Eropa kini berada di persimpangan yang sangat penting dalam hal teknologi satelit. Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah Eropa akan memilih teknologi satelit dari Amerika Serikat (AS) atau China. Pilihan ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang pengaruh politik, ekonomi, dan bahkan keamanan internasional yang akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Eropa.
Brendan Carr, Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC) AS, mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana pengaruh politik dapat membentuk keputusan jangka panjang Eropa terkait teknologi satelit. Carr menyatakan bahwa jika Eropa lebih memilih untuk bekerja sama dengan China dalam hal satelit, mereka akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar di masa depan. Menurut Carr, Eropa seharusnya fokus pada ancaman jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebangkitan Partai Komunis China.
Salah satu contoh utama dalam persaingan ini adalah Starlink, yang dimiliki oleh SpaceX, perusahaan milik Elon Musk. Starlink adalah jaringan satelit terbesar di dunia yang menyediakan layanan internet dan konektivitas ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Namun, beberapa negara Eropa mulai mempertanyakan keputusan untuk bekerja sama dengan perusahaan milik Musk. Baru-baru ini, sejumlah pemerintah Eropa menangguhkan pembicaraan pembelian layanan Starlink setelah Musk mengungkapkan bahwa akses internet Ukraina bisa terhenti di medan perang jika Starlink dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa Starlink, meskipun sangat efisien, juga bisa digunakan untuk tujuan yang kontroversial.
Meskipun Eropa memiliki alternatif untuk teknologi satelit, seperti Eutelsat milik Prancis, namun alternatif-alternatif ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Starlink. Eutelsat hanya mengoperasikan sekitar sepersepuluh jumlah satelit yang dimiliki Starlink, dan biaya layanan yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Selain itu, perusahaan satelit China, seperti Spacesail, meskipun baru memiliki sedikit satelit, memiliki rencana ambisius untuk meluncurkan hingga 15.000 satelit pada tahun 2030. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik untuk menjadi pesaing berat bagi Starlink di masa depan.
Jika Eropa memilih untuk terus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan AS, mereka akan mengandalkan teknologi yang telah terbukti efisien dan dapat diakses dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, keputusan ini bisa berisiko membawa dampak politik yang besar, terutama mengingat ketegangan yang meningkat antara AS dan beberapa negara Eropa. Di sisi lain, memilih untuk bergantung pada satelit China membawa tantangan tersendiri. Banyak yang khawatir bahwa ini bisa memperburuk ketegangan politik dengan AS dan sekutu lainnya, serta meningkatkan risiko keamanan. China memiliki ambisi besar dalam teknologi satelit dan AI, yang bisa menempatkan Eropa dalam posisi yang sangat sulit jika terjadi konflik politik di masa depan.
Eropa kini dihadapkan pada pilihan besar yang bisa menentukan arah masa depan teknologi satelit mereka. Memilih teknologi satelit dari AS menawarkan efisiensi dan biaya yang lebih terjangkau, tetapi membawa risiko politik, sementara memilih teknologi China memberikan peluang untuk pertumbuhan yang lebih cepat tetapi menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan hubungan internasional. Keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi ekonomi dan teknologi Eropa, tetapi juga posisi mereka di panggung dunia dalam beberapa dekade mendatang.
Sumber: Jess Weatherbed, “It’s time for Europe to choose between US or Chinese satellite tech, says FCC chair,” Financial Times, 16 April 2025.
Pemerintahan Donald Trump memangkas banyak anggaran yang selama ini digunakan untuk mengumpulkan data penting yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak data yang berguna untuk memahami masalah seperti penggunaan obat-obatan terlarang, kematian ibu, perubahan iklim, dan banyak isu sosial lainnya kini terancam hilang. Data yang sebelumnya dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pemerintah selama bertahun-tahun sekarang sulit ditemukan atau bahkan tidak ada lagi.
Contohnya, tim yang mengumpulkan data tentang penggunaan obat-obatan dan masalah kesehatan mental telah diberhentikan. Survei nasional yang selama lebih dari 50 tahun membantu melacak masalah tersebut kini terhenti. Selain itu, data yang mengukur tingkat kematian ibu, yang sangat penting untuk perbaikan kebijakan kesehatan, juga terancam hilang. Pengurangan anggaran ini juga berdampak pada kemampuan pemerintah untuk melacak emisi gas rumah kaca dan polusi yang dihasilkan oleh pabrik dan kilang, yang selama ini digunakan untuk menilai kebijakan perubahan iklim.
Mengapa data ini begitu penting? Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan sosial, kesehatan, dan lingkungan kita. Tanpa data yang akurat, sangat sulit untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan berhasil atau tidak. Misalnya, tanpa data mengenai penurunan prestasi pendidikan selama pandemi, kita tidak bisa tahu seberapa buruk dampaknya pada anak-anak sekolah. Tanpa data yang cukup, kita juga tidak bisa menilai kebijakan imigrasi atau kesehatan mental dengan baik.
Dampak dari hilangnya data ini sangat besar. Pemerintah akan kesulitan membuat keputusan yang tepat tanpa data yang jelas. Tanpa data yang memadai, kita tidak bisa tahu apakah kebijakan yang ada berhasil atau tidak. Ini bisa sangat merugikan kita dalam jangka panjang, karena kebijakan yang tidak didasarkan pada data yang akurat mungkin gagal mengatasi masalah yang sebenarnya ada.
Meskipun begitu, ada harapan untuk masa depan. Pemerintahan yang akan datang mungkin bisa memperbaiki keadaan ini dan menghidupkan kembali beberapa program pengumpulan data yang telah dihentikan. Namun, ini tentu akan memakan waktu dan usaha karena banyak data yang hilang dalam beberapa tahun terakhir, yang membuat kita kesulitan untuk memahami tren yang terjadi.
