Tinggalkan Komentar / Community / Sunashadi

Fenomena meningkatnya perceraian di Indonesia telah menimbulkan dinamika sosial baru yang menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari relasi suami istri, struktur rumah tangga, hingga peran perempuan dalam masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024, terdapat 1.478.302 pernikahan dan 394.608 perceraian. Ini berarti sekitar 26,7% pernikahan berakhir dengan perceraian—atau kira-kira 1 dari 4 pasangan. Namun di beberapa provinsi seperti Jawa Barat dan Kalimantan Utara, angka perceraian bahkan mendekati atau melampaui 30%.

Lebih dari sekadar statistik, fenomena ini mencerminkan perubahan signifikan dalam peran sosial perempuan. Cerai gugat—yakni perceraian yang diajukan oleh istri—mencapai 78,3% dari total perceraian tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya sebagai manusia yang berhak atas kehidupan yang bermartabat dan aman. Dalam pandangan Islam, ini bukanlah bentuk pembangkangan, tetapi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat.

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang harus dibangun di atas fondasi kasih sayang, ketenangan, dan rahmat. Namun, ketika ikatan ini justru menjadi sumber penderitaan, maka Islam memberikan solusi berupa perceraian sebagai jalan keluar. Cerai bukanlah tujuan, tetapi merupakan pintu darurat yang dibuka oleh syariat ketika pernikahan tidak lagi menghadirkan kemaslahatan. Dalam sejarah Islam, perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan cerai (khuluk) jika merasa terzalimi, baik secara fisik, ekonomi, maupun emosional.

Perempuan-perempuan yang menggugat cerai umumnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ditelantarkan, atau dikhianati. Dalam Islam, laki-laki wajib menafkahi istri, memperlakukan mereka dengan baik, dan menjadi pemimpin rumah tangga yang adil. Ketika peran ini dilalaikan, perempuan tidak hanya boleh, tetapi dianjurkan untuk menuntut keadilan. Dalam hadis sahih, Rasulullah ﷺ pernah mengabulkan cerai seorang perempuan hanya karena dia tidak sanggup mencintai suaminya, meskipun tidak ada kekerasan—ini menunjukkan bahwa Islam memuliakan perasaan dan martabat perempuan.

Salah satu riwayat paling terkenal adalah kisah Habibah binti Sahl (dalam beberapa riwayat disebut juga Jamilah binti Ubayy) yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata:

“Wahai Rasulullah, aku tidak mencela agama dan akhlak suamiku, tetapi aku tidak menyukainya. Aku khawatir jika tetap bersamanya, aku akan berlaku kufur terhadapnya (tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri).”

Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan agar ia mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya, dan beliau mengabulkan permintaannya untuk bercerai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari, Kitab Ath-Thalaq, no. 5273.

Namun perceraian membawa konsekuensi besar, khususnya bagi perempuan. Data BKKBN dan BPS tahun 2024 mencatat lebih dari 11,5 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan, banyak di antaranya adalah janda. Tak hanya itu, data dari GoodStats menunjukkan bahwa 31,18% perempuan pencari nafkah utama di Indonesia—atau dikenal dengan istilah female breadwinners—adalah janda. Artinya, mereka tidak hanya menjalani peran sebagai ibu dan pendidik anak, tetapi juga penopang ekonomi keluarga.

Sayangnya, dalam ideologi kapitalisme-sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan publik, masalah ini dianggap sebagai urusan pribadi. Negara hanya hadir secara administratif—mengurus akta cerai atau bantuan terbatas—tanpa menyentuh akar persoalan. Padahal dalam Islam, problematika rumah tangga dan peran perempuan pasca-cerai bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab negara.

Negara dalam Islam (Khilafah) memiliki peran penting sebagai pengurus urusan rakyat (raa’in). Negara wajib menyediakan pendidikan pranikah, bimbingan keluarga, pengadilan syar’i yang adil, sistem ekonomi yang memungkinkan perempuan hidup layak, serta sistem sosial yang memuliakan perempuan baik sebagai istri, janda, maupun ibu. Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin negara) adalah penggembala dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” Maka tanggung jawab negara terhadap perempuan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mencakup penciptaan sistem yang mencegah munculnya ketidakadilan sejak awal.

