Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau memiliki tujuan mulia untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai khalifah ketiga setelah Rasulullah wafat, Utsman melanjutkan jejak para pendahulunya, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, dalam menegakkan hukum Allah serta menjaga kesejahteraan umat. Abu Bakar fokus menjalankan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah secara murni, sementara Umar melakukan terobosan dengan membentuk sistem keuangan negara, menyusun lembaga-lembaga ekonomi, serta mengatur distribusi kekayaan agar lebih adil dan merata. Utsman pun meniru langkah-langkah ini dengan penuh tanggung jawab, dan menyesuaikannya melalui ijtihad, yakni pemikiran dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan situasi yang dihadapi.
Utsman secara aktif mengelola keuangan negara melalui lembaga yang disebut Baitul Mal. Ia memastikan bahwa zakat, yang merupakan salah satu sumber utama pemasukan negara, dikumpulkan dengan tertib dan dibagikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, musafir yang kehabisan bekal (Ibnu Sabil), dan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Selain itu, Utsman juga mengatur pembayaran pajak dari kalangan non-Muslim (Ahlul Kitab), yang disebut jizyah. Dengan membayar jizyah, mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-hak hidup dari negara Islam. Dalam konteks perang, harta rampasan juga dikelola secara Islami. Para pejuang Muslim yang berjuang di medan jihad mendapatkan bagian dari harta rampasan, sementara seperlima dari hasil rampasan itu masuk ke kas negara dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 41.
Islam sebagai agama yang sempurna juga memberikan panduan ketat dalam penggunaan harta. Ditekankan agar tidak berlaku boros karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Selain itu, orang yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dilarang mencampuri pengelolaan harta umat, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Semua harta yang masuk ke Baitul Mal harus bersih dan halal, karena harta haram tidak akan membawa berkah. Maka dari itu, sistem keuangan pada masa Utsman tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan etis, mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat umat Islam, menegakkan syariat Allah, dan memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara adil, bermartabat, dan dalam kerangka ajaran Islam yang menyeluruh.[]
Selama dua dekade terakhir, para ilmuwan menemukan bahwa lebih dari seperlima lautan dunia — mencakup wilayah seluas lebih dari 75 juta kilometer persegi — telah mengalami fenomena yang disebut “penggelapan laut”. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang dilakukan oleh University of Plymouth dan Plymouth Marine Laboratory, dan dipublikasikan pada 27 Mei 2025 di situs resmi University of Plymouth.
Penggelapan laut terjadi ketika cahaya dari matahari atau bulan tidak bisa menembus laut sedalam biasanya. Ini disebabkan oleh perubahan sifat optik air laut, seperti meningkatnya kandungan sedimen, bahan organik, atau ganggang mikroskopis. Zona laut yang biasanya mendapat cahaya — dikenal sebagai zona fotik — adalah tempat tinggal bagi 90% kehidupan laut. Jika zona ini menjadi lebih dangkal, banyak makhluk laut yang akan kehilangan habitat dan sumber makanannya.
Dengan menggunakan data satelit NASA dan pemodelan komputer, peneliti menganalisis perubahan kedalaman zona fotik dari tahun 2003 hingga 2022. Hasilnya menunjukkan bahwa 21% lautan global mengalami penurunan pencahayaan. Bahkan, lebih dari 9% wilayah laut — setara dengan luas benua Afrika — mengalami penurunan cahaya lebih dari 50 meter. Sekitar 2,6% dari lautan bahkan mengalami penurunan lebih dari 100 meter.
Meski sebagian besar lautan menjadi lebih gelap, ada juga sekitar 10% wilayah laut — lebih dari 37 juta kilometer persegi — yang justru menjadi lebih terang dalam 20 tahun terakhir. Namun, perubahan ini tetap menjadi perhatian karena bisa mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan.
Para peneliti menyebut penyebab penggelapan laut berbeda-beda tergantung lokasinya. Di daerah pesisir, penyebab utamanya adalah limpasan air hujan yang membawa pupuk pertanian, sedimen, dan bahan organik ke laut. Sementara di laut lepas, faktor seperti perubahan suhu permukaan laut dan mekar alga yang tidak stabil diduga menjadi penyebab utama.