Intinya, data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang baik. Tanpa data, kita akan kesulitan mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi negara kita, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh Alec MacGillis dalam artikelnya berjudul Trump’s War on Measurement Means Losing Data on Drug Use, Maternal Mortality, Climate Change and More yang dipublikasikan pada 18 April 2025, yang mengungkapkan bagaimana pemotongan anggaran ini telah menciptakan “lubang hitam informasi” yang dapat berdampak buruk bagi kebijakan publik di masa depan.
Dengan kebijakan ini nampak bahwa Amerika, sang penjaga ideologi kapitalisme, benar-benar telah mengalami fenomena krisis, bahkan pada hal yang selama ini mereka pelihara, yakni data. Dan hilangnya regenerasi data dalam kebijakan Trump dapat berakibat pada berkurang bahkan hilangnnya data dan informasi global yang selama ini dimanfaatkan oleh dunia.[]
Apakah anda seorang diploma atau sarjana? Apapun gelar scholar anda, bisa jadi tak sempat membayangkan jika titel akademik anda bisa berasal dari kontribusi seorang perempuan? Bahkan, dialah salah seorang pelopor kampus tertua di dunia.
Fatimah al-Fihri adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam yang dikenal karena mendirikan Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, pada abad ke-9. Universitas ini diakui oleh UNESCO dan Guinness World Records sebagai universitas tertua yang masih beroperasi dan pertama yang memberikan gelar akademik di dunia.
Fatimah al-Fihri, yang berasal dari keluarga terhormat, menggunakan warisannya untuk mendirikan institusi pendidikan yang tidak hanya mencetak ulama tetapi juga mempengaruhi peradaban Islam secara keseluruhan. Melalui visi dan dedikasinya terhadap pendidikan, Al-Qarawiyyin menjadi pusat intelektual yang tak ternilai, mendidik banyak pemikir besar dalam sejarah dunia Islam.
Universitas Al-Qarawiyyin memiliki keistimewaan tersendiri. Selain menjadi universitas tertua, ia juga memainkan peran sentral dalam menyebarkan pengetahuan di dunia Islam, terutama dalam bidang filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Universitas ini juga dikenal sebagai tempat pertama yang memberikan gelar akademik formal, termasuk gelar dalam bidang keislaman dan ilmu pengetahuan lainnya. Banyak ilmuwan besar, seperti Ibn Rushd (Averroes) dan Maimonides, pernah belajar di sini. Sebagai pusat pendidikan, universitas ini tidak hanya menyediakan ilmu pengetahuan, tetapi juga melahirkan ideologi yang memperkaya peradaban Islam dan dunia Barat.
Pendirian universitas ini juga menunjukkan peran signifikan perempuan dalam sejarah Islam, yang sering kali dilupakan dalam narasi sejarah arus utama. Sebagai seorang wanita, Fatimah mengatasi batasan-batasan gender pada zamannya, membuktikan bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam bidang pendidikan dan pembangunan peradaban. Legasinya hidup hingga kini, dengan Universitas Al-Qarawiyyin yang masih beroperasi dan diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan paling bergengsi di Maroko.
Fatimah al-Fihri bukan hanya seorang pendiri universitas, tetapi juga simbol dari semangat pemberdayaan perempuan dalam dunia pendidikan. Ia memperlihatkan bagaimana kekayaan dan kedudukan sosial bisa digunakan untuk tujuan mulia yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Setiap orang sebenarnya membawa kerajaan kecil di dalam kepalanya. Kerajaan ini dipenuhi oleh ide-ide, nilai-nilai, dan keyakinan tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Kerajaan ini dinamakan ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan yang membentuk cara kita memandang hidup, mengambil keputusan, dan menilai apa yang benar atau salah. Ini bukan sekadar opini biasa, melainkan semacam aturan tak tertulis yang mengarahkan seluruh jalan berpikir kita. Di dalam “kerajaan” ini, ada “raja” berupa prinsip utama — seperti kebebasan, keadilan, atau ketuhanan — yang menjadi pusat dari seluruh struktur pemikiran.
Setiap orang hidup di dalam kerajaannya sendiri. Ada yang rajanya adalah kebebasan individu, ada pula yang mengedepankan keadilan bersama. Semua ide-ide kecil yang kita pegang berfungsi seperti rakyat dan pasukan yang mendukung kekuasaan raja ideologi tersebut. Namun, kerajaan pemikiran ini tidak selalu kuat. Ia bisa digoyang, dipertanyakan, bahkan dihancurkan oleh pengalaman baru, pendidikan, atau kejadian besar dalam hidup seseorang. Kadang orang tetap mempertahankan kerajaannya, kadang pula membangun kerajaan baru.
Sangat penting bagi setiap manusia untuk menyadari, mengenali, dan menguji kerajaan pemikiran di dalam kepalanya. Karena kenyataannya, hampir sebagian besar manusia tidak memperdulikan ideologi yang membentuk cara mereka berpikir. Mereka membiarkan ide-ide, nilai, dan prinsip-prinsip besar masuk ke kepala mereka tanpa penyaringan, seolah menerima begitu saja dari lingkungan, media, budaya, atau arus zaman. Jika kita membiarkan kerajaan pemikiran kita tanpa pernah memeriksanya, kita menjadi mudah dikendalikan oleh ideologi orang lain tanpa sadar. Kita juga rentan terombang-ambing oleh tren sesaat, propaganda, atau tekanan sosial. Bahkan, kita mungkin hidup dengan keyakinan yang bertentangan dengan nilai sejati diri kita, hanya karena kita tidak pernah mengkritisinya. Pada skala sosial, pembiaran ini bisa membuat masyarakat jatuh ke dalam krisis identitas, kehampaan makna hidup, atau keterpecahan sosial.