Dalam Islam, perempuan kepala keluarga bukanlah aib atau kegagalan. Justru mereka adalah mujahidah—pejuang—yang menjalani takdir dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Sejarah mencatat sosok Khadijah, istri Rasulullah ﷺ yang merupakan janda dan kepala keluarga sebelum menikah, namun tetap dihormati dan dicintai Nabi. Islam tidak memandang status, tetapi ketakwaan dan kontribusi.

Stigma sosial terhadap janda dalam masyarakat Indonesia masih tinggi. Budaya malu (shame culture) membuat banyak perempuan menutupi penderitaannya demi menjaga nama baik keluarga. Akibatnya, kekerasan rumah tangga dan konflik berkepanjangan terus berlangsung dalam senyap. Padahal dalam Islam, menyembunyikan kezaliman bukanlah kemuliaan, dan menuntut keadilan adalah ibadah.

Media saat ini mulai membuka ruang bagi narasi perempuan pasca-cerai. Kisah-kisah janda mandiri mulai muncul sebagai inspirasi. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi bangkit, bekerja, menyekolahkan anak-anaknya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Inilah potret nyata dari konsep tawakkal dan qana’ah yang diajarkan Islam—berserah diri kepada Allah sambil tetap berikhtiar dengan maksimal.

Namun negara tetap harus hadir. Tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan individu. Sistem hukum Islam memberi teladan bagaimana negara harus memfasilitasi penyelesaian konflik keluarga secara syar’i dan manusiawi. Pengadilan agama harus menjadi tempat yang ramah perempuan, bukan justru tempat yang menyulitkan atau memojokkan mereka. Hak perempuan pasca-cerai seperti nafkah iddah, mut’ah, dan hak asuh anak harus ditegakkan dengan serius oleh negara, sebagaimana dicontohkan oleh para khalifah dalam sejarah Islam (Sanusi et al., 2023).

Pendidikan pranikah juga harus diperkuat. Dalam Islam, menikah bukan hanya persoalan cinta, tetapi juga tanggung jawab, kepemimpinan, dan ibadah. Oleh karena itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan pernikahan yang terintegrasi dengan pemahaman agama, psikologi, dan komunikasi. Ini bagian dari pencegahan perceraian sejak hulu, sebagaimana dianjurkan dalam maqashid syariah untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasab) (Sururie et al., 2023).

Fenomena meningkatnya cerai gugat dan janda kepala keluarga bukan sekadar tragedi rumah tangga, tetapi sinyal bagi negara dan masyarakat untuk bertobat dari kelalaian sistemik. Islam telah memberikan solusi komprehensif—mulai dari peran individu, keluarga, hingga negara. Maka negara tidak boleh tinggal diam. Saat negara hadir secara utuh dan syariat dijalankan secara kafah, perempuan tidak perlu memilih antara bertahan dalam ketidakadilan atau berjuang sendiri. Mereka akan hidup dalam lindungan sistem yang adil, mulia, dan berpihak pada yang lemah.[]

Referensi:

Rinaldo, R., Nisa, E. F., & Nurmila, N. (2023). Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia. Journal of Family Issues.

Wardatun, A., & Smith, B. J. (2020). Woman-Initiated Divorce and Feminist Fiqh in Indonesia: Narrating Male Acts of Nushūz in Marriage. Ulumuna.

Ramadhita, R., Mahrus, A., & Syabbul, B. (2023). Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia. Cogent Social Sciences, 9.

Saraswati, R. (2020). Shame and Indonesian Women Victims of Domestic Violence in Making the Decision to Divorce. Identities, 27(5), 557–573.

Sanusi, S., Iman, R. Q., Baihaki, R., & Farhan, I. (2023). Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia. SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity.

Sururie, R., Athoillah, M., & Ulhaq, M. Z. (2023). Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.

GoodStats. (2024). Suami atau Istri, Siapa Lebih Banyak Ajukan Perceraian?.

GoodStats. (2024). 14% Perempuan Indonesia Jadi Pencari Nafkah Utama Keluarga.

