Saat Sultan Sulaiman meninggal dunia, ia meninggalkan sebuah kekuasaan besar dan kuat yang sangat disegani di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinannya, Kekhilafahan Utsmaniyah berhasil menaklukkan kota-kota suci umat Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, hingga Baghdad. Tak hanya itu, wilayah kekuasaan Utsmaniyah juga meluas hingga ke Balkan (termasuk wilayah Kroasia dan Austria sekarang) dan sebagian besar Afrika Utara.
Kekuatan ini membuat banyak negara Eropa merasa terancam. Seorang diplomat Eropa bernama Busbecq pernah menulis tentang betapa hebatnya bangsa Turki (sebutan untuk Utsmaniyah saat itu). Ia menggambarkan pasukan Utsmaniyah sebagai tentara yang sangat kuat, disiplin, dan penuh semangat—sehingga negara-negara Eropa merasa tidak siap jika harus berhadapan langsung dengan mereka.
Namun, kejayaan Sulaiman tidak hanya di medan perang. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Satu abad setelah Sulaiman wafat, seorang penjelajah asal Prancis bernama Jean de Thévenot mengunjungi wilayah Utsmaniyah dan menyaksikan langsung bagaimana rakyat hidup sejahtera. Ia melihat pertanian berkembang pesat, makanan melimpah, dan pemerintahan yang tertata rapi.
Sulaiman juga dikenal sebagai pembuat hukum yang andal, itulah sebabnya ia diberi gelar “pemberi hukum” (al-Qanuni). Aturan dan reformasi yang ia buat membantu menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kerajaan, bahkan berabad-abad setelah ia wafat.
Tak hanya itu, masa pemerintahannya juga menjadi zaman keemasan dalam bidang seni, sastra, arsitektur, teologi, dan filsafat. Di masa inilah muncul sosok arsitek jenius bernama Mimar Sinan, yang membangun banyak bangunan indah dan megah di seluruh wilayah kekuasaan Utsmaniyah.
Salah satu karya terkenalnya adalah Masjid Süleymaniye (Sulaimaniyah) di Istanbul, yang hingga kini masih berdiri megah dan menjadi salah satu ikon kota tersebut. Di masjid itulah Sultan Sulaiman dimakamkan bersama istrinya yang terkenal, Hürrem Sultan.[]
Dalam sejarah Islam, sedikit tokoh yang mampu menyamai ketegasan, kebijakan, dan kepekaan sosial seperti Umar bin Khattab, atau yang dikenal sebagai Umar al-Faruq. Salah satu ujian terberat dalam masa kepemimpinannya adalah pada tahun 18 Hijriah, ketika terjadi krisis kelaparan dan wabah penyakit yang melanda wilayah Jazirah Arab. Tahun ini dikenal sebagai Tahun Kelabu, sebuah masa kelam di mana angin membawa debu, hujan tak turun, dan makanan amat langka. Hewan ternak banyak yang mati, dan rakyat kelaparan hingga binatang buas pun turun ke pemukiman manusia. Di tengah bencana besar ini, Umar menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa, tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai pelayan umat.
Langkah pertama yang dilakukan Umar adalah menjadikan dirinya sebagai teladan. Di tengah kelaparan, ia bersumpah tidak akan menyentuh makanan mewah seperti daging dan mentega hingga rakyatnya hidup sejahtera. Ketika seorang pembantunya membelikan mentega dengan harga mahal, Umar menolak untuk memakannya dan malah menyuruhnya untuk disedekahkan. Ia berkata, “Bagaimana saya bisa memperhatikan kondisi rakyat bila saya tidak tertimpa apa yang menimpa mereka.” Kata-kata ini bukan hanya ungkapan retorika, tetapi benar-benar ia jalankan. Ia hanya makan roti dan minyak hingga kulitnya menghitam. Bahkan ketika daging unta disajikan untuknya, ia menolaknya karena rakyatnya hanya mendapat tulang-tulang.
Tidak hanya itu, Umar juga mendirikan posko-posko pengungsian dan dapur umum untuk mengurus puluhan ribu orang yang datang ke Madinah mencari perlindungan. Ia menugaskan petugas-petugas khusus untuk memasak dan membagikan makanan. Dapur-dapur besar didirikan dan mulai memasak sejak subuh. Umar bahkan ikut turun langsung, mengajar cara memasak bubur dengan benar, membopong karung gandum, dan menyuapi orang-orang lemah. Abu Hurairah menyaksikan sendiri bagaimana Umar memanggul bahan makanan di tengah malam bersama pembantunya dan memasak untuk keluarga-keluarga yang kelaparan.
