Untuk mengatasi situasi ini, moratorium izin baru pada kawasan hutan primer dan lahan gambut perlu diperkuat dan diperluas. Kebijakan moratorium selama ini terbukti mampu menahan laju deforestasi di beberapa wilayah, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan politik.
Selain moratorium, transparansi dalam tata kelola hutan harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit perlu ditingkatkan, agar pembukaan lahan ilegal dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Data pemantauan ini juga harus dibuka untuk publik agar masyarakat dapat turut mengawasi.
Penting juga untuk menempatkan masyarakat adat dan pemilik hutan tradisional sebagai bagian dari solusi. Selama ini, mereka justru sering menjadi korban pembangunan. Padahal, kearifan lokal yang mereka miliki sering kali terbukti efektif dalam menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam.
Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci penting untuk mengatasi deforestasi. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari bukan hanya menguntungkan dari sisi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Hutan adat yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat ekonomi tanpa harus merusak ekosistem.