Di balik kemajuan ekonomi dan teknologi yang terus dikejar, Indonesia seperti banyak negara lain menghadapi krisis sosial yang lebih tersembunyi: hilangnya peran ayah dalam keluarga dan masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan istilah fatherless country, yakni kondisi di mana banyak anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional. Ini bukan sekadar problem keluarga, tetapi krisis yang merembet pada tatanan sosial dan masa depan bangsa.

Menurut psikolog Edward Elmer Smith, fatherless country adalah kondisi ketika masyarakat secara kolektif kehilangan peran dan kehadiran ayah dalam pengasuhan anak-anaknya. Penyebabnya beragam: perceraian, budaya patriarki yang menempatkan ayah sebagai pencari nafkah semata, tekanan ekonomi, migrasi kerja, hingga sistem sosial yang belum mendukung peran aktif ayah dalam keluarga. Dampaknya tak hanya dirasakan anak, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat luas.

Amerika Serikat menjadi salah satu contoh negara dengan tingkat fatherlessness yang tinggi. Berdasarkan data U.S. Census Bureau, jutaan anak di AS hidup tanpa ayah di rumah. Faktor utama adalah angka perceraian yang tinggi, kehamilan remaja tanpa pernikahan, serta sistem sosial yang kurang mendukung keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Hasilnya, generasi muda seringkali kehilangan panduan moral dan emosional dari sosok ayah.

Inggris juga menghadapi tantangan serupa. Banyak laporan dari lembaga sosial mengungkap bahwa anak-anak laki-laki di Inggris kerap tumbuh tanpa figur ayah yang stabil. Hal ini dikaitkan dengan perubahan struktur keluarga, urbanisasi yang cepat, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang tak jarang membuat peran ayah semakin terpinggirkan. Ini berkontribusi pada meningkatnya masalah perilaku dan krisis identitas pada remaja.

Indonesia pernah dikaitkan sebagai negara dengan tingkat fatherlessness tertinggi ketiga di dunia. Walaupun klaim ini perlu divalidasi dengan riset akademis yang lebih kuat, fenomena ini tak bisa diabaikan begitu saja. Budaya patriarki yang menempatkan ayah lebih sebagai pencari nafkah ketimbang pengasuh, angka perceraian yang terus meningkat (lebih dari 500.000 kasus pada 2022), serta tekanan ekonomi yang memaksa banyak ayah merantau, menjadikan kehadiran ayah, baik fisik maupun emosional, semakin langka di banyak keluarga.

Di banyak daerah Indonesia, maskulinitas seringkali dimaknai sebatas kekuatan fisik dan tanggung jawab ekonomi. Pendidikan peran ayah dalam pengasuhan emosional dan spiritual nyaris tak mendapat tempat. Akibatnya, banyak anak kehilangan kedekatan batin dengan sosok ayah, meskipun secara fisik ayah hadir di rumah. Ini melahirkan generasi yang kesulitan membangun relasi sehat, baik dalam keluarga maupun di masyarakat.

Ketidakhadiran figur ayah menimbulkan sejumlah krisis pada generasi muda. Identitas diri menjadi kabur karena hilangnya role model utama. Anak-anak yang tumbuh tanpa ayah lebih rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, kekerasan, atau kriminalitas. Di samping itu, mereka juga kesulitan mengembangkan empati sosial karena kehilangan contoh langsung dalam keluarga tentang relasi yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang.

Penelitian global menunjukkan keterkaitan fatherlessness dengan peningkatan kekerasan dan kriminalitas. Anak-anak tanpa figur ayah yang mendampingi mereka secara emosional lebih rentan merasa terpinggirkan dan marah terhadap sistem sosial. Ini berpotensi meletup dalam bentuk kenakalan remaja, konflik horizontal, bahkan radikalisasi.

Ayah tak hanya berperan dalam ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai penjaga nilai, narasi moral, dan sejarah keluarga. Ketika ayah absen, baik secara fisik maupun emosional, anak kehilangan akses terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan lintas generasi. Ini membuat narasi moral bangsa terputus dan identitas kebangsaan menjadi rapuh.

Fenomena fatherlessness tak cukup diatasi di tingkat keluarga saja. Negara perlu hadir melalui kebijakan yang mendukung peran ayah dalam pengasuhan. Cuti ayah yang adil, pendidikan tentang peran ayah di sekolah, serta kampanye publik yang menyeimbangkan maskulinitas dengan empati menjadi langkah penting membangun ulang peran ayah dalam masyarakat.

Sayangnya, hingga kini kebijakan cuti ayah di Indonesia masih sangat minim dan belum memadai untuk mendukung keterlibatan ayah sejak awal kelahiran anak. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan ayah sejak dini berperan penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak. Indonesia perlu mencontoh negara-negara Skandinavia yang sukses dengan kebijakan cuti ayah yang progresif.