Umar juga tidak tinggal diam dalam menyusun strategi bantuan lintas wilayah. Ia segera mengirim surat kepada para gubernurnya di berbagai wilayah: Mesir, Syam, Irak, dan Persia. Ia memohon bantuan dan mengungkapkan derita rakyat yang menjerit kelaparan. Respons mereka luar biasa. Gubernur Mesir, Amr bin Ash, mengirim ribuan unta dan kapal penuh tepung dan minyak. Dari Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah datang membawa ribuan kendaraan penuh logistik. Semua bantuan ini tidak hanya ditumpuk di Madinah, tetapi langsung dibagikan ke perkampungan, ke gurun, ke Najd, ke Tihamah, bahkan ke sudut-sudut terjauh Jazirah Arab. Umar mengirim logistik secara adil, lengkap dengan pakaian musim dingin dan panas, sembelihan unta, dan makanan yang bisa bertahan hingga datangnya musim hujan.
Selain tindakan fisik dan logistik, Umar juga memimpin secara spiritual. Ia menyerukan istighfar dan shalat istisqa’, shalat meminta hujan. Dalam setiap doanya, ia menangis, mengakui bahwa musibah bisa jadi karena dosanya sendiri. Ia berkata, “Saya khawatir murka Allah akan menimpa kita semua. Kembalilah kepada-Nya, mohon ampun dan berbuat baik.” Dalam momen paling menyentuh, Umar bertawassul melalui Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, dan memohon hujan kepada Allah. Allah pun mengabulkan doanya. Hujan turun begitu lebat hingga rakyat bersujud syukur, menangis haru, dan memanggil Abbas dengan sebutan “penyiram Haramain.”
Kebijakan Umar juga menunjukkan pemahaman syariat yang mendalam. Ia menghentikan sementara pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena pencurian yang terjadi disebabkan oleh kelaparan, bukan karena niat jahat. Umar berkata, “Tangan tidak dipotong karena kurma dan tidak pula di masa paceklik.” Ia memandang bahwa dalam kondisi darurat, syariat menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dan kemaslahatan umum. Selain itu, ia juga menunda kewajiban pembayaran zakat bagi yang mampu, agar sumber daya bisa difokuskan pada kebutuhan darurat rakyat. Setelah krisis berlalu, ia kembali memerintahkan penarikan zakat dua tahun sekaligus.
Pada akhirnya, Umar menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan sekadar duduk di istana dan membuat aturan. Ia hadir bersama rakyatnya, merasakan lapar yang sama, memanggul beban yang lebih berat, dan meneteskan air mata untuk penderitaan umat. Ia tidak membedakan dirinya dari rakyat, bahkan anaknya sendiri ditegur saat terlihat makan semangka di masa kelaparan. Umar berkata, “Bagus, hai anak Amirul Mukminin, kau makan buah sementara umat Muhammad kurus kering.” Kepemimpinan Umar di masa krisis adalah cermin ideal dari sistem pemerintahan Islam yang penuh kasih, tanggung jawab, keadilan, dan keberanian moral.
Kisah ini adalah pelajaran yang abadi. Ketika banyak pemimpin modern sibuk dengan pencitraan dan kekuasaan, Umar bin Khattab memberi contoh bahwa menjadi pemimpin berarti hadir saat rakyat menderita, menjadi tumpuan harapan dan bukan beban tambahan. Dengan keteladanannya, Umar membuktikan bahwa empati dan tanggung jawab jauh lebih kuat dari kebijakan-kebijakan formal. Seperti kata para sahabat, “Jika Allah tidak mengangkat musibah Tahun Kelabu, niscaya Umar akan mati karena sedih memikirkan rakyatnya.” Inilah seni kepemimpinan yang tidak lekang oleh zaman.[]
Dalam kehidupan bermasyarakat, mengelola harta publik adalah amanah besar yang tidak boleh dianggap remeh. Salah satu lembaga yang mengurusi harta publik dalam sistem Islam adalah Baitul Mal. Baitul Mal bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengelolaan dana umat, seperti zakat, sedekah, dan pajak-pajak yang ditetapkan dalam syariat. Karena itulah, orang-orang yang bekerja di Baitul Mal haruslah orang-orang yang amanah dan adil.
Allah telah memerintahkan umat-Nya untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan untuk berlaku adil dalam setiap keputusan. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman bahwa kita diperintahkan untuk menjaga amanat dan menghukumi manusia dengan adil. Ini berarti bahwa seorang pegawai Baitul Mal tidak hanya dituntut memiliki kemampuan, tetapi juga harus memiliki kejujuran dan integritas tinggi.