Fenomena Cerai Gugat dan Perempuan Kepala Keluarga: Tafsir Realitas dari Perspektif Islam Read More »

Umar Sang Arsitektur Waktu Dunia Islam

Tinggalkan Komentar / Community, Spiritual / Sunashadi

Pada tahun 638 Masehi, dunia Islam tengah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Namun di balik kemajuan itu, muncul satu masalah penting yang cukup mengganggu roda pemerintahan: tidak adanya sistem penanggalan resmi. Surat-surat resmi negara, catatan keuangan, dan penjadwalan berbagai urusan administratif kerap kali membingungkan karena tidak ada patokan waktu yang pasti. Peristiwa-peristiwa penting dicatat tanpa tanggal yang seragam. Bahkan, surat dari Abu Musa Al-Asy’ari—gubernur Basrah—yang diterima Umar menjadi salah satu pemicu keresahan itu. Isi surat tersebut meminta kejelasan waktu dalam dokumen-dokumen resmi karena ia mengalami kesulitan menentukan tanggal-tanggal tertentu.

Menanggapi hal itu, Umar bin Khattab menyadari bahwa sebuah negara besar, apalagi yang berbasis pada agama dan hukum seperti Islam, tak bisa berjalan tanpa sistem kalender yang jelas. Kalender bukan hanya tentang menghitung hari, tapi juga tentang menjaga keteraturan, mengenang sejarah, dan membangun identitas bersama. Umar mengumpulkan para sahabat senior dan mengadakan musyawarah besar guna menentukan sistem penanggalan resmi untuk umat Islam.

Dalam musyawarah tersebut, hadir tokoh-tokoh besar seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dan para sahabat lainnya. Mereka mendiskusikan dengan serius kapan sebaiknya kalender Islam dimulai. Beberapa usulan muncul. Ada yang mengusulkan agar kalender dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang menyarankan peristiwa turunnya wahyu pertama sebagai titik nol. Namun, gagasan yang paling kuat justru datang dari Ali bin Abi Thalib, yang mengusulkan agar kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Umar menyambut usulan ini dengan sepenuh hati. Baginya, hijrah bukan sekadar perpindahan geografis. Itu adalah momen transformasi besar dalam sejarah umat Islam—saat umat yang tertekan di Makkah berpindah ke Madinah dan membentuk masyarakat baru yang bebas, adil, dan berdaulat. Hijrah adalah titik awal berdirinya negara Islam, dan itu menjadi alasan yang sangat logis dan penuh makna untuk dijadikan permulaan kalender.

Setelah menyepakati bahwa awal kalender Islam harus dihitung dari tahun hijrah (622 Masehi), musyawarah kemudian membahas penentuan bulan pertama dalam kalender tersebut. Meskipun hijrah Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, namun yang dipilih sebagai bulan pertama adalah Muharram. Hal ini bukan keputusan yang sembarangan. Muharram adalah bulan suci yang telah dihormati bahkan sejak masa Jahiliah. Selain itu, bulan ini datang setelah umat Islam menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah—momen spiritual yang sangat kuat. Dengan dimulainya tahun baru pada bulan suci ini, diharapkan umat Islam memulai tahun mereka dalam keadaan bersih dan penuh tekad baru.

Dengan demikian, sistem kalender Hijriyah pun resmi ditetapkan oleh Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriyah (sekitar 638 M). Kalender ini sepenuhnya menggunakan sistem lunar (berdasarkan siklus bulan), terdiri dari 12 bulan, dan tahun pertamanya dihitung mundur ke waktu hijrah Nabi. Tidak ada perubahan nama-nama bulan karena nama-nama tersebut telah dikenal luas di masyarakat Arab kala itu, seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya.

Peristiwa ini, meskipun bersifat administratif, ternyata memiliki dampak luar biasa dalam jangka panjang. Umat Islam kini memiliki kalender sendiri yang tak hanya praktis, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai sejarah dan spiritual. Kalender Hijriyah menjadi simbol kemandirian dan identitas Islam yang terpisah dari sistem penanggalan Romawi dan Persia yang sebelumnya dominan.

Sejak saat itu, semua urusan keagamaan seperti penetapan bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, waktu haji, dan peringatan peristiwa penting dalam sejarah Islam, menggunakan patokan kalender Hijriyah. Bahkan hingga hari ini, lebih dari 1.400 tahun kemudian, kita masih menyebut 1 Muharram sebagai tahun baru Islam dan merayakannya dengan berbagai kegiatan keagamaan.