Dr. Thomas Davies dari University of Plymouth mengatakan bahwa perubahan ini bisa mengganggu hewan laut yang sangat bergantung pada cahaya untuk bertahan hidup dan berkembang biak. “Kita juga bergantung pada laut untuk bernapas, mendapatkan makanan, dan melawan perubahan iklim,” ujarnya. Oleh karena itu, perubahan ini bukan hanya masalah laut, tapi juga menyangkut kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia di Bumi.
Profesor Tim Smyth dari Plymouth Marine Laboratory menambahkan bahwa jika zona fotik terus menyempit, hewan-hewan akan terpaksa naik ke permukaan laut, di mana mereka akan bersaing lebih keras untuk makanan dan ruang hidup. Hal ini dapat menyebabkan perubahan besar dalam seluruh rantai makanan laut.[]
Dalam sejarah Islam, terdapat prinsip penting yang menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi keadilan, bahkan terhadap non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Mereka disebut sebagai kafir dzimmi, yaitu orang-orang non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani yang tinggal di wilayah Islam dan sepakat untuk hidup damai dengan umat Islam.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, kafir dzimmi diberikan perlindungan penuh, asalkan mereka membayar pungutan khusus yang disebut jizyah. Namun penting dicatat, Islam melarang keras memperlakukan mereka dengan tidak adil. Rasulullah ﷺ bahkan secara tegas menyampaikan bahwa siapa pun yang menzhalimi kafir dzimmi, maka ia akan berhadapan dengan Nabi sendiri pada Hari Kiamat.
Rasulullah ﷺ pernah memberikan amanat penting kepada salah satu sahabatnya, Abdullah bin Arqam, yang ditugaskan untuk mengurus jizyah dari para kafir dzimmi. Beliau berkata, “Barangsiapa menzhalimi ahli dzimmi, membebani mereka melebihi kemampuan, mengurangi hak mereka, atau mengambil sesuatu dari mereka tanpa kerelaan, maka aku adalah musuhnya di Hari Kiamat.”
Pesan ini juga diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum wafat. Beliau mewasiatkan agar para pemimpin setelahnya memperlakukan kafir dzimmi dengan baik, menjaga hak-hak mereka, membela mereka bila terancam, dan tidak memberatkan mereka secara berlebihan.
Selain jizyah, kafir dzimmi yang mengelola tanah pertanian yang dikuasai oleh negara (Islam) setelah perang juga dikenai pungutan ‘tanah’ yang disebut kharaj. Tapi penarikan kharaj ini tidak boleh sewenang-wenang. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kezaliman, antara lain: kualitas tanah (apakah subur atau tandus), jenis tanaman yang ditanam (apakah bernilai tinggi atau rendah), sumber pengairan (yang butuh biaya atau tidak), serta kewajiban menyisakan sebagian hasil panen untuk cadangan menghadapi musibah.
Jika antara pemerintah Islam dan kafir dzimmi telah dibuat kesepakatan, maka isi perjanjian tersebut harus dipatuhi. Islam tidak membenarkan pengingkaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati, karena itu adalah kewajiban dan bagian dari akhlak serta prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam.
Islam bukan hanya mengatur hubungan antar sesama Muslim, tetapi juga dengan non-Muslim yang hidup berdampingan secara damai. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah keadilan dan perlindungan terhadap semua warga negara, tanpa melihat latar belakang agama. Ini adalah warisan mulia dari Rasulullah ﷺ dan para khalifah sesudahnya yang patut menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan.[]
Sebuah studi besar yang dilakukan oleh para peneliti dari George Washington University bersama Washington University di St. Louis dan University of North Carolina di Chapel Hill mengungkap gambaran lengkap tentang polusi udara dan emisi karbon di lebih dari 13.000 kota di seluruh dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi lingkungan perkotaan yang sangat beragam, tergantung pada wilayah dan kebijakan lingkungan di masing-masing kota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa parah polusi udara dan seberapa besar emisi karbon di berbagai kota dunia. Data ini sangat penting untuk membantu pemerintah, ilmuwan, dan aktivis lingkungan dalam mengambil langkah nyata mengurangi polusi dan dampaknya terhadap kesehatan manusia serta perubahan iklim. Penelitian ini mencakup data dari tahun 2005 hingga 2019, menggunakan teknologi pengamatan satelit, pengukuran langsung di darat, serta model komputer untuk menghitung emisi karbon di tingkat kota.
Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa lebih dari 50% kota yang diteliti menunjukkan bahwa berbagai jenis polusi—seperti nitrogen dioksida dan karbon dioksida—berasal dari sumber yang sama, yaitu kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembangkit listrik. Artinya, jika pemerintah dan masyarakat dapat mengendalikan sumber utama ini, maka beberapa jenis polusi bisa dikurangi secara bersamaan. Pendekatan terpadu ini dapat menjadi strategi yang efisien dalam upaya membersihkan udara di kawasan perkotaan.
Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa kota-kota di negara maju seperti di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang yang menerapkan kebijakan lingkungan yang ketat, cenderung mengalami penurunan tingkat polusi secara keseluruhan. Ini menjadi bukti nyata bahwa regulasi dan kebijakan yang kuat dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, kota-kota di wilayah yang sedang berkembang—khususnya di Asia Selatan seperti India dan Bangladesh, serta di beberapa bagian Afrika—justru mengalami peningkatan signifikan dalam hal polusi dan emisi karbon. Hal ini sering kali terjadi karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang sangat cepat, namun tidak dibarengi dengan peraturan dan pengawasan lingkungan yang memadai. Akibatnya, kualitas udara di kota-kota ini terus memburuk, membahayakan kesehatan penduduknya.
Penelitian ini juga menegaskan bahwa teknologi satelit memainkan peran penting dalam proses pemantauan polusi udara secara global. Dengan bantuan penginderaan jauh dari satelit, para peneliti dapat memantau kondisi udara bahkan di wilayah yang sebelumnya sulit diakses atau tidak memiliki sistem pemantauan darat. Hal ini membuka peluang besar bagi negara-negara di seluruh dunia untuk lebih memahami dan menangani masalah polusi udara di wilayah masing-masing.
Sebagai bagian dari studi ini, para peneliti juga mengembangkan alat digital berupa peta interaktif dan dasbor yang memungkinkan masyarakat umum dan pembuat kebijakan untuk memantau tingkat polusi di berbagai kota secara real-time. Kehadiran alat ini sangat berguna untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tindakan nyata, baik dari individu maupun pemerintah, dalam mengatasi persoalan polusi udara.
Menurut Prof. Susan Anenberg, salah satu peneliti utama dalam studi ini, hasil penelitian ini merupakan “cuplikan penting tentang bagaimana kota-kota berkembang dan berubah dalam hal kualitas udara.” Ia juga menekankan bahwa meskipun ada kota-kota yang berhasil memperbaiki kondisi lingkungannya, masih banyak yang menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya polusi.
Polusi udara diketahui dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan kematian dini. Sementara itu, emisi karbon dioksida merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, serta memanfaatkan informasi yang tersedia melalui teknologi untuk membuat keputusan yang lebih bijak demi kesehatan bersama.
Artikel ini disusun berdasarkan hasil studi yang dipublikasikan oleh George Washington University pada 7 Mei 2025, bekerja sama dengan Washington University in St. Louis dan University of North Carolina at Chapel Hill, yang menggunakan data dari satelit, pengukuran darat, dan model komputer untuk memetakan kualitas udara dan emisi karbon di 13.189 kota di seluruh dunia.[]
Salim Ali adalah seorang ilmuwan luar biasa yang dikenal sebagai “manusia burung dari India”. Ia adalah orang yang sangat mencintai burung dan menjadi salah satu tokoh paling penting dalam dunia penelitian burung (ornitologi), tidak hanya di India, tapi juga di dunia.
Salim Ali lahir pada 12 November 1896. Ia adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara. Sayangnya, ayahnya meninggal ketika Salim masih bayi, dan ibunya pun wafat saat ia baru berumur tiga tahun. Ia kemudian dibesarkan oleh bibi dan pamannya di Mumbai.