Selain itu, dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menjaga amanat dan janji mereka adalah termasuk golongan yang dipuji. Artinya, menjaga kepercayaan adalah bagian dari keimanan dan tanda dari kedewasaan dalam bertanggung jawab.
Khalifah Utsman bin Affan, salah satu pemimpin besar umat Islam, juga menekankan pentingnya sifat amanah bagi para pegawainya. Ia meminta agar pegawai yang mengurusi pajak (kharaj) dan harta Baitul Mal benar-benar amanah. Sebab, jika pegawai tidak jujur, maka bisa terjadi penyelewengan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal bisa runtuh, dan ini tentu akan membahayakan kestabilan keuangan dan keadilan dalam masyarakat.
Keadilan juga menjadi hal penting yang harus dijaga. Pegawai Baitul Mal harus adil dalam menagih kewajiban rakyat, tidak menekan atau membebani mereka secara berlebihan. Mereka juga harus adil terhadap para donatur dan tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Bahkan kepada non-Muslim (ahli dzimmi), pegawai Baitul Mal tetap harus bersikap adil dan baik, menghormati kesepakatan yang telah dibuat tanpa menambah beban yang tidak semestinya.
Dengan menjaga amanah dan keadilan, pegawai Baitul Mal tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tapi juga menjalankan perintah Allah secara langsung. Tugas mereka bukan sekadar pekerjaan, tapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak.[]
Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau memiliki tujuan mulia untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai khalifah ketiga setelah Rasulullah wafat, Utsman melanjutkan jejak para pendahulunya, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, dalam menegakkan hukum Allah serta menjaga kesejahteraan umat. Abu Bakar fokus menjalankan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah secara murni, sementara Umar melakukan terobosan dengan membentuk sistem keuangan negara, menyusun lembaga-lembaga ekonomi, serta mengatur distribusi kekayaan agar lebih adil dan merata. Utsman pun meniru langkah-langkah ini dengan penuh tanggung jawab, dan menyesuaikannya melalui ijtihad, yakni pemikiran dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Utsman secara aktif mengelola keuangan negara melalui lembaga yang disebut Baitul Mal. Ia memastikan bahwa zakat, yang merupakan salah satu sumber utama pemasukan negara, dikumpulkan dengan tertib dan dibagikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, musafir yang kehabisan bekal (Ibnu Sabil), dan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Selain itu, Utsman juga mengatur pembayaran pajak dari kalangan non-Muslim (Ahlul Kitab), yang disebut jizyah. Dengan membayar jizyah, mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak hidup dari negara Islam. Dalam konteks perang, harta rampasan juga dikelola secara Islami. Para pejuang Muslim yang berjuang di medan jihad mendapatkan bagian dari harta rampasan, sementara seperlima dari hasil rampasan itu masuk ke kas negara dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41.
Islam sebagai agama yang sempurna juga memberikan panduan ketat dalam penggunaan harta. Ditekankan agar tidak berlaku boros karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dilarang mencampuri pengelolaan harta umat, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Semua harta yang masuk ke Baitul Mal harus bersih dan halal, karena harta haram tidak akan membawa berkah. Maka dari itu, sistem keuangan pada masa Utsman tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan etis, mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat umat Islam, menegakkan syariat Allah, dan memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara adil, bermartabat, dan dalam kerangka ajaran Islam yang menyeluruh.[]
Dalam sejarah Islam, terdapat prinsip penting yang menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi keadilan, bahkan terhadap non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Mereka disebut sebagai kafir dzimmi, yaitu orang-orang non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani yang tinggal di wilayah Islam dan sepakat untuk hidup damai dengan umat Islam.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, kafir dzimmi diberikan perlindungan penuh, asalkan mereka membayar pungutan khusus yang disebut jizyah. Namun penting dicatat, Islam melarang keras memperlakukan mereka dengan tidak adil. Rasulullah ﷺ bahkan secara tegas menyampaikan bahwa siapa pun yang menzhalimi kafir dzimmi, maka ia akan berhadapan dengan Nabi sendiri pada Hari Kiamat.
Rasulullah ﷺ pernah memberikan amanat penting kepada salah satu sahabatnya, Abdullah bin Arqam, yang ditugaskan untuk mengurus jizyah dari para kafir dzimmi. Beliau berkata, “Barangsiapa menzhalimi ahli dzimmi, membebani mereka melebihi kemampuan, mengurangi hak mereka, atau mengambil sesuatu dari mereka tanpa kerelaan, maka aku adalah musuhnya di Hari Kiamat.”