Apa yang dilakukan Umar bukan sekadar kebijakan teknis. Itu adalah langkah besar dalam membangun struktur masyarakat yang teratur dan berkesadaran sejarah. Ia menanamkan dalam benak umat bahwa waktu bukan hanya sesuatu yang berlalu begitu saja, tapi sesuatu yang harus diingat, dihargai, dan dimaknai.

Kalender Hijriyah juga menjadi alat pengikat umat Islam secara global. Di manapun umat Muslim berada—baik di Indonesia, Turki, Mesir, maupun Maroko—semua merujuk pada sistem waktu yang sama. Ini memperkuat rasa persaudaraan dan kesatuan umat yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Keputusan Umar bin Khattab ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkutat pada hal-hal besar seperti perang dan ekspansi wilayah, tetapi juga menyangkut hal-hal mendasar seperti manajemen waktu. Dan dari kebijakan yang tampak sederhana ini, lahirlah sistem waktu yang mampu bertahan lintas zaman.

Warisan ini membuktikan bahwa peradaban besar tidak dibangun dalam sehari, tetapi dengan keputusan-keputusan bijak yang memperhatikan nilai, makna, dan kebutuhan masa depan. Kalender Hijriyah adalah jejak sejarah yang terus mengalir, menyatukan umat dalam satu irama waktu yang dimulai dari sebuah hijrah.

Kini, setiap kali kita menyambut tahun baru Islam, kita tidak hanya menandai pergantian angka. Kita sedang memperingati keputusan besar yang dibuat Umar bin Khattab bersama para sahabat. Keputusan itu bukan sekadar penetapan waktu, tapi pengukuhan arah umat, peringatan akan perjuangan, dan ajakan untuk terus bergerak maju.

Dan dengan itu, waktu dalam Islam tidak pernah hampa. Ia selalu mengingatkan akan perjalanan, pengorbanan, dan harapan. Sebuah waktu yang disatukan oleh Umar, untuk umat yang tak pernah berhenti melangkah.[]

Umar Sang Arsitektur Waktu Dunia Islam Read More »

Strategi Pangan Nabi Yusuf AS: Warisan Abadi

Tinggalkan Komentar / Community, Spiritual / Sunashadi

Di balik kisah epik Nabi Yusuf AS dalam Al-Qur’an, tersimpan pelajaran luar biasa tentang manajemen pangan yang visioner. Saat Mesir dihadapkan pada ancaman tujuh tahun masa subur diikuti tujuh tahun paceklik, Nabi Yusuf AS bukan hanya menafsirkan mimpi sang raja, tetapi juga memberikan strategi konkret yang cerdas dan berkelanjutan.

Nabi Yusuf AS menyarankan masyarakat untuk tetap bercocok tanam selama masa subur dan menyimpan hasil panen di dalam bulirnya. Hanya sedikit hasil panen yang diambil untuk konsumsi sehari-hari. Langkah ini mencerminkan gabungan pengetahuan praktis dan hikmah yang sangat mendalam.

Penyimpanan biji-bijian dalam bulir menjadi teknik pengawetan alami yang efektif. Bulir berfungsi sebagai pelindung alami dari kelembapan, jamur, dan hama. Teknik sederhana ini menunjukkan keunggulan kearifan lokal yang sering kali melampaui teknologi modern berbasis bahan kimia.

Strategi Nabi Yusuf AS juga menegaskan pentingnya keadilan distribusi dan disiplin sosial. Rakyat didorong untuk mengendalikan konsumsi agar persediaan pangan tetap cukup selama masa krisis. Konsep ini selaras dengan prinsip keadilan pangan yang kini banyak dikaji dalam studi kontemporer.

Sejarawan meyakini bahwa strategi tersebut juga mencakup pembangunan lumbung penyimpanan besar dan sistem logistik yang tertata. Lumbung ini menjadi simbol manajemen risiko yang matang dalam menghadapi krisis pangan.

Hikmah manajemen pangan dari Nabi Yusuf AS relevan untuk masa kini. Di tengah krisis iklim, kelangkaan pangan, dan ketimpangan distribusi, pendekatan sederhana berbasis kearifan lokal menjadi solusi alternatif yang layak diperhitungkan.