Sejak kecil, Salim sudah tertarik pada burung. Suatu hari, ketika berumur 10 tahun, ia menembak seekor burung kecil dan penasaran ingin tahu jenisnya. Karena pamannya tidak tahu, mereka pergi ke Bombay Natural History Society. Di sana, Salim bertemu dengan orang yang sangat memahami burung, dan sejak saat itu, minatnya terhadap dunia burung semakin besar.
Salim Ali pernah kuliah, tapi tidak menyelesaikan gelar universitas. Ia sempat tinggal di Burma (sekarang Myanmar) untuk membantu saudaranya, tapi lebih suka mengamati burung di sana. Ia akhirnya kembali ke India dan melanjutkan studi di bidang zoologi (ilmu hewan).
Pada tahun 1918, Salim menikah dengan Tehmina Begum. Beberapa tahun kemudian, ia bekerja di museum Bombay Natural History Society sebagai pemandu, mengenalkan pengunjung pada burung-burung yang diawetkan. Ia bahkan pergi ke Jerman untuk belajar lebih dalam tentang burung dari ahli dunia.
Sayangnya, saat ia kembali ke India, pekerjaannya di museum dihentikan karena kekurangan dana. Meski begitu, semangatnya tak padam. Ia kembali bekerja sebagai pegawai di museum agar bisa tetap meneliti burung. Ia banyak menghabiskan waktu di rumah istrinya di desa Kihim, dekat Mumbai, untuk mengamati burung-burung liar.
Tahun 1930, Salim menerbitkan tulisan ilmiah pertamanya tentang burung manyar. Tulisan ini membuat namanya dikenal luas. Ia lalu berkeliling India untuk melakukan survei burung dan menulis pengamatan-pengamatannya.
Pada tahun 1941, ia menulis buku “The Book of Indian Birds”, yang menjadi sangat populer. Ia juga bekerja sama dengan ahli burung dunia, S. Dillon Ripley, dan menulis seri buku “Handbook of the Birds of India and Pakistan” sebanyak 10 jilid. Buku ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin belajar tentang burung-burung di kawasan Asia Selatan.
Selain itu, Salim menulis buku-buku lain seperti “Common Birds” (1967) dan autobiografinya “The Fall of a Sparrow” (1985), di mana ia menceritakan perjalanan hidupnya.
Salim Ali tidak hanya meneliti burung, tapi juga berjuang melindungi alam. Ia pernah mendapatkan penghargaan internasional berupa uang, tapi seluruhnya ia sumbangkan ke Bombay Natural History Society. Ia juga menerima dua penghargaan tertinggi dari pemerintah India: Padma Bhushan (1958) dan Padma Vibhushan (1976).
Salim Ali wafat pada 20 Juni 1987 dalam usia 90 tahun setelah lama melawan kanker prostat. Namun, warisannya dalam dunia ilmu pengetahuan tetap hidup hingga kini.[]
Angel Alcala adalah seorang ilmuwan terkemuka asal Filipina yang menemukan kecintaannya terhadap kehidupan laut sejak kecil. Tumbuh di desa pesisir Caliling, Cauayan, Negros Occidental, ia terbiasa hidup berdampingan dengan laut. Ayahnya adalah seorang petani ikan, dan sebagai anak sulung, Angel kecil sering membantu mengurus tambak serta menangkap kepiting, kerang, dan udang bersama saudara-saudaranya. Kedekatannya dengan laut membentuk cinta mendalam terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya.
Sejak masa sekolah, Angel dikenal sebagai siswa cerdas dan bersemangat. Ia bersekolah di Kabankalan Academy dengan beasiswa dan aktif dalam kegiatan seperti debat dan Pramuka. Pada tahun 1948, ia melanjutkan pendidikan di bidang biologi di Silliman University, Dumaguete. Meski sempat diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Filipina, ia terpaksa menolak karena kendala keuangan. Ia lulus dengan predikat magna cum laude pada tahun 1951.