Pesan ini juga diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum wafat. Beliau mewasiatkan agar para pemimpin setelahnya memperlakukan kafir dzimmi dengan baik, menjaga hak-hak mereka, membela mereka bila terancam, dan tidak memberatkan mereka secara berlebihan.
Selain jizyah, kafir dzimmi yang mengelola tanah pertanian yang dikuasai oleh negara (Islam) setelah perang juga dikenai pungutan ‘tanah’ yang disebut kharaj. Tapi penarikan kharaj ini tidak boleh sewenang-wenang. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kezaliman, antara lain: kualitas tanah (apakah subur atau tandus), jenis tanaman yang ditanam (apakah bernilai tinggi atau rendah), sumber pengairan (yang butuh biaya atau tidak), serta kewajiban menyisakan sebagian hasil panen untuk cadangan menghadapi musibah.
Jika antara pemerintah Islam dan kafir dzimmi telah dibuat kesepakatan, maka isi perjanjian tersebut harus dipatuhi. Islam tidak membenarkan pengingkaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati, karena itu adalah kewajiban dan bagian dari akhlak serta prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.
Islam bukan hanya mengatur hubungan antar sesama Muslim, tetapi juga dengan non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah keadilan dan perlindungan terhadap semua warga negara, tanpa melihat latar belakang agama. Ini adalah warisan mulia dari Rasulullah ﷺ dan para khalifah sesudahnya yang patut menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan.[]
Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sistem peradilan dan penetapan hukum Islam dijalankan secara kolektif dan bijak. Mereka bersama para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup saat itu, menetapkan metode dan cara berpikir yang dapat menjawab tantangan zaman. Saat menghadapi persoalan, mereka selalu merujuk terlebih dahulu kepada Kitabullah (Al-Qur’an). Jika jawabannya tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, maka mereka beralih kepada sunnah Rasulullah. Bila dalam sunnah pun tidak ditemukan solusinya, barulah mereka menggunakan pendapat (ijtihad), baik secara individu maupun kolektif.
Keputusan kolektif ini sangat dimungkinkan karena banyak sahabat senior masih tinggal di Madinah, sehingga mereka bisa berkumpul dan berdiskusi. Hasil dari musyawarah itu kemudian dikenal dengan istilah ijma’ atau konsensus. Selain ijma’, mereka juga menggunakan qiyas atau analogi sebagai dasar hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kejadian baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Contohnya, seperti yang disampaikan oleh Maimun bin Mahran, jika Abu Bakar atau Umar menghadapi persoalan yang tidak ada jawabannya dalam Al-Qur’an atau Sunnah, maka mereka akan mengumpulkan para sahabat pilihan untuk dimintai pendapat. Jika para sahabat sepakat, maka keputusan itu dijalankan. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.
Menurut Ibnu Mas’ud, seseorang yang dimintai fatwa harus memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur’an. Jika tidak ada dalam Al-Qur’an atau belum pernah diputuskan oleh Rasulullah, maka ia boleh menggunakan pendapat orang-orang saleh atau berijtihad dengan akalnya—selama tetap menghindari hal-hal yang meragukan.
Pada masa Abu Bakar dan Umar, para sahabat di Madinah menjadi rujukan utama dalam urusan ijtihadiyah (yang memerlukan pemikiran mendalam). Tidak ditemukan keterangan bahwa para sahabat yang berada di luar Madinah turut diundang secara khusus untuk memberikan pendapat, meski pendapat mereka tetap dihargai dan dicatat.
Dari sinilah terlihat urutan sumber hukum Islam yang mereka gunakan: (1) Al-Qur’an sebagai sumber utama, (2) As-Sunnah sebagai pedoman Nabi Muhammad SAW, (3) Ijma’ sebagai kesepakatan para sahabat, dan (4) Qiyas sebagai alat berpikir logis dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat.
Para sahabat juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan hukum Islam, yaitu untuk membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadat). Mereka tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga menggali makna dan pesan moral dari wahyu. Dengan cara inilah para Khulafaur Rasyidin dan sahabat menjalankan tugas besar dalam membentuk hukum Islam yang adil dan bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai syariat.