Karena itu, mengenali dan mengaudit ideologi kita adalah kewajiban intelektual dan moral bagi setiap manusia. Untuk lebih memahami, kita bisa melihat contoh dari tiga ideologi besar yang membentuk dunia modern. Sosialisme-Komunisme adalah kerajaan pemikiran yang menempatkan keadilan sosial sebagai rajanya. Semua alat produksi dikuasai negara atas nama rakyat. Keadilan diutamakan, tetapi dalam praktiknya sering kali terjadi penghapusan kebebasan individu demi kesetaraan mutlak, di mana negara menjadi penguasa tunggal atas hidup rakyatnya. Kapitalisme-Sekulerisme, di sisi lain, menjadikan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi sebagai rajanya, dengan menyingkirkan nilai-nilai ketuhanan dari ruang publik. Hasilnya adalah kemajuan ekonomi pesat, tetapi sering kali disertai kesenjangan sosial ekstrem, kekeringan spiritual, dan hilangnya makna hidup di tengah masyarakat.
Sebaliknya, dalam ideologi Islam, Allah adalah Raja mutlak di atas semua kerajaan pemikiran. Islam mengajarkan bahwa seluruh aspek hidup — ekonomi, sosial, politik, budaya — harus tunduk pada syariat yang berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu manusia. Islam menggabungkan keadilan sosial, kebebasan pribadi, dan makna spiritual dalam satu kesatuan hidup yang harmonis. Melalui perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa setiap ideologi memiliki konsekuensinya masing-masing. Karena itu, manusia perlu dengan sadar memilih, membangun, dan memperjuangkan kerajaan pemikirannya sendiri — bukan sekadar ikut arus zaman.
Ideologi adalah kerajaan pemikiran di kepala kita. Mengenalinya, mengujinya, dan memperbaikinya adalah tanggung jawab setiap manusia agar ia tidak menjadi budak dari ideologi yang salah atau tidak menyadarinya. Dengan kesadaran penuh, manusia dapat memilih nilai-nilai yang benar untuk hidupnya, membangun kerajaan pemikiran yang kuat, adil, dan bermakna. Sudahkah Anda mengenali dan menguji kerajaan pemikirannya?
Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi krisis yang jarang disadari: semakin menipisnya tutupan kanopi pohon. Pohon-pohon yang selama ini menjadi paru-paru kota perlahan menghilang, digantikan oleh gedung-gedung beton, jalan-jalan beraspal, dan kawasan pemukiman padat. Fenomena ini dikenal sebagai defisit klorofil kota.
Penelitian mengungkapkan beberapa penyebab utama berkurangnya tutupan pohon di kota. Pengembangan properti, seperti pembangunan rumah, jalan, dan fasilitas umum, menyebabkan pengurangan drastis pohon di lahan-lahan kosong dan ruang hijau. Di Tokyo, Jepang, misalnya, tutupan kanopi pohon menurun dari 9,2% pada tahun 2013 menjadi 7,3% pada 2022 (Shiraishi & Terada, 2024). Selain itu, fragmentasi habitat juga terjadi akibat pertumbuhan populasi yang pesat, seperti yang dilaporkan di Perth, Australia, di mana habitat pepohonan menjadi terpisah-pisah dan kondisinya memburuk (Barber & Hardy, 2012). Faktor lain seperti perubahan gaya hidup perkotaan yang cenderung memilih ruang terbuka beraspal, serta kurangnya perencanaan kota berbasis alam, memperparah situasi ini.
Meski begitu, ada beberapa kota yang berhasil menjaga dan meningkatkan kanopi pohonnya. Salah satunya adalah Bristol di Inggris, yang melalui program “One City Plan” berkomitmen untuk melipatgandakan tutupan pohon hingga tahun 2045. Studi menunjukkan bahwa dengan menanam sekitar 18.000 pohon besar setiap tahun, target tersebut sangat mungkin tercapai (Walters & Sinnett, 2021).
Idealnya, para ahli merekomendasikan rasio satu pohon untuk setiap orang di kota untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup. Beberapa kota bahkan menetapkan target 30–40% dari total area kota harus ditutupi oleh kanopi pohon. Studi dari Australia menunjukkan bahwa peningkatan tutupan kanopi hingga 30% dapat menurunkan biaya kesehatan masyarakat serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular (Feng et al., 2024). Semakin besar populasi kota, semakin besar pula kebutuhan akan pohon untuk menjaga iklim mikro, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat.
Sebagai solusi tambahan, banyak kota mulai mengadopsi desain atap hijau (green roofs) di mana atap rumah atau gedung ditanami tanaman tertentu. Atap hijau tidak hanya menambah tutupan vegetasi, tetapi juga membantu mengurangi suhu udara, menyerap air hujan, serta memperbaiki kualitas udara. Kota seperti Toronto dan Copenhagen bahkan mewajibkan gedung-gedung baru untuk memiliki atap hijau sebagai bagian dari regulasi lingkungan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan klorofil ke ruang-ruang urban yang kian tergerus.
Pohon-pohon bukan sekadar elemen dekoratif kota, tetapi adalah infrastruktur vital yang menunjang kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan hidup. Menjaga, menanam, dan mengembangkan kanopi pohon di kota adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih baik. Bagaimana dengan tempat Anda?
Dalam laporan yang diterbitkan oleh National Intelligence Council (NIC) pada Desember 2004 berjudul Mapping the Global Future, NIC memprediksi beberapa skenario besar yang akan menentukan konstelasi global pada tahun 2020 (NIC, 2004).
Salah satu skenario tersebut adalah Pax Americana, yang menggambarkan dunia yang masih dipimpin oleh Amerika Serikat dengan dominasi ekonominya. Namun, laporan tersebut juga mengemukakan beberapa skenario lain yang memperlihatkan potensi perubahan besar dalam tatanan global, termasuk Cycle of Fear, yang memprediksi dunia yang terperangkap dalam ketakutan terhadap terorisme; A New Caliphate, yang mengantisipasi kebangkitan khilafah Islam sebagai tantangan terhadap nilai-nilai global; dan Davos World, yang memperkirakan bahwa pada tahun 2020 Tiongkok dan India akan menjadi pemain kunci dalam ekonomi dan politik global, mencerminkan pergeseran besar dalam kekuasaan global (NIC, 2004). Prediksi ini semakin relevan dengan semakin besarnya pengaruh Tiongkok dalam perekonomian dunia.