Setelah lulus, ia mengajar di almamaternya. Titik balik kariernya terjadi ketika Walter C. Brown, profesor dari Stanford University, datang ke Silliman. Bersama Brown, Alcala mendalami herpetologi, cabang ilmu yang mempelajari reptil dan amfibi. Mereka menerbitkan sejumlah karya ilmiah dan melakukan banyak ekspedisi. Hasil kolaborasi mereka membuka jalan bagi Alcala untuk melanjutkan studi di Stanford melalui beasiswa Fulbright/Smith-Mundt, meraih gelar magister pada 1959 dan melanjutkan ke tingkat doktoral pada 1964.
Alcala dikenal luas karena kontribusinya dalam penelitian reptil dan amfibi Filipina. Ia berhasil mengidentifikasi 50 spesies baru dari 400 yang telah diketahui. Ia juga menulis lebih dari 160 karya ilmiah dan buku. Selain bidang herpetologi, ia aktif dalam konservasi laut. Pada 1977, ia menciptakan terumbu buatan pertama di Filipina di Dumaguete, membuka jalan bagi pengelolaan laut yang berkelanjutan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina serta Direktur Eksekutif Dewan Riset dan Pengembangan Kelautan.
Atas kontribusinya, Alcala menerima banyak penghargaan, termasuk Field Museum Founders’ Council Award of Merit, Ramon Magsaysay Award for Public Service, dan gelar Ilmuwan Nasional Filipina pada 2014. Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden Silliman University dan kini menjadi anggota Dewan Pengawas serta Profesor Emeritus di universitas tersebut.
Angel Alcala menikah dengan Naomi Lusoc pada tahun 1952 dan dikaruniai enam anak. Perjalanan hidup dan dedikasinya telah meninggalkan warisan besar bagi ilmu pengetahuan dan pelestarian lingkungan di Filipina.[]
Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, sistem peradilan dan penetapan hukum Islam dijalankan secara kolektif dan bijak. Mereka bersama para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup saat itu, menetapkan metode dan cara berpikir yang dapat menjawab tantangan zaman. Saat menghadapi persoalan, mereka selalu merujuk terlebih dahulu kepada Kitabullah (Al-Qur’an). Jika jawabannya tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, maka mereka beralih kepada sunnah Rasulullah. Bila dalam sunnah pun tidak ditemukan solusinya, barulah mereka menggunakan pendapat (ijtihad), baik secara individu maupun kolektif.
Keputusan kolektif ini sangat dimungkinkan karena banyak sahabat senior masih tinggal di Madinah, sehingga mereka bisa berkumpul dan berdiskusi. Hasil dari musyawarah itu kemudian dikenal dengan istilah ijma’ atau konsensus. Selain ijma’, mereka juga menggunakan qiyas atau analogi sebagai dasar hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kejadian baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
Contohnya, seperti yang disampaikan oleh Maimun bin Mahran, jika Abu Bakar atau Umar menghadapi persoalan yang tidak ada jawabannya dalam Al-Qur’an atau Sunnah, maka mereka akan mengumpulkan para sahabat pilihan untuk dimintai pendapat. Jika para sahabat sepakat, maka keputusan itu dijalankan. Pendekatan serupa juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.
Menurut Ibnu Mas’ud, seseorang yang dimintai fatwa harus memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur’an. Jika tidak ada dalam Al-Qur’an atau belum pernah diputuskan oleh Rasulullah, maka ia boleh menggunakan pendapat orang-orang saleh atau berijtihad dengan akalnya—selama tetap menghindari hal-hal yang meragukan.
Pada masa Abu Bakar dan Umar, para sahabat di Madinah menjadi rujukan utama dalam urusan ijtihadiyah (yang memerlukan pemikiran mendalam). Tidak ditemukan keterangan bahwa para sahabat yang berada di luar Madinah turut diundang secara khusus untuk memberikan pendapat, meski pendapat mereka tetap dihargai dan dicatat.
Dari sinilah terlihat urutan sumber hukum Islam yang mereka gunakan: (1) Al-Qur’an sebagai sumber utama, (2) As-Sunnah sebagai pedoman Nabi Muhammad SAW, (3) Ijma’ sebagai kesepakatan para sahabat, dan (4) Qiyas sebagai alat berpikir logis dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat.