Tulisan ini disarikan dari ulasan tentang sistem hukum pada masa Khulafaur Rasyidin dan metode pengambilan keputusan para sahabat yang mengedepankan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan umat.[]
Konsep Society of the Spectacle pertama kali diperkenalkan oleh Guy Debord, seorang filsuf, sineas, dan aktivis politik asal Prancis. Karyanya, La Société du Spectacle (1967), menjadi salah satu pijakan penting dalam teori kritis dan kajian budaya modern. Dalam buku tersebut, Debord mengkritik bagaimana kapitalisme menciptakan “spektakel”—sebuah pertunjukan citra dan simbol yang menggantikan pengalaman nyata serta relasi autentik manusia. Dalam dunia yang didominasi oleh spektakel, individu tidak lagi hidup dalam kenyataan, tetapi dalam representasi yang dikemas untuk konsumsi massal. Hidup berubah menjadi tontonan, yang disusun agar dapat dijual, dibagikan, dan diterima dalam format visual yang memikat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Prancis, tetapi juga berkembang di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, politik mengalami transformasi menjadi panggung spektakel. Tokoh seperti Ronald Reagan dan Donald Trump memanfaatkan pencitraan melalui gaya, slogan, dan tontonan massal, menggantikan diskusi kebijakan berbasis substansi. Di Korea Selatan dan Jepang, budaya hiperestetis berkembang pesat—di mana eksistensi seseorang sering kali diukur dari seberapa sukses ia tampil di layar. Masyarakat global telah lama bergeser dari kehidupan nyata menuju kehidupan yang dibangun di atas citra.
Di Indonesia, masyarakat spektakel telah mengakar kuat, terutama dalam ranah politik dan media sosial. Figur publik semakin menyadari bahwa citra dapat mengalahkan substansi. Tokoh-tokoh politik yang paling menonjol saat ini mengelola tampilannya dengan cermat untuk membentuk persepsi yang emosional dan dekat dengan rakyat.
Joko Widodo membangun citra sebagai pemimpin merakyat melalui blusukan, gaya sederhana, dan interaksi langsung dengan rakyat kecil, yang dikemas dalam konten visual yang masif.
Ridwan Kamil menggunakan pendekatan digital dengan komunikasi santai, humoris, dan estetika yang ringan.
Anies Baswedan menampilkan sosok intelektual dan religius melalui gaya bahasa yang elegan dan penyampaian visual yang kuat.
Prabowo Subianto menguatkan citra maskulin dan patriotik dengan pakaian militer, simbol kuda, dan retorika berapi-api.
Dedi Mulyadi, melalui konten sosial bernuansa lokal dan narasi empati, tampil sebagai sosok “pemimpin kampung” yang dicintai publik karena video-videonya yang menyentuh hati.
Dalam semua kasus ini, jelas terlihat bahwa politik tidak lagi menjadi arena gagasan, melainkan arena persepsi. Visual telah menggantikan visi—politik tidak lagi bertumpu pada program dan substansi, tetapi pada kemasan dan pencitraan yang terbentuk lewat media sosial. Tokoh politik tidak perlu menjelaskan kebijakan yang kompleks, cukup menyentuh emosi publik. Visi jangka panjang digantikan oleh narasi pendek yang viral dan membangun kesan perubahan. Yang utama bukan perubahan nyata, melainkan kesan bahwa perubahan tengah berlangsung.
Fenomena ini semakin relevan karena masyarakat hidup dalam ekonomi perhatian (attention economy)—di mana yang paling mencolok, paling menghibur, dan paling mudah dikonsumsi, justru menjadi yang paling mendapat ruang. Dalam masyarakat dengan literasi kritis rendah serta dominasi media sosial, pencitraan menjadi alat politik yang paling efektif. Demokrasi elektoral yang lebih menekankan popularitas ketimbang kapabilitas memungkinkan politisi mengandalkan citra sebagai senjata utama. Realitas direduksi menjadi konten. Kebenaran digeser oleh daya sebar. Yang viral menjadi yang sah.
Namun, di tengah hegemoni spektakel ini, harapan dan perlawanan tetap ada. Konsep tanding terhadap Society of the Spectacle adalah politik dan budaya yang berbasis rasionalitas, komunikasi jujur, logika yang sehat, serta nilai-nilai idealisme. Masyarakat anti-spektakel adalah mereka yang lebih memuliakan substansi dibanding penampilan, dan menilai tokoh publik dari isi pikirannya, keberpihakan moralnya, serta konsistensi tindakannya—bukan dari dramatisasi visual semata.
Dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak figur yang mewakili semangat ini:
Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang mengandalkan retorika kebenaran, integritas moral, dan keberanian logis—bukan pencitraan kosong.
Umar bin Khattab, pemimpin asketis yang menolak dipuja, hidup bersahaja, tetapi memiliki kekuatan rasional dalam kebijakan.
Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan pemikiran tajam, tutur kata lugas, serta ketegasan dalam keadilan, namun tetap sederhana dalam hidup.
Mohammad Natsir, tokoh intelektual Islam Indonesia, lebih dikenal karena kekuatan argumennya, integritas keilmuannya, dan kedalaman visinya—bukan karena kepiawaiannya dalam tampil di panggung massa.