Perubahan dalam kepemimpinan global ini semakin terasa dengan kebijakan luar negeri Donald Trump, yang dikenal dengan nama Trumpisme. Kebijakan tersebut menciptakan ketegangan dan menggoyang tatanan geopolitik dunia yang sebelumnya lebih bersifat multilateral (Freeland, 2018).
Kebijakan ‘America First’, yang dianggap oleh banyak pihak lebih isolasionis dan proteksionis, mendominasi hubungan internasional dan mengarah pada penurunan kerja sama multilateral yang selama ini menjadi dasar hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dunia, meskipun terus berubah, selalu dihadapkan pada pola-pola baru dalam kepemimpinan yang menentukan arah global. Setiap perubahan kepemimpinan ini memberikan dampak yang mendalam terhadap tatanan internasional yang ada.
Salah satu aspek besar dari perubahan ini adalah konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memuncak pada tarif resiprokal. Perang tarif ini dimulai dengan keputusan Donald Trump untuk memberlakukan tarif terhadap produk-produk Tiongkok pada tahun 2018, dengan Amerika Serikat memberlakukan tarif senilai $250 miliar terhadap produk-produk Tiongkok (CNN Indonesia, 05/04/2025), yang kemudian direspons oleh Beijing dengan memberlakukan tarif balik senilai $110 miliar terhadap produk-produk Amerika (Kontan, 01/04/2025).
Perang tarif ini berlanjut hingga 2021, ketika pemerintahan Joe Biden tetap mempertahankan sebagian besar tarif tersebut (Tirto.ID, 10/04/2025). Pada tahun 2025, Presiden Trump kembali memberlakukan kebijakan tarif impor baru, termasuk tarif universal sebesar 10% untuk semua barang impor dan tarif tambahan untuk negara-negara tertentu. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32%, sementara Tiongkok menghadapi tarif sebesar 245% (Kontan, 01/04/2025).
Sebagai respons, Tiongkok menaikkan tarif terhadap barang-barang Amerika hingga 125% dan memberlakukan pembatasan ekspor pada logam tanah jarang serta komponen teknologi tinggi yang penting bagi industri AS (CNN Indonesia, 05/04/2025). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memicu volatilitas ekonomi global (Tirto.ID, 10/04/2025).
Dampak tarif ini terhadap ekonomi global cukup besar, dengan pasar saham, emas, dan minyak mengalami perubahan signifikan. Kedua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ini, yaitu Amerika Serikat dengan PDB nominal sekitar $27,720 miliar pada tahun 2023 (Trading Economics, 31/03/2023) dan Tiongkok dengan PDB sekitar $17,794 miliar pada tahun 2023 (Trading Economics, 31/03/2023), saling bergantung dalam perdagangan dan investasi.
Kekuatan ekonomi AS terletak pada sektor teknologi tinggi, keuangan, dan konsumsi domestik yang besar, sementara Tiongkok mengandalkan manufaktur, ekspor, dan konsumsi domestik yang terus meningkat (TrenAsia, 12/02/2024). Meskipun ekonomi AS tetap lebih dominan secara nominal, Tiongkok terus berkembang dan memperkuat pengaruhnya di tingkat global. Kebijakan tarif yang baru oleh AS dan balasan dari Tiongkok menghadirkan tantangan tambahan bagi hubungan dagang kedua negara ini, sekaligus memengaruhi stabilitas rantai pasokan global.
Jika konflik dagang ini tidak terkendali dan berkembang menjadi konflik militer, maka baik Amerika Serikat maupun Tiongkok akan memperlihatkan kecanggihan militer mereka. Kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang sangat besar, namun dengan fokus dan keahlian yang berbeda. Militer AS dikenal sebagai salah satu yang terkuat di dunia, dengan anggaran pertahanan terbesar, sekitar $916 miliar pada 2023 (Databoks, 23/04/2024).
Mereka memiliki teknologi canggih seperti pesawat siluman, kapal induk dengan kemampuan peluncuran elektromagnetik, dan sistem pertahanan rudal canggih seperti THAAD (IDX Channel, 22/04/2024). Keahlian dalam perang siber dan peperangan elektronik juga memberi AS keunggulan dalam melumpuhkan infrastruktur musuh secara efektif. Di sisi lain, Tiongkok, dengan anggaran militer sekitar $296 miliar pada 2023 (GoodStats, 02/01/2025), memiliki kekuatan militer yang semakin modern, dengan fokus pada senjata jarak jauh seperti rudal hipersonik yang dapat mengancam kapal induk AS di kawasan Indo-Pasifik (Kontan, 15/04/2025).
Rudal hipersonik Tiongkok dapat terbang dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara dan sangat sulit dideteksi (TribunNews, 06/04/2025). Tiongkok juga memiliki kekuatan pertahanan cyber yang semakin kuat, serta kemampuan dalam peperangan elektronik yang terus berkembang. Jika perang ini benar-benar terjadi, kedua negara akan menunjukkan kecanggihan teknologi dan kekuatan militer mereka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Laporan Pentagon mengungkapkan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan militer canggih, termasuk rudal hipersonik seperti DF-17, yang dapat menghancurkan seluruh armada kapal induk AS dalam waktu singkat. Rudal ini dirancang dengan kecepatan tinggi dan presisi, menjadi ancaman signifikan bagi kekuatan militer AS di kawasan Indo-Pasifik (Kontan, 15/04/2025). Teknologi rudal hipersonik tersebut menjadi salah satu faktor keunggulan strategis Tiongkok dalam menghadapi proyeksi kekuatan militer global (TribunNews, 06/04/2025).