Nabi Yusuf AS mengingatkan bahwa pembangunan ketahanan pangan tidak selalu harus mengandalkan teknologi canggih. Kombinasi nilai spiritual, etika, dan strategi praktis justru menjadi kunci keberlanjutan sebuah sistem pangan.

Konsep penyimpanan kolektif yang diperkenalkan Nabi Yusuf AS menjadi cikal bakal gagasan bank pangan modern. Prinsip gotong royong dalam penyimpanan dan distribusi menjadi teladan yang relevan untuk masyarakat saat ini.

Banyak negara kini mengadopsi langkah serupa melalui cadangan pangan strategis nasional guna mengantisipasi krisis akibat bencana alam, perang, atau gangguan pasar global. Pendekatan kuno terbukti tetap efektif di masa kini.

Nabi Yusuf AS bukan sekadar nabi yang mengajarkan tauhid, tetapi juga negarawan visioner yang mampu merancang kebijakan jangka panjang demi keberlanjutan hidup bangsanya. Sosoknya menjadi teladan dalam memadukan kearifan spiritual dengan kecerdasan praktis.

Kini, pendekatan Nabi Yusuf AS sering dikaitkan dengan agroekologi dan manajemen risiko berbasis keberlanjutan. Nilai-nilai ini telah diterapkan dalam banyak kebijakan ketahanan pangan modern, khususnya di negara berkembang.

Pentingnya edukasi masyarakat dalam pengelolaan pangan juga menjadi pelajaran berharga dari Nabi Yusuf AS. Tanpa kesadaran kolektif, strategi sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif.

Strategi Nabi Yusuf AS juga menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati tanaman. Dengan menyimpan biji dalam bulir, keberagaman genetik dapat tetap terjaga, memberi ketahanan tambahan terhadap hama dan perubahan iklim.

Komunitas lokal di berbagai daerah mulai kembali menerapkan teknik tradisional serupa. Penyimpanan di bulir dan lumbung komunitas terbukti hemat biaya dan ramah lingkungan.

Nabi Yusuf AS mengajarkan nilai sabar dan perencanaan matang dalam menghadapi krisis. Ini menjadi pengingat penting agar kita tidak terburu-buru mencari solusi instan tanpa pertimbangan jangka panjang.

Pesan Nabi Yusuf AS menegaskan bahwa solusi krisis pangan bukan hanya soal teknologi, melainkan soal membangun karakter masyarakat yang sabar, adil, dan berpikiran jauh ke depan.

Strategi pangan Nabi Yusuf AS adalah warisan peradaban yang membuktikan bahwa kombinasi hikmah spiritual dan kecerdasan manajerial mampu menyelamatkan bangsa dari bencana kelaparan dan tetap menjadi inspirasi hingga kini.[]

Strategi Pangan Nabi Yusuf AS: Warisan Abadi Read More »

Indonesia Negara Fatherless?

Tinggalkan Komentar / Community / Sunashadi

Di balik kemajuan ekonomi dan teknologi yang terus dikejar, Indonesia seperti banyak negara lain menghadapi krisis sosial yang lebih tersembunyi: hilangnya peran ayah dalam keluarga dan masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan istilah fatherless country, yakni kondisi di mana banyak anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional. Ini bukan sekadar problem keluarga, tetapi krisis yang merembet pada tatanan sosial dan masa depan bangsa.

Menurut psikolog Edward Elmer Smith, fatherless country adalah kondisi ketika masyarakat secara kolektif kehilangan peran dan kehadiran ayah dalam pengasuhan anak-anaknya. Penyebabnya beragam: perceraian, budaya patriarki yang menempatkan ayah sebagai pencari nafkah semata, tekanan ekonomi, migrasi kerja, hingga sistem sosial yang belum mendukung peran aktif ayah dalam keluarga. Dampaknya tak hanya dirasakan anak, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat luas.

Amerika Serikat menjadi salah satu contoh negara dengan tingkat fatherlessness yang tinggi. Berdasarkan data U.S. Census Bureau, jutaan anak di AS hidup tanpa ayah di rumah. Faktor utama adalah angka perceraian yang tinggi, kehamilan remaja tanpa pernikahan, serta sistem sosial yang kurang mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Hasilnya, generasi muda seringkali kehilangan panduan moral dan emosional dari sosok ayah.