Media massa dan institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar untuk membentuk narasi baru tentang ayah. Maskulinitas tak boleh lagi dimaknai sebatas otoritas atau kekuatan fisik. Empati, kepedulian, dan kehadiran emosional harus menjadi bagian dari citra ayah masa kini. Narasi ini penting untuk membentuk budaya baru yang lebih mendukung keluarga utuh.

Pendidikan tentang peran ayah seharusnya masuk dalam kurikulum pendidikan karakter sejak sekolah dasar. Anak-anak perlu diajak memahami bahwa menjadi ayah bukan hanya soal memberi nafkah, tetapi juga soal hadir, mendidik, dan menjadi teladan. Ini menjadi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang menghargai pentingnya peran ayah.

Selain negara, komunitas juga perlu bergerak. Program seperti sekolah ayah, komunitas parenting, dan konseling keluarga harus diperluas agar para ayah mendapatkan dukungan untuk lebih hadir secara emosional dalam keluarga. Gerakan-gerakan ini bisa menjadi pendorong perubahan budaya secara perlahan namun pasti.

Di era digital, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan hubungan ayah dan anak, terutama bagi ayah yang harus bekerja jauh dari rumah. Video call, pesan singkat, dan berbagai aplikasi parenting bisa menjadi jembatan untuk menghadirkan figur ayah dalam kehidupan anak meskipun terpisah jarak.

Krisis fatherless bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Perlu upaya kolektif dari keluarga, masyarakat, dan negara untuk membangun kembali sosok ayah yang utuh: hadir secara fisik, emosional, dan spiritual. Ini adalah pekerjaan besar, tetapi penting untuk memastikan masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan seimbang.

Nagara Fatherless adalah peringatan bagi kita semua bahwa membangun bangsa tak cukup hanya lewat pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Kehadiran ayah dalam keluarga adalah fondasi bagi bangsa yang kuat, empatik, dan bermartabat. Sudah saatnya kita bersama-sama menjadikan peran ayah sebagai prioritas dalam pembangunan karakter bangsa.[]

Dalam dunia internasional, istilah benefactorship mengacu pada posisi negara-negara maju yang kerap tampil sebagai pihak pemberi manfaat. Negara-negara ini—seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, dan Kanada—memberikan bantuan dana, teknis, dan program pembangunan kepada negara lain. Bantuan itu disalurkan lewat lembaga seperti USAID, AUSAID, JICA, CIDA, UNDP, dan Bank Dunia. Pada permukaan, semua ini tampak sebagai upaya tulus untuk membantu negara berkembang agar bisa lebih maju dan sejahtera.

Namun, di balik wajah ramah benefactorship, tersimpan kepentingan dan strategi yang jauh lebih dalam. Negara-negara penerima manfaat, yang sebagian besar adalah negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, seringkali menjadi sasaran berbagai program bantuan yang menyasar sektor pembangunan ekonomi dan sosial. Sayangnya, program ini tidak selalu murni untuk kebaikan, melainkan juga menjadi alat untuk mempertahankan pengaruh negara donor.

Sejarahnya, dominasi Barat pada awalnya dijalankan lewat penjajahan langsung. Setelah gelombang dekolonialisasi, strategi ini berubah menjadi neo-imperialisme. Negara-negara seperti Amerika Serikat mulai mengandalkan utang dan bantuan sebagai cara baru untuk mengendalikan negara-negara bekas jajahan. Mereka menawarkan kemerdekaan formal kepada bangsa-bangsa tersebut, tetapi mengikatnya melalui skema utang dan program pembangunan yang diarahkan sesuai kepentingan Barat.

Indonesia menjadi contoh nyata. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menolak bantuan dan utang dari Amerika. Namun, melalui berbagai gejolak politik dan tekanan, Indonesia akhirnya tunduk dan terjerat utang sejak 1958. Sejak saat itu, Indonesia tak lagi sepenuhnya bebas menentukan arah kebijakan ekonominya karena selalu terikat dengan syarat-syarat dari negara dan lembaga donor.

Begitu pula di Afrika dan Asia, bantuan yang datang sering kali membawa syarat tersembunyi. Negara penerima diarahkan untuk mengikuti model pembangunan yang menguntungkan negara pemberi. Inilah wajah lain dari benefactorship, di mana bantuan menjadi kedok untuk memperpanjang dominasi ekonomi dan politik negara kuat.

Kini, semakin banyak yang menyadari bahwa tidak semua bantuan datang dengan niat tulus. Bantuan bisa jadi topeng untuk perangkap baru yang membatasi kedaulatan bangsa. Pertanyaannya: sampai kapan negara berkembang mau terus terikat dalam pusaran ini?[]

Sejarah sering kali dianggap sebagai catatan masa lalu yang penuh dengan peristiwa dan tokoh-tokoh besar. Namun, tahukah kita bahwa kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah, yang berarti pohon? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah diartikan sebagai silsilah, peristiwa masa lampau, atau ilmu yang mempelajari kejadian masa lalu. Artinya, sejarah tidak hanya bercerita tentang peristiwa, tetapi juga tentang hubungan dan asal-usul yang membentuk masa kini.