Jika konflik ini berakhir dengan kerugian besar bagi kedua negara, dunia berpotensi akan menyaksikan munculnya kekuatan baru, yakni Islam. Uniknya, kekuatan Islam ini sangat khas, dengan ideologi yang berbeda baik dari Amerika maupun Tiongkok. A New Caliphate yang dikhawatirkan oleh NIC yang berpotensi bangkit akan menawarkan sistem politik dan ekonomi yang berbeda dari tatanan global sebelumnya. Sistem ekonomi Islam menawarkan dua keunggulan utama: sistem moneter berbasis emas dan perak yang stabil, serta fokus pada sektor riil dengan larangan riba serta pajak yang zalim (CPS Global, 2025).
Dalam sejarah, istilah Pax Vacuum Power dapat digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kekosongan kekuasaan (power vacuum) terjadi setelah runtuhnya kekuatan dominan yang sebelumnya menjaga stabilitas global. Kekosongan ini sering kali memicu konflik baru atau perebutan kekuasaan oleh berbagai pihak. Dalam konteks modern, jika kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami keruntuhan atau melemah secara signifikan, dunia mungkin akan menyaksikan kebangkitan Islam sebagai kekuatan global yang menawarkan tatanan baru berdasarkan nilai-nilai Islam (CPS Global, 2025).
Istilah Pax Islamica merujuk pada periode perdamaian dan stabilitas yang dipimpin oleh peradaban Islam, seperti yang muncul setelah masa kejayaan Persia dan Romawi. Pada periode ini, dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya, membawa kemajuan besar bagi umat manusia. Masa ini sangat menonjol selama era Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, ketika peradaban Islam menjadi mercusuar kemajuan dunia.
Pax Islamica tidak hanya memberikan kontribusi dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dalam ranah pendidikan, seni, dan pemikiran, yang membentuk dunia modern seperti yang kita kenal sekarang (Lapidus, 2002). Jika kebangkitan Islam terjadi kembali di masa depan, dunia akan menyaksikan sebuah tatanan global baru yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kemakmuran sejati.
Sebagai dasar spiritual untuk memahami siklus kejayaan dan keruntuhan suatu peradaban, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Dan Kami pergilirkan di antara manusia (kemenangan dan kekalahan) supaya Allah mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang sabar.” (QS. Ali Imran: 140). Ayat ini menjelaskan bahwa peradaban memiliki sunatullah, mengalami siklus pergantian dari satu kekuasaan lain ke kekuasaan lainnya.
Dalam konteks sejarah Islam, Hadis Rasulullah ﷺ memberikan kerangka yang lebih terstruktur tentang lima fase kepemimpinan umat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Nubuwwah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwwah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian Khalifah di atas Manhaj Nubuwwah. Kemudian beliau diam.” (HR Ahmad, Hadis Hasan).
Uraian ini memberikan gambaran jelas bahwa kebangkitan Islam pada masa mendatang—sebagai kebangkitan Khilafah ala Minhaj Nubuwwah—dapat membawa stabilitas dan kemakmuran seperti yang terjadi pada Pax Islamica sebelumnya. Seperti dalam hadis tersebut, fase terakhir ini memberikan harapan akan adanya sistem kepemimpinan berbasis kenabian yang membawa keadilan global. Dengan nilai-nilai yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah.
Kaum Muslimin memiliki tugas berupa beban peradaban yang mulia dalam menjalankan dakwah politik yang berdasarkan ajaran Rasulullah ﷺ, karena kaum muslimin meyakini bahwa hanya Islamlah yang akan bisa memperbaiki kerusakan bumi akibat Komunisme dan Kapitalisme.
Kaum Muslimin yang istiqomah dalam menjalankan dakwah politik ini akan menjadi pemimpin dunia yang membawa perubahan besar. Mereka tidak hanya dituntut untuk sabar dan tekun dalam perjuangan, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Sistem Islam yang ditegakkan melalui kepemimpinan Islam bukan hanya berfungsi sebagai solusi bagi masalah umat Islam, tetapi juga sebagai cahaya bagi dunia yang membutuhkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana.[]
Logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) — 17 unsur kimia yang krusial dalam berbagai teknologi modern — kini menjadi bahan perebutan baru dalam geopolitik dunia. Ketergantungan global terhadap LTJ untuk memenuhi kebutuhan industri canggih, energi bersih, hingga sektor pertahanan semakin memperuncing ketegangan politik dan ekonomi internasional.
Logam tanah jarang mencakup 17 unsur, yaitu: scandium (Sc), yttrium (Y), lanthanum (La), cerium (Ce), praseodymium (Pr), neodymium (Nd), promethium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), thulium (Tm), ytterbium (Yb), dan lutetium (Lu). Unsur-unsur ini sangat penting dalam pembuatan berbagai produk teknologi modern seperti magnet super kuat, baterai kendaraan listrik, laser, panel surya, serta peralatan pertahanan dan elektronik canggih (Dobrescu, 2012).
Disebut logam tanah jarang karena pada awalnya mereka dianggap sulit ditemukan dan sangat langka di alam. Nama ini berasal dari sejarah awal penemuan mereka di abad ke-18, ketika unsur-unsur tersebut pertama kali ditemukan dalam mineral yang dianggap “jarang”. Selain itu, unsur-unsur ini sering kali tidak terdistribusi secara merata dan terkonsentrasi hanya pada lokasi tertentu, sehingga memerlukan proses eksplorasi dan ekstraksi yang sulit.
Namun, seiring waktu, diketahui bahwa logam tanah jarang sebenarnya cukup melimpah di kerak bumi. Tantangannya adalah mereka jarang ditemukan dalam bentuk yang ekonomis untuk ditambang, karena biasanya tersebar dalam konsentrasi yang sangat kecil, bercampur dengan elemen lain, dan membutuhkan proses pemurnian yang rumit.
Jadi, meskipun secara jumlah mereka tidak benar-benar “langka”, istilah ini tetap digunakan karena mencerminkan tantangan dalam pengelolaan dan pengolahannya.