Para sahabat juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan hukum Islam, yaitu untuk membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadat). Mereka tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga menggali makna dan pesan moral dari wahyu. Dengan cara inilah para Khulafaur Rasyidin dan sahabat menjalankan tugas besar dalam membentuk hukum Islam yang adil dan bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai syariat.
Tulisan ini disarikan dari ulasan tentang sistem hukum pada masa Khulafaur Rasyidin dan metode pengambilan keputusan para sahabat yang mengedepankan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan permasalahan umat.[]
Sebuah kabar baik datang dari hasil penelitian Universitas Utrecht yang dirilis pada 14 Mei 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa dunia masih punya peluang untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan yang semakin parah. Jika kita mengambil langkah-langkah yang berani dan terkoordinasi, para peneliti percaya bahwa tekanan terhadap lingkungan global bisa dikembalikan ke tingkat yang sama seperti tahun 2015, paling lambat pada tahun 2050.
Penelitian ini menyatakan bahwa kita bisa menghindari kerusakan lebih lanjut dan membawa bumi kembali ke kondisi yang lebih aman. Namun, ini hanya bisa dicapai jika seluruh dunia bersama-sama melakukan perubahan besar dalam berbagai hal, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, mengubah pola makan, mengurangi pemborosan makanan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk.
Para ilmuwan menyebut bahwa batas-batas lingkungan bumi sudah banyak yang dilanggar. Dari sembilan batas penting, seperti kestabilan iklim, ketersediaan air bersih, dan keanekaragaman hayati, enam di antaranya telah terlampaui. Ini berarti bumi sudah memasuki fase berbahaya, dan jika dibiarkan, bisa berujung pada krisis besar yang memengaruhi kehidupan manusia di seluruh dunia.
Tapi tidak semua harapan hilang. Peneliti utama, Prof. Detlef Van Vuuren dari Universitas Utrecht dan Badan Penilaian Lingkungan Belanda (PBL), mengatakan bahwa jika kita melakukan lima langkah kunci secara bersamaan, dampak kerusakan bisa dikurangi secara signifikan. Langkah-langkah tersebut meliputi: mengurangi emisi karbon agar pemanasan global tetap di bawah 1,5°C, beralih ke pola makan sehat yang ramah lingkungan, mengurangi limbah makanan hingga setengahnya, menggunakan air dengan lebih hemat, dan meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk di bidang pertanian.
Dengan menggabungkan semua tindakan ini, tekanan terhadap bumi bisa kembali seperti pada tahun 2015. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa manusia bisa hidup sejahtera tanpa melampaui batas kemampuan bumi. Namun, para peneliti juga mengingatkan bahwa meskipun beberapa sistem bumi bisa dipulihkan, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama dan tindakan yang lebih ekstrem bahkan setelah tahun 2050.
Penelitian ini, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature dan disampaikan oleh Utrecht University, menekankan bahwa meskipun tantangan besar, perubahan masih mungkin terjadi. Walaupun dibutuhkan upaya besar dan perubahan cara hidup hampir di seluruh dunia, para ilmuwan yakin bahwa dengan kebijakan yang kuat dan dukungan masyarakat global, bumi masih bisa diselamatkan.