Mereka adalah contoh dari kepemimpinan berbasis substansi dan nilai, bukan sekadar citra semu. Perlawanan terhadap masyarakat spektakel harus dimulai dari keberanian untuk berbicara jujur, berpikir mendalam, dan menyampaikan kebenaran meskipun tidak populer. Dalam dunia yang penuh citra, kejujuran adalah bentuk perlawanan paling radikal.
Guy Debord telah memprediksi masa depan dunia modern yang dipenuhi fatamorgana visual. Kini, dunia itu telah menjadi kenyataan. Tugas kita adalah membongkar lapisan-lapisan citra palsu itu dan mengembalikan makna pada substansi. Dalam masyarakat yang lebih percaya gambar, kita harus kembali pada gagasan. Dalam masyarakat yang terperangkap dalam tontonan, kita harus menjadi suara yang mengingatkan akan kenyataan.
Pertanyaannya: apakah kita menyetujui dan ingin memperpanjang dominasi masyarakat dan kepemimpinan dengan gaya spektakel? Tentu tidak. Kita memerlukan masyarakat dan kepemimpinan berintegritas. Dan tentu saja Islam menyediakan sistem dan mekanisme untuk mewujudkan masyarakat dan pemimpin yang kontra spektakel.[]
Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Meski beliau adalah pemimpin tertinggi umat Islam saat itu, sikapnya tetap rendah hati dan sangat dekat dengan rakyat biasa.
Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar punya kebiasaan memerah susu kambing untuk warga di lingkungannya. Dan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau berkata bahwa ia berharap tanggung jawab barunya tidak mengubah kebiasaannya yang lama. Padahal, ia sekarang memegang peran penting: memimpin negara, memimpin pasukan perang, dan menghadapi dua kekuatan besar dunia waktu itu, yaitu Persia dan Romawi.
Meskipun tugasnya sangat besar dan berat, Abu Bakar tetap ingin menjaga hubungan sosialnya dengan masyarakat. Ia tidak mau posisinya membuatnya jauh dari rakyat atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia masih ingin memerah susu kambing untuk warga, seperti biasa.
Sikap ini menunjukkan betapa tingginya nilai amal kebaikan di mata para sahabat. Bahkan, hal-hal sederhana seperti membantu orang lain tetap mereka anggap penting, meskipun mereka punya tanggung jawab besar.
Suatu ketika, tali kendali unta Abu Bakar terjatuh. Beliau turun sendiri untuk mengambilnya. Orang-orang berkata, “Mengapa anda tidak meminta kami mengambilkannya saja?” Tapi beliau menjawab, “Rasulullah mengajarkan kita agar tidak meminta-minta kepada orang lain.”
Ada juga kisah yang diriwayatkan tentang Umar bin Khattab. Ia pernah melihat seorang nenek tua yang tinggal sendirian di pinggiran kota Madinah. Umar ingin membantu mengambil air dan kebutuhan lainnya untuk nenek itu. Namun, setiap kali ia datang, ternyata sudah ada orang lain yang lebih dulu membantu nenek tersebut. Akhirnya, Umar penasaran dan ingin tahu siapa orang yang selalu lebih cepat darinya. Ternyata, orang itu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq — padahal saat itu Abu Bakar sudah menjadi khalifah.
Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak menghalangi seseorang untuk tetap menjadi pribadi yang sederhana dan peduli kepada sesama. Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan hanya pemimpin besar, tapi juga teladan dalam kesederhanaan dan kasih sayang kepada rakyatnya.[]
Bayangkan hidup di masa lalu, ketika jalanan berdebu, kendaraan terbatas, dan perjalanan jauh harus ditempuh berhari-hari tanpa jaminan keamanan dan bekal. Di tengah tantangan itu, muncullah seorang pemimpin yang bukan hanya bijak dalam urusan hukum dan keadilan, tetapi juga jauh berpikir ke depan tentang pembangunan dan konektivitas. Dialah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin besar umat Islam yang dikenal dengan gelar Al-Faruq.
Pada masa pemerintahan Umar, alat transportasi utama adalah unta. Tapi tidak semua orang memilikinya. Untuk itulah Khalifah Umar menyediakan ribuan unta dari dana negara (baitul maal) agar rakyat yang ingin bepergian dari satu wilayah ke wilayah lain—misalnya dari Jazirah Arab ke Syam dan Irak—bisa melakukannya tanpa kesulitan. Ini bukan sekadar pengadaan alat transportasi, tapi sudah seperti sistem transportasi publik zaman sekarang. Bedanya, bukan bus atau kereta, tapi unta yang siap dipakai rakyat.