Inggris juga menghadapi tantangan serupa. Banyak laporan dari lembaga sosial mengungkap bahwa anak-anak laki-laki di Inggris kerap tumbuh tanpa figur ayah yang stabil. Hal ini dikaitkan dengan perubahan struktur keluarga, urbanisasi yang cepat, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang tak jarang membuat peran ayah semakin terpinggirkan. Ini berkontribusi pada meningkatnya masalah perilaku dan krisis identitas pada remaja.

Indonesia pernah dikaitkan sebagai negara dengan tingkat fatherlessness tertinggi ketiga di dunia. Walaupun klaim ini perlu divalidasi dengan riset akademis yang lebih kuat, fenomena ini tak bisa diabaikan begitu saja. Budaya patriarki yang menempatkan ayah lebih sebagai pencari nafkah ketimbang pengasuh, angka perceraian yang terus meningkat (lebih dari 500.000 kasus pada 2022), serta tekanan ekonomi yang memaksa banyak ayah merantau, menjadikan kehadiran ayah, baik fisik maupun emosional, semakin langka di banyak keluarga.

Di banyak daerah Indonesia, maskulinitas seringkali dimaknai sebatas kekuatan fisik dan tanggung jawab ekonomi. Pendidikan peran ayah dalam pengasuhan emosional dan spiritual nyaris tak mendapat tempat. Akibatnya, banyak anak kehilangan kedekatan batin dengan sosok ayah, meskipun secara fisik ayah hadir di rumah. Ini melahirkan generasi yang kesulitan membangun relasi sehat, baik dalam keluarga maupun di masyarakat.

Ketidakhadiran figur ayah menimbulkan sejumlah krisis pada generasi muda. Identitas diri menjadi kabur karena hilangnya role model utama. Anak-anak yang tumbuh tanpa ayah lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, kekerasan, atau kriminalitas. Di samping itu, mereka juga kesulitan mengembangkan empati sosial karena kehilangan contoh langsung dalam keluarga tentang relasi yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Penelitian global menunjukkan keterkaitan fatherlessness dengan peningkatan kekerasan dan kriminalitas. Anak-anak tanpa figur ayah yang mendampingi mereka secara emosional lebih rentan merasa terpinggirkan dan marah terhadap sistem sosial. Ini berpotensi meletup dalam bentuk kenakalan remaja, konflik horizontal, bahkan radikalisasi.

Ayah tak hanya berperan dalam ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai penjaga nilai, narasi moral, dan sejarah keluarga. Ketika ayah absen, baik secara fisik maupun emosional, anak kehilangan akses terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan lintas generasi. Ini membuat narasi moral bangsa terputus dan identitas kebangsaan menjadi rapuh.

Fenomena fatherlessness tak cukup diatasi di tingkat keluarga saja. Negara perlu hadir melalui kebijakan yang mendukung peran ayah dalam pengasuhan. Cuti ayah yang adil, pendidikan tentang peran ayah di sekolah, serta kampanye publik yang menyeimbangkan maskulinitas dengan empati menjadi langkah penting membangun ulang peran ayah dalam masyarakat.

Sayangnya, hingga kini kebijakan cuti ayah di Indonesia masih sangat minim dan belum memadai untuk mendukung keterlibatan ayah sejak awal kelahiran anak. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan ayah sejak dini berperan penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak. Indonesia perlu mencontoh negara-negara Skandinavia yang sukses dengan kebijakan cuti ayah yang progresif.

Media massa dan institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk narasi baru tentang ayah. Maskulinitas tak boleh lagi dimaknai sebatas otoritas atau kekuatan fisik. Empati, kepedulian, dan kehadiran emosional harus menjadi bagian dari citra ayah masa kini. Narasi ini penting untuk membentuk budaya baru yang lebih mendukung keluarga utuh.

Pendidikan tentang peran ayah seharusnya masuk dalam kurikulum pendidikan karakter sejak sekolah dasar. Anak-anak perlu diajak memahami bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberi nafkah, tetapi juga soal hadir, mendidik, dan menjadi teladan. Ini menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang menghargai pentingnya peran ayah.