Seperti yang dikatakan Prof. Van Vuuren, “Bumi memang sedang sakit parah, tapi belum terlambat untuk menyembuhkannya.” Pesan dari penelitian ini jelas: kita masih bisa mengubah arah dan hidup dalam batas kemampuan bumi. Kita hanya perlu mulai bertindak sekarang.[]
Konsep Society of the Spectacle pertama kali diperkenalkan oleh Guy Debord, seorang filsuf, sineas, dan aktivis politik asal Prancis. Karyanya, La Société du Spectacle (1967), menjadi salah satu pijakan penting dalam teori kritis dan kajian budaya modern. Dalam buku tersebut, Debord mengkritik bagaimana kapitalisme menciptakan “spektakel”—sebuah pertunjukan citra dan simbol yang menggantikan pengalaman nyata serta relasi autentik manusia. Dalam dunia yang didominasi oleh spektakel, individu tidak lagi hidup dalam kenyataan, tetapi dalam representasi yang dikemas untuk konsumsi massal. Hidup berubah menjadi tontonan, yang disusun agar dapat dijual, dibagikan, dan diterima dalam format visual yang memikat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Prancis, tetapi juga berkembang di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, politik mengalami transformasi menjadi panggung spektakel. Tokoh seperti Ronald Reagan dan Donald Trump memanfaatkan pencitraan melalui gaya, slogan, dan tontonan massal, menggantikan diskusi kebijakan berbasis substansi. Di Korea Selatan dan Jepang, budaya hiperestetis berkembang pesat—di mana eksistensi seseorang sering kali diukur dari seberapa sukses ia tampil di layar. Masyarakat global telah lama bergeser dari kehidupan nyata menuju kehidupan yang dibangun di atas citra.
Di Indonesia, masyarakat spektakel telah mengakar kuat, terutama dalam ranah politik dan media sosial. Figur publik semakin menyadari bahwa citra dapat mengalahkan substansi. Tokoh-tokoh politik yang paling menonjol saat ini mengelola tampilannya dengan cermat untuk membentuk persepsi yang emosional dan dekat dengan rakyat.
Joko Widodo membangun citra sebagai pemimpin merakyat melalui blusukan, gaya sederhana, dan interaksi langsung dengan rakyat kecil, yang dikemas dalam konten visual yang masif.
Ridwan Kamil menggunakan pendekatan digital dengan komunikasi santai, humoris, dan estetika yang ringan.
Anies Baswedan menampilkan sosok intelektual dan religius melalui gaya bahasa yang elegan dan penyampaian visual yang kuat.
Prabowo Subianto menguatkan citra maskulin dan patriotik dengan pakaian militer, simbol kuda, dan retorika berapi-api.
Dedi Mulyadi, melalui konten sosial bernuansa lokal dan narasi empati, tampil sebagai sosok “pemimpin kampung” yang dicintai publik karena video-videonya yang menyentuh hati.
Dalam semua kasus ini, jelas terlihat bahwa politik tidak lagi menjadi arena gagasan, melainkan arena persepsi. Visual telah menggantikan visi—politik tidak lagi bertumpu pada program dan substansi, tetapi pada kemasan dan pencitraan yang terbentuk lewat media sosial. Tokoh politik tidak perlu menjelaskan kebijakan yang kompleks, cukup menyentuh emosi publik. Visi jangka panjang digantikan oleh narasi pendek yang viral dan membangun kesan perubahan. Yang utama bukan perubahan nyata, melainkan kesan bahwa perubahan tengah berlangsung.
Fenomena ini semakin relevan karena masyarakat hidup dalam ekonomi perhatian (attention economy)—di mana yang paling mencolok, paling menghibur, dan paling mudah dikonsumsi, justru menjadi yang paling mendapat ruang. Dalam masyarakat dengan literasi kritis rendah serta dominasi media sosial, pencitraan menjadi alat politik yang paling efektif. Demokrasi elektoral yang lebih menekankan popularitas ketimbang kapabilitas memungkinkan politisi mengandalkan citra sebagai senjata utama. Realitas direduksi menjadi konten. Kebenaran digeser oleh daya sebar. Yang viral menjadi yang sah.
Namun, di tengah hegemoni spektakel ini, harapan dan perlawanan tetap ada. Konsep tanding terhadap Society of the Spectacle adalah politik dan budaya yang berbasis rasionalitas, komunikasi jujur, logika yang sehat, serta nilai-nilai idealisme. Masyarakat anti-spektakel adalah mereka yang lebih memuliakan substansi dibanding penampilan, dan menilai tokoh publik dari isi pikirannya, keberpihakan moralnya, serta konsistensi tindakannya—bukan dari dramatisasi visual semata.
Dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak figur yang mewakili semangat ini:
Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang mengandalkan retorika kebenaran, integritas moral, dan keberanian logis—bukan pencitraan kosong.