Beberapa negara dengan cadangan LTJ terbesar meliputi Cina, yang menguasai sekitar 60% produksi global, terutama dari tambang Bayan Obo. Australia dengan tambang Mount Weld menjadi salah satu produsen utama, sementara Amerika Serikat mengandalkan tambang Mountain Pass. Negara lain seperti Brasil, India, Rusia, Vietnam, dan Malaysia juga memiliki cadangan LTJ, meski belum sebesar tiga negara utama tersebut (Charalampides et al., 2016; Lim et al., 2019).
Indonesia memiliki peluang besar dalam pengelolaan sumber daya LTJ. Mineral ikutan dari tambang timah, seperti monasit, ditemukan melimpah di Bangka Belitung. Selain itu, endapan laterit nikel di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara juga menyimpan potensi LTJ yang menjanjikan. Pemerintah Indonesia kini tengah mengembangkan kebijakan eksplorasi dan pemurnian LTJ agar dapat bersaing dalam industri global, bukan hanya sebagai eksportir bahan mentah (Charalampides et al., 2016).
Cina, sebagai penguasa utama, sering memanfaatkan LTJ sebagai senjata geopolitik. Contohnya adalah pembatasan ekspor ke Jepang selama ketegangan diplomatik pada tahun 2010 (Vandeveer, 2019). Upaya negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang untuk membangun cadangan strategis serta menumbuhkan industri daur ulang LTJ menunjukkan betapa pentingnya material ini dalam kompetisi kekuasaan global (Hong, 2006).
Pengolahan LTJ membawa tantangan besar bagi lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air akibat limbah kimia yang dihasilkan selama proses pemurnian, risiko radiasi dari uranium dan thorium yang sering ditemukan bersama LTJ, kerusakan ekosistem akibat aktivitas penambangan yang merusak habitat alami, serta kesulitan dalam pengelolaan limbah, terutama limbah radioaktif. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema besar antara potensi keuntungan ekonomi dan ancaman kerusakan lingkungan (Charalampides et al., 2016).
Daur ulang LTJ adalah solusi yang diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pada tambang baru, tetapi teknologi daur ulang global masih belum optimal karena kendala teknis dan ekonomi (Panayotova & Panayotov, 2012). Masa depan LTJ akan bergantung pada kemampuan dunia untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan.
Logam tanah jarang kini tidak hanya menjadi komoditas teknologi tinggi, tetapi juga instrumen geopolitik yang menentukan arah ekonomi dunia. Dengan potensi besar di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan lingkungan, dan dominasi Cina, LTJ menjadi salah satu elemen kunci yang akan membentuk dinamika bahkan sengketa global di abad ke-21.[]
Analogi ekologik merupakan perspektif dalam ekologi yang menggambarkan keserupaan antara spesies tumbuhan dan hewan yang berada di wilayah geografis yang berbeda, namun memiliki fungsi atau bentuk yang serupa. Misalnya, perbandingan antara rubah yang hidup di Gurun Sahara dan rubah yang ditemukan di Amerika, atau antara hewan berduri yang ada di Australia dan kadal bertanduk di Amerika Utara. Konsep ini menekankan bahwa meskipun spesies tersebut hidup di tempat yang sangat jauh dan memiliki lingkungan yang berbeda, namun mereka memiliki adaptasi dan fungsi serupa untuk bertahan hidup.
Namun, perspektif analogi ekologi ini tidak hanya terbatas pada perbandingan ruang, tetapi juga dapat diperluas dalam konteks waktu, yakni melihat keserupaan fungsi antara masa lalu dan masa kini. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bagaimana peran atau fungsi manusia di masa lalu memiliki kemiripan dengan peran yang ada pada masa sekarang. Contoh yang jelas bisa dilihat pada fungsi penguasa yang zalim di berbagai zaman. Atau bagaimana fungsi individu-individu di masa lalu dalam ekosistem dakwah.
Misalnya, pada masa lalu, kita mengenal penguasa zalim seperti Raja Namrudz yang menindas Nabi Ibrahim AS, atau Fira’un yang menindas Nabi Musa AS. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kita juga melihat adanya pemimpin zalim seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan koalisinya yang menjadi penghalang utama terhadap dakwah Islam. Analogi ini menunjukkan bahwa meskipun zaman dan tempatnya berbeda, pola dan fungsi pemerintahan yang menindas terhadap dakwah tetap ada.
Keserupaan ini tidak hanya terbatas pada penguasa zalim, tetapi juga dapat ditemukan dalam peran antagonis lainnya, seperti kalangan intelektual dan kapitalis yang berusaha menghalangi dakwah dan penerapan hukum-hukum Allah SWT. Pada masa Nabi Musa AS, kita mengenal Haman dan Qorun sebagai figur antagonis yang berusaha menggagalkan misi dakwah. Pada masa kini, kita mungkin dapat menemukan peran yang serupa, di mana ada oknum-oknum intelektual dan kapitalis yang berposisi antagonis terhadap tumbuh dan berkembangnya dakwah yang bertujuan membumikan hukum-hukum Allah SWT.
Namun, analogi ekologi juga menunjukkan kesamaan dalam peran protagonis, yakni mereka yang mendukung dakwah dan keberlangsungan syariat Allah SWT. Pada masa lalu, para Nabi dan Rasul Allah SAW serta pengikut setia mereka memainkan peran penting dalam menyebarkan wahyu dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kini, kita juga dapat menemukan sosok-sosok protagonis yang melanjutkan perjuangan tersebut, memuliakan Islam, dan berusaha mengimplementasikan syariat-Nya di dunia ini. Mereka adalah individu dan kelompok yang dengan penuh pengabdian bekerja untuk membumikan hukum Allah SWT, menyebarkan dakwah, dan mengajak umat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Lalu, dalam analogi ekologi zaman ini, di manakah posisi kita? Apakah kita termasuk dalam kelompok yang berperan sebagai antagonis, yang menghalangi dakwah dan penerapan syariat Allah, atau justru kita adalah protagonis yang mendukung dan memperjuangkan nilai-nilai Islam? Tentu saja, harapan kita adalah menjadi bagian dari pemeran protagonis atau menjadi pengikut yang setia dalam dakwah ini, bukan sebagai pecundang yang menghambat kemajuan dakwah Islam.