Herodotus, seorang tokoh Yunani yang dikenal sebagai bapak sejarah, memandang sejarah sebagai kisah naik-turunnya peradaban. Sementara Francis Bacon menekankan bahwa sejarah terkait erat dengan waktu dan tempat. Vico menambahkan bahwa sejarah adalah ilmu pertama yang diciptakan manusia, karena hanya manusia yang mampu memahami ciptaannya sendiri. Di Indonesia, pemikiran Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo juga memberi warna tersendiri dalam memahami sejarah sebagai ilmu yang memaparkan budaya dan fakta unik kehidupan manusia.

Sejarah terbagi menjadi tiga: sejarah sebagai peristiwa nyata, sebagai kisah atau cerita, dan sebagai ilmu. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian nyata di masa lalu. Sejarah sebagai kisah adalah narasi yang disusun berdasarkan ingatan atau tafsiran manusia, yang kadang tidak lepas dari subjektivitas. Sedangkan sejarah sebagai ilmu berusaha untuk menulis apa yang benar-benar terjadi secara objektif, sebagaimana ditekankan oleh Leopold Von Ranke.

Memahami sejarah berarti memahami waktu. Sejarah menelusuri perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah juga tidak lepas dari seni, karena dalam menulisnya dibutuhkan intuisi, emosi, dan bahasa yang memikat. Meski begitu, unsur seni kadang membuat sejarah kehilangan objektivitasnya.

Dalam menulis sejarah, para ahli melakukan empat pekerjaan utama: generalisasi untuk membuat simpulan umum, periodisasi untuk membagi sejarah dalam babak tertentu, kronologi untuk menata peristiwa sesuai urutan waktunya, dan historiografi untuk menulis sejarah. Keempat langkah ini membantu kita agar tidak terjebak dalam kerancuan waktu atau informasi yang keliru.

Sejarah Nusantara tidak lahir dalam ruang kosong. Sejarah kita dibentuk oleh banyak interaksi, baik dari dalam maupun luar negeri. Perjalanan dakwah Islam, misalnya, memberi warna besar pada wajah Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sejarah perjuangan bangsa kita melawan penjajah juga tak lepas dari peran ulama, pesantren, dan santri.

Untuk membaca sejarah dengan benar, dibutuhkan metode yang tepat. Dalam Islam, metode periwayatan sangat diutamakan. Periwayatan ini didukung dengan kajian sanad (jalur periwayatan) dan matan (isi riwayat), serta dilengkapi bukti fisik sejarah. Al-Qur’an dan hadits menjadi contoh sempurna betapa rapinya sejarah Islam disusun dan dijaga.

Pengumpulan Al-Qur’an yang dilakukan pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan memperlihatkan betapa seriusnya umat Islam menjaga kemurnian sejarahnya. Langkah mereka bukan hanya menyusun lembaran-lembaran wahyu, tetapi juga memastikan tidak ada perbedaan bacaan yang merusak keaslian isi.

Begitu juga hadits Nabi Muhammad SAW, sejak masa sahabat hingga tabi’in dan tabi’ut tabi’in, telah melalui saringan yang sangat ketat. Para ulama hadits menempuh perjalanan jauh untuk mengumpulkan, membandingkan, dan menilai keabsahan setiap riwayat. Dari sinilah lahir karya-karya besar yang menjadi rujukan utama dalam memahami sejarah Islam.

Para perawi hadits seperti Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya dikenal memiliki metode ketat dalam menyeleksi riwayat. Mereka memeriksa siapa perawinya, kapan hidupnya, siapa gurunya, dan seberapa kuat hafalannya. Semua ini dilakukan agar sejarah yang kita terima bukan hasil karangan atau manipulasi.

Hadits dalam Islam diklasifikasikan agar mudah diketahui kualitasnya. Ada hadits mutawatir yang diriwayatkan banyak orang sehingga mustahil dipalsukan, dan ada hadits ahad yang diriwayatkan lebih sedikit dan perlu penelitian mendalam. Dari segi kualitas, hadits juga dibagi menjadi shahih, hasan, dan dhaif.

Metode periwayatan Islam ini sebetulnya bisa dijadikan contoh bagi para penulis sejarah masa kini. Banyak peristiwa penting bangsa kita yang masih samar atau diragukan kebenarannya karena minimnya metode verifikasi. Dengan meniru ketelitian ulama hadits, sejarah kita bisa lebih kuat dan terhindar dari rekayasa.

Sejarah bukan hanya catatan tentang raja, perang, atau penaklukan. Sejarah adalah cermin identitas kita, bagaimana kita menjadi bangsa seperti hari ini. Memahami sejarah dengan benar akan membuat kita lebih bijak dalam menilai masa kini dan menatap masa depan.

Membaca sejarah bukan hanya soal menghafal tanggal dan nama. Membaca sejarah berarti menelusuri jejak, memverifikasi kebenaran, dan mengambil hikmah. Dengan begitu, sejarah benar-benar menjadi guru kehidupan, bukan sekadar cerita yang dilupakan begitu saja.[]