Selain negara, komunitas juga perlu bergerak. Program seperti sekolah ayah, komunitas parenting, dan konseling keluarga harus diperluas agar para ayah mendapatkan dukungan untuk lebih hadir secara emosional dalam keluarga. Gerakan-gerakan ini bisa menjadi pendorong perubahan budaya secara perlahan namun pasti.

Di era digital, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan hubungan ayah dan anak, terutama bagi ayah yang harus bekerja jauh dari rumah. Video call, pesan singkat, dan berbagai aplikasi parenting bisa menjadi jembatan untuk menghadirkan figur ayah dalam kehidupan anak meskipun terpisah jarak.

Krisis fatherless bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Perlu upaya kolektif dari keluarga, masyarakat, dan negara untuk membangun kembali sosok ayah yang utuh: hadir secara fisik, emosional, dan spiritual. Ini adalah pekerjaan besar, tetapi penting untuk memastikan masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan seimbang.

Nagara Fatherless adalah peringatan bagi kita semua bahwa membangun bangsa tak cukup hanya lewat pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Kehadiran ayah dalam keluarga adalah fondasi bagi bangsa yang kuat, empatik, dan bermartabat. Sudah saatnya kita bersama-sama menjadikan peran ayah sebagai prioritas dalam pembangunan karakter bangsa.[]

Indonesia Negara Fatherless? Read More »

Benefactorship: Bantuan atau Perangkap Tersembunyi?

Tinggalkan Komentar / Community / Sunashadi

Dalam dunia internasional, istilah benefactorship mengacu pada posisi negara-negara maju yang kerap tampil sebagai pihak pemberi manfaat. Negara-negara ini—seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, dan Kanada—memberikan bantuan dana, teknis, dan program pembangunan kepada negara lain. Bantuan itu disalurkan lewat lembaga seperti USAID, AUSAID, JICA, CIDA, UNDP, dan Bank Dunia. Pada permukaan, semua ini tampak sebagai upaya tulus untuk membantu negara berkembang agar bisa lebih maju dan sejahtera.

Namun, di balik wajah ramah benefactorship, tersimpan kepentingan dan strategi yang jauh lebih dalam. Negara-negara penerima manfaat, yang sebagian besar adalah negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, seringkali menjadi sasaran berbagai program bantuan yang menyasar sektor pembangunan ekonomi dan sosial. Sayangnya, program ini tidak selalu murni untuk kebaikan, melainkan juga menjadi alat untuk mempertahankan pengaruh negara donor.

Sejarahnya, dominasi Barat pada awalnya dijalankan lewat penjajahan langsung. Setelah gelombang dekolonialisasi, strategi ini berubah menjadi neo-imperialisme. Negara-negara seperti Amerika Serikat mulai mengandalkan utang dan bantuan sebagai cara baru untuk mengendalikan negara-negara bekas jajahan. Mereka menawarkan kemerdekaan formal kepada bangsa-bangsa tersebut, tetapi mengikatnya melalui skema utang dan program pembangunan yang diarahkan sesuai kepentingan Barat.

Indonesia menjadi contoh nyata. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menolak bantuan dan utang dari Amerika. Namun, melalui berbagai gejolak politik dan tekanan, Indonesia akhirnya tunduk dan terjerat utang sejak 1958. Sejak saat itu, Indonesia tak lagi sepenuhnya bebas menentukan arah kebijakan ekonominya karena selalu terikat dengan syarat-syarat dari negara dan lembaga donor.

Begitu pula di Afrika dan Asia, bantuan yang datang sering kali membawa syarat tersembunyi. Negara penerima diarahkan untuk mengikuti model pembangunan yang menguntungkan negara pemberi. Inilah wajah lain dari benefactorship, di mana bantuan menjadi kedok untuk memperpanjang dominasi ekonomi dan politik negara kuat.

Kini, semakin banyak yang menyadari bahwa tidak semua bantuan datang dengan niat tulus. Bantuan bisa jadi topeng untuk perangkap baru yang membatasi kedaulatan bangsa. Pertanyaannya: sampai kapan negara berkembang mau terus terikat dalam pusaran ini?[]

Benefactorship: Bantuan atau Perangkap Tersembunyi? Read More »