Sebagai umat Islam, kita harus merenungkan posisi kita dalam perjuangan ini. Apakah kita sudah menjalankan peran kita dengan baik dalam mendukung dakwah, ataukah kita justru terjebak dalam perilaku yang merugikan umat dan dakwah Islam? Sebagai khalifah di bumi, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hukum-hukum Allah SWT diterapkan dengan adil dan benar. Ini adalah amanah yang harus dijaga, agar dakwah ini terus berkembang dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.
Analogi ekologi menunjukkan bahwa meskipun peran atau fungsi tertentu di masa lalu memiliki kemiripan dengan masa kini, setiap individu memiliki pilihan untuk berperan sebagai protagonis atau antagonis dalam perjalanan dakwah Islam. Dengan mengenali peran kita dalam konteks sejarah dan fungsi kita dalam dakwah, kita dapat memahami betapa pentingnya kontribusi setiap individu dalam memperjuangkan syariat Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita harus memastikan bahwa kita berperan sebagai penggerak kebaikan, bukan sebagai penghalang. Ini adalah tantangan besar yang membutuhkan kesadaran, komitmen, dan kerja keras untuk memastikan bahwa dakwah Islam tetap berkembang di bumi ini, sesuai dengan kehendak Allah SWT.[]
Siapakah gerangan makhluk terkuat di bumi ini? Banyak yang menganggap bahwa makhluk terbesar atau terkuat secara fisik adalah yang paling dominan. Namun, jika kita menyelami lebih dalam, ada satu makhluk yang diberikan amanah terbesar oleh Allah SWT untuk mengatur bumi ini—manusia.
Meskipun manusia tidak sekuat banyak makhluk lainnya, Allah SWT tetap memilih manusia untuk menjadi khalifah, atau wakil-Nya, di bumi ini. Makhluk yang tampaknya lebih kuat, seperti malaikat, jin, atau hewan-hewan besar, tidak diberikan tugas ini.
Malaikat, meskipun sangat kuat dan dapat menggenggam bumi dalam wujud aslinya, tidak diberi kewenangan untuk mengelola bumi. Mereka hanya melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah. Jin, yang memiliki kemampuan untuk melihat dunia yang tidak terlihat oleh manusia, juga memiliki kekuatan luar biasa, namun mereka tidak diberi tugas sebagai khalifah di bumi.
Di dunia ini, terdapat hewan-hewan yang sangat kuat, seperti kumbang badak yang dapat mengangkat beban seribu kali lebih berat dari berat tubuhnya, gajah Afrika yang mampu membawa beban hingga 8 ton, paus pembunuh yang memiliki berat sekitar 6 ton, dan paus biru yang bisa mencapai panjang 30 meter dengan berat 200 ton.
Meskipun kekuatan fisik mereka sangat luar biasa, mereka tetap tidak diberi akal untuk berpikir dan bertindak berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.
Namun, meskipun manusia tidak sekuat makhluk-makhluk ini secara fisik, Allah SWT memberikan amanah yang besar kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas utama manusia adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola bumi dengan bijaksana sesuai dengan hukum Allah.
Sebagai khalifah, manusia diberi kewenangan untuk membuka tambang, membuka lahan pemukiman dengan menebang pohon besar, menghalau hewan liar yang berbahaya, dan bahkan mengusir jin dari tempat-tempat tertentu.
Inilah paradox yang sangat menarik: saking hebatnya manusia, maka ia berwenang untuk menentukan kualitas bumi ini. Namun, kewenangan ini bukan tanpa tanggung jawab. Manusia diberi kebebasan untuk mengelola bumi, tetapi harus bertindak sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Tanpa kebijaksanaan, keputusan-keputusan besar yang diambil oleh manusia dapat merusak bumi dan menyebabkan ketidakseimbangan alam.
Allah SWT mengingatkan manusia dalam Surah Al-A’raf ayat 31: “Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid dan makan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”
Ayat ini mengajarkan kita bahwa meskipun manusia diberi kewenangan untuk mengelola bumi, mereka harus melakukannya dengan baik dan tidak merusak alam. Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya memiliki kekuatan untuk mengatur alam, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang mungkin ditimbulkan akibat tindakan mereka.
Dengan amanah sebagai khalifah, manusia diberikan kekuatan akal dan kebijaksanaan untuk menjaga bumi dan semua isinya. Meski tidak sekuat makhluk lain secara fisik, manusia memiliki potensi untuk membuat keputusan yang berdampak besar pada kelangsungan hidup di bumi.
Oleh karena itu, sebagai khalifah, manusia harus menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjaga bumi dengan bijaksana, dan selalu berlandaskan pada wahyu Allah SWT. Keputusan-keputusan besar yang diambil oleh manusia harus selalu mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan di bumi agar keseimbangan alam tetap terjaga, dan bumi tetap memberikan manfaat bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya.[]
Pada 28 Mei 2024, pemerintah China mengambil langkah tegas dengan memblokir sejumlah konten influencer yang gemar memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatur dan membatasi konten yang dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya yang dijunjung tinggi di negara tersebut. Influencer yang dikenal dengan gaya hidup mewah mereka, seperti Wang Hongquanxing dan Baoyu Jiajie, yang sebelumnya aktif di platform media sosial besar seperti Douyin (versi TikTok di China) dan Xiaohongshu, kini telah diblokir atau dihapus akunnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk “membersihkan” internet dari konten yang dianggap merusak moralitas publik, seperti pamer kekayaan dan gaya hidup boros yang bisa memperburuk kesenjangan sosial.