Dalam setiap perjalanan, yang namanya bekal makanan dan air adalah kebutuhan utama. Untuk itu, Umar mendirikan dar ad-daqiq—semacam pos logistik dan tempat singgah di jalur-jalur penting seperti antara Makkah dan Madinah. Di tempat ini tersedia makanan seperti gandum, kurma, dan anggur. Tujuannya? Agar para musafir dan tamu asing, termasuk mereka yang kehabisan bekal di jalan (Ibnu Sabil), bisa mendapatkan pertolongan. Umar memahami dengan sangat baik perintah Al-Qur’an bahwa membangun masyarakat itu bukan hanya soal ibadah, tapi juga menciptakan rasa aman di jalan dan memastikan orang-orang tak harus memikul beban berat saat bepergian.
Dalam sebuah perjalanan umrah tahun 17 Hijriyah, Umar mengizinkan para petugas air untuk membangun rumah-rumah di sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah. Tapi ada syarat yang mulia: air di rumah itu harus lebih diutamakan untuk para musafir dan orang yang tersesat di jalan. Ini adalah bentuk nyata dari kebijakan publik yang berpihak kepada yang paling membutuhkan.
Salah satu langkah Umar yang luar biasa adalah saat beliau memerintahkan pembukaan kembali kanal kuno yang pernah menghubungkan Sungai Nil di Mesir dengan Laut Merah. Proyek ini bukan hanya memperlancar perdagangan antara Mesir dan Hijaz, tapi juga memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah Islam. Kanal itu sempat ditutup oleh Kekaisaran Romawi, namun Umar tak tinggal diam. Ia menginstruksikan Amr bin Ash, gubernur Mesir, untuk menggali ulang kanal tersebut. Hasilnya? Roda perdagangan pun kembali berputar, dan masyarakat menikmati manfaat ekonomi yang luar biasa. Kanal ini kemudian dikenal sebagai Khalij Amirul Mukminin.
Tak hanya kanal, Amr bin Ash juga menggali saluran air dari Sungai Tigris ke Basrah sejauh tiga farsakh (sekitar 18 km). Proyek-proyek infrastruktur semacam ini, seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan teluk, dibiayai dari kas negara. Umar menyadari bahwa kesejahteraan rakyat tak cukup hanya dari zakat dan keadilan—tetapi juga dari konektivitas dan akses yang baik.
Apa yang dilakukan Umar bin Khattab jauh lebih dari sekadar membangun jalan dan menyediakan unta. Ia sedang membangun fondasi peradaban: konektivitas, tanggung jawab sosial, dan keberpihakan kepada yang lemah. Ia membuat perjalanan menjadi lebih manusiawi, ekonomi lebih dinamis, dan negara lebih solid. Jika kita berbicara tentang tokoh visioner dalam sejarah peradaban Islam, Umar bin Khattab layak disebut sebagai pelopor infrastruktur yang mampu menghubungkan manusia, wilayah, dan hati.[]
Di tengah lembaran sejarah peradaban Islam yang penuh dengan pencapaian spiritual dan transformasi sosial, terdapat satu kisah yang kerap diceritakan secara turun-temurun. Kisah ini bukan hanya populer di kalangan umat Islam, melainkan juga masyhur di tengah komunitas Kristen Koptik di Mesir. Kisah ini mengajarkan nilai-nilai tauhid, keberanian moral, dan keajaiban takdir Ilahi. Ia bermula dari masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu dan berpusat pada salah satu sungai terpenting dalam sejarah manusia: Sungai Nil.
Setelah penaklukan Mesir oleh kaum Muslimin, wilayah ini berada di bawah kepemimpinan sahabat Rasulullah ﷺ yang mulia, Amr bin al-Ash. Sebagai gubernur, Amr bin al-Ash menghadapi persoalan pelik yang berakar dalam tradisi lokal: keyakinan masyarakat Mesir bahwa Sungai Nil tidak akan mengalir kecuali setelah dilaksanakan ritual tahunan berupa penumbalan seorang gadis perawan. Dalam tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad itu, gadis tersebut diambil dari keluarga yang masih lengkap orang tuanya, dipakaikan pakaian dan perhiasan terbaik, lalu dilemparkan ke sungai pada malam ke-12 bulan Ba’unah dalam penanggalan Qibti. Mereka meyakini bahwa hanya dengan cara itu Sungai Nil akan kembali mengalir deras.