Umar bin Khattab, pemimpin asketis yang menolak dipuja, hidup bersahaja, tetapi memiliki kekuatan rasional dalam kebijakan.
Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan pemikiran tajam, tutur kata lugas, serta ketegasan dalam keadilan, namun tetap sederhana dalam hidup.
Mohammad Natsir, tokoh intelektual Islam Indonesia, lebih dikenal karena kekuatan argumennya, integritas keilmuannya, dan kedalaman visinya—bukan karena kepiawaiannya dalam tampil di panggung massa.
Mereka adalah contoh dari kepemimpinan berbasis substansi dan nilai, bukan sekadar citra semu. Perlawanan terhadap masyarakat spektakel harus dimulai dari keberanian untuk berbicara jujur, berpikir mendalam, dan menyampaikan kebenaran meskipun tidak populer. Dalam dunia yang penuh citra, kejujuran adalah bentuk perlawanan paling radikal.
Guy Debord telah memprediksi masa depan dunia modern yang dipenuhi fatamorgana visual. Kini, dunia itu telah menjadi kenyataan. Tugas kita adalah membongkar lapisan-lapisan citra palsu itu dan mengembalikan makna pada substansi. Dalam masyarakat yang lebih percaya gambar, kita harus kembali pada gagasan. Dalam masyarakat yang terperangkap dalam tontonan, kita harus menjadi suara yang mengingatkan akan kenyataan.
Pertanyaannya: apakah kita menyetujui dan ingin memperpanjang dominasi masyarakat dan kepemimpinan dengan gaya spektakel? Tentu tidak. Kita memerlukan masyarakat dan kepemimpinan berintegritas. Dan tentu saja Islam menyediakan sistem dan mekanisme untuk mewujudkan masyarakat dan pemimpin yang kontra spektakel.[]
Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Meski beliau adalah pemimpin tertinggi umat Islam saat itu, sikapnya tetap rendah hati dan sangat dekat dengan rakyat biasa.
Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar punya kebiasaan memerah susu kambing untuk warga di lingkungannya. Dan ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau berkata bahwa ia berharap tanggung jawab barunya tidak mengubah kebiasaannya yang lama. Padahal, ia sekarang memegang peran penting: memimpin negara, memimpin pasukan perang, dan menghadapi dua kekuatan besar dunia waktu itu, yaitu Persia dan Romawi.
Meskipun tugasnya sangat besar dan berat, Abu Bakar tetap ingin menjaga hubungan sosialnya dengan masyarakat. Ia tidak mau posisinya membuatnya jauh dari rakyat atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia masih ingin memerah susu kambing untuk warga, seperti biasa.
Sikap ini menunjukkan betapa tingginya nilai amal kebaikan di mata para sahabat. Bahkan, hal-hal sederhana seperti membantu orang lain tetap mereka anggap penting, meskipun mereka punya tanggung jawab besar.
Suatu ketika, tali kendali unta Abu Bakar terjatuh. Beliau turun sendiri untuk mengambilnya. Orang-orang berkata, “Mengapa anda tidak meminta kami mengambilkannya saja?” Tapi beliau menjawab, “Rasulullah mengajarkan kita agar tidak meminta-minta kepada orang lain.”
Ada juga kisah yang diriwayatkan tentang Umar bin Khattab. Ia pernah melihat seorang nenek tua yang tinggal sendirian di pinggiran kota Madinah. Umar ingin membantu mengambil air dan kebutuhan lainnya untuk nenek itu. Namun, setiap kali ia datang, ternyata sudah ada orang lain yang lebih dulu membantu nenek tersebut. Akhirnya, Umar penasaran dan ingin tahu siapa orang yang selalu lebih cepat darinya. Ternyata, orang itu adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq — padahal saat itu Abu Bakar sudah menjadi khalifah.
Dari kisah ini, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak menghalangi seseorang untuk tetap menjadi pribadi yang sederhana dan peduli kepada sesama. Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan hanya pemimpin besar, tapi juga teladan dalam kesederhanaan dan kasih sayang kepada rakyatnya.[]