Keputusan ini berakar pada kekhawatiran pemerintah tentang pengaruh buruk dari pamer kekayaan yang bisa mempengaruhi perilaku sosial, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah China merasa bahwa promosi gaya hidup konsumtif di media sosial dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan merusak keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemblokiran konten semacam ini bertujuan untuk menjaga agar nilai-nilai sosial yang lebih mengutamakan kolektivisme dan kesederhanaan tetap terjaga. Sebelumnya, pemerintah China juga telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk memantau dan mengatur apa yang beredar di dunia maya, termasuk menindak influencer yang mempromosikan gaya hidup tidak realistis bagi kebanyakan orang di China.
Fenomena serupa juga terlihat dalam hilangnya sejumlah influencer kaya raya dari media sosial di China. Influencer yang dikenal dengan gaya hidup mewah mereka tiba-tiba menghilang atau akunnya diblokir. Beberapa influencer yang sangat populer di platform media sosial seperti Douyin dan Xiaohongshu, yang memiliki pengikut jutaan orang, kini tidak lagi aktif atau telah dihapus dari platform tersebut. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan para pengikut mereka, yang merasa kehilangan figur yang sebelumnya menjadi panutan dan inspirasi dalam hal gaya hidup.
Keputusan pemerintah untuk memblokir atau menghapus akun influencer yang memamerkan kekayaan ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk mengatur konten yang beredar di dunia maya. Pemerintah China menganggap bahwa influencer yang memamerkan gaya hidup boros dan konsumsi berlebihan bisa memperburuk ketimpangan sosial yang semakin terlihat di masyarakat. Selain itu, konten yang mengedepankan konsumsi berlebihan dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hendak dipromosikan oleh negara. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk membatasi pengaruh influencer terhadap generasi muda yang mungkin terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang tidak realistis tersebut.
Pemerintah China telah lama dikenal dengan kebijakan ketatnya dalam mengontrol konten yang beredar di media sosial dan internet secara keseluruhan. Upaya untuk membersihkan platform media sosial dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai negara merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Konten yang dianggap dapat merusak citra negara atau yang tidak sesuai dengan ideologi negara akan segera ditindak, termasuk dengan memblokir atau menghapus akun-akun yang mempromosikan gaya hidup yang tidak sejalan dengan ajaran negara. Dalam hal ini, pemerintah China berfokus pada mengatur informasi yang dibagikan kepada publik untuk memastikan bahwa platform media sosial digunakan untuk tujuan yang lebih produktif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Meskipun kebijakan ini mengundang kritik dari beberapa pihak yang merasa bahwa kebebasan berekspresi mereka dibatasi, banyak juga yang mendukung langkah-langkah ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan agar media sosial tidak digunakan untuk memanipulasi opini publik dengan mempromosikan gaya hidup yang boros dan tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan semakin banyaknya influencer yang menghilang atau diblokir dari media sosial, masyarakat pun semakin menyadari pentingnya pengaturan terhadap konten yang beredar di dunia maya.
Langkah pemerintah China dalam memblokir konten influencer yang pamer kekayaan di media sosial pada Mei 2024, mencerminkan upaya tegas untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya di tengah maraknya pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi konten yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan merusak moralitas publik, dengan menindak keras para influencer yang mempromosikan gaya hidup konsumtif dan boros. Meskipun kontroversial, kebijakan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan informasi dan memelihara keseimbangan sosial di era digital.
Dalam perspektif Islam, upaya pemerintah China untuk memblokir konten influencer yang memamerkan kekayaan di media sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal materialisme dan pamer kekayaan. Islam mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kesederhanaan dan tidak berfokus pada pencapaian harta semata. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hadid ayat 20: “Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, dan saling berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak.”
Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan, dan memandang pamer kekayaan sebagai sesuatu yang tidak baik karena dapat menumbuhkan sifat sombong, iri hati, dan ketidakpuasan dalam diri masyarakat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk tidak terjerumus dalam kebiasaan duniawi yang bisa menutupi fokus kita terhadap akhirat. Dalam hal ini, tindakan pemerintah China untuk menanggulangi influencer yang memamerkan gaya hidup mewah dan konsumsi berlebihan bisa dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mengajarkan kesederhanaan, keadilan sosial, dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama.
Namun, Islam juga mengajarkan untuk tidak membatasi kebebasan individu dalam hal yang baik dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini, kontrol terhadap konten media sosial harus dilakukan dengan bijak, memastikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendidik masyarakat dan bukan untuk mengekang kebebasan berpendapat secara berlebihan. Selama tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan menghormati hak-hak asasi manusia, maka kebijakan tersebut dapat diterima dalam perspektif Islam.
Islam mengajarkan untuk menerima kebaikan dan ilmu dari mana saja, tanpa memandang latar belakang negara, budaya, atau status sosial. Hadits yang terkenal, “Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China,” meskipun statusnya diperdebatkan oleh sebagian ulama, tetap mengandung makna yang mendalam. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan menunjukkan bahwa pencarian ilmu itu sangat penting dalam Islam, bahkan jika harus menempuh perjalanan jauh ke negara yang jauh sekalipun. Hadits ini menggambarkan semangat untuk terus mencari pengetahuan, yang tidak terikat oleh batasan geografi atau budaya, dan menekankan bahwa ilmu harus dicari di mana saja, bahkan dari negeri yang jauh sekalipun.
Lebih dalam lagi, hadits ini mengajarkan bahwa ilmu dan kebaikan bisa diterima dari siapa saja, tidak peduli asal-usulnya. Islam mendorong umatnya untuk terbuka terhadap ilmu dan kebaikan, meskipun datang dari luar lingkup atau latar belakang yang berbeda. Dalam konteks kebijakan China yang berusaha mengatur dan menjaga nilai-nilai sosial, meskipun berasal dari kebijakan negara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem nilai Islam, kita dapat melihat bahwa upaya mereka untuk menjaga nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat juga memiliki kesamaan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kesederhanaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.[]