Ketika masyarakat menyampaikan permintaan mereka kepada Amr bin al-Ash agar ritual ini dilanjutkan, beliau menjawab dengan tegas bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Amr berkata, “Perbuatan itu tidak diperbolehkan dalam Islam, dan sesungguhnya Islam datang untuk meruntuhkan ajaran yang ada sebelumnya.” Maka, tanpa ritual tersebut, masyarakat pun menunggu datangnya aliran air seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, waktu berlalu, dan air Sungai Nil tak kunjung mengalir. Air yang biasanya menjadi sumber kehidupan Mesir mulai surut secara drastis. Ketika memasuki bulan Abib dan Masra — bulan ke-10, 11, dan 12 dalam kalender Qibti — air tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengalir. Penduduk pun merasa cemas dan bersiap meninggalkan tanah mereka untuk mencari sumber kehidupan baru.
Melihat keresahan yang meluas, Amr bin al-Ash mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah, melaporkan kondisi sungai dan keadaan rakyat Mesir yang mulai putus harapan. Balasan dari Umar pun datang. Di dalam suratnya, Umar memuji keputusan Amr yang tidak membiarkan praktik jahiliah tersebut berlanjut. Ia menegaskan bahwa Islam tidak mengakui ritual seperti itu, dan bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izin Allah. Namun, yang menarik bukan hanya surat itu, melainkan sesuatu yang turut disertakan oleh Umar bin Khattab: secarik kertas kecil yang ditujukan kepada Sungai Nil itu sendiri.
Isi dari surat tersebut amat menggugah dan sarat makna tauhid yang dalam. Ketika Amr bin al-Ash membuka dan membacanya, tertulis di dalamnya: “Dari hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada Sungai Nil Mesir. Amma ba’du: Jika engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika engkau mengalir karena perintah Allah Yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka kami memohon kepada Allah agar membuatmu mengalir.”
Tanpa menunda, surat itu dilemparkan ke Sungai Nil. Dan keesokan harinya, keajaiban terjadi. Dalam satu malam saja, air Sungai Nil mengalir kembali dengan deras, bahkan mencapai ketinggian 16 hasta atau sekitar 6 hingga 7 meter. Fenomena ini terjadi secara tiba-tiba, seolah menjadi jawaban langsung atas doa dan keyakinan Umar kepada Allah. Peristiwa ini pun menandai berakhirnya tradisi penumbalan manusia di Mesir yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Kisah monumental ini tercatat dalam beberapa karya ulama besar. Di antaranya adalah Bughyatul Adzkiya’ karya Syekh Mahfudz at-Tarmasi, seorang ulama asal Jawa yang berguru di Haramain dan meninggalkan warisan keilmuan mendalam tentang hikmah dan sejarah Islam. Kisah ini juga disebutkan dalam kitab sejarah terkenal Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, yang merupakan salah satu sumber utama sejarah Islam klasik, serta dalam Uyunul Hikayah karya Imam Ibnu Jauzi, seorang ulama besar yang dikenal akan kemampuannya merangkai kisah dengan hikmah dan pelajaran yang mendalam.
Bahkan dalam karya kontemporer 150 Kisah Umar bin Khattab oleh Ahmad Abdul Al Al-Thahthawi, kisah ini kembali dituturkan dengan gaya yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Penulisnya menggarisbawahi bahwa kisah ini bukan sekadar cerita moral, tapi juga menunjukkan hubungan antara kepemimpinan, iman, dan campur tangan Ilahi dalam urusan dunia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam kisah ini sangat relevan sepanjang masa. Ia mengajarkan bahwa iman kepada Allah adalah fondasi perubahan yang sejati. Bahwa tradisi yang menyimpang tidak boleh dipertahankan meskipun telah berlangsung lama. Bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya bersandar pada kekuasaan, tetapi pada keteladanan dan kebijaksanaan spiritual. Dan yang paling penting, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan karena kehendak Allah, bukan karena mitos atau ritual manusia.
Kisah ini juga menjadi bukti kuat bagaimana seorang pemimpin Muslim tidak hanya bertugas mengelola urusan duniawi, tapi juga menguatkan akidah rakyatnya dengan tindakan simbolik yang sarat nilai tauhid. Surat Umar kepada Sungai Nil bukanlah surat biasa, melainkan pernyataan iman bahwa hanya Allah-lah yang mengalirkan air, yang menghidupkan tanah, dan yang memelihara umat manusia.
Hingga kini, Sungai Nil terus mengalir dan menjadi tulang punggung kehidupan Mesir. Dan meski kisah ini berlalu lebih dari seribu tahun silam, pesan yang dikandungnya tetap abadi: jangan pernah meragukan kekuasaan Allah, dan yakinlah bahwa segala sesuatu kembali kepada-Nya.[]
