Dalam dunia internasional, istilah benefactorship mengacu pada posisi negara-negara maju yang kerap tampil sebagai pihak pemberi manfaat. Negara-negara ini—seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, dan Kanada—memberikan bantuan dana, teknis, dan program pembangunan kepada negara lain. Bantuan itu disalurkan lewat lembaga seperti USAID, AUSAID, JICA, CIDA, UNDP, dan Bank Dunia. Pada permukaan, semua ini tampak sebagai upaya tulus untuk membantu negara berkembang agar bisa lebih maju dan sejahtera.
Namun, di balik wajah ramah benefactorship, tersimpan kepentingan dan strategi yang jauh lebih dalam. Negara-negara penerima manfaat, yang sebagian besar adalah negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, seringkali menjadi sasaran berbagai program bantuan yang menyasar sektor pembangunan ekonomi dan sosial. Sayangnya, program ini tidak selalu murni untuk kebaikan, melainkan juga menjadi alat untuk mempertahankan pengaruh negara donor.
Sejarahnya, dominasi Barat pada awalnya dijalankan lewat penjajahan langsung. Setelah gelombang dekolonialisasi, strategi ini berubah menjadi neo-imperialisme. Negara-negara seperti Amerika Serikat mulai mengandalkan utang dan bantuan sebagai cara baru untuk mengendalikan negara-negara bekas jajahan. Mereka menawarkan kemerdekaan formal kepada bangsa-bangsa tersebut, tetapi mengikatnya melalui skema utang dan program pembangunan yang diarahkan sesuai kepentingan Barat.
Indonesia menjadi contoh nyata. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menolak bantuan dan utang dari Amerika. Namun, melalui berbagai gejolak politik dan tekanan, Indonesia akhirnya tunduk dan terjerat utang sejak 1958. Sejak saat itu, Indonesia tak lagi sepenuhnya bebas menentukan arah kebijakan ekonominya karena selalu terikat dengan syarat-syarat dari negara dan lembaga donor.
Begitu pula di Afrika dan Asia, bantuan yang datang sering kali membawa syarat tersembunyi. Negara penerima diarahkan untuk mengikuti model pembangunan yang menguntungkan negara pemberi. Inilah wajah lain dari benefactorship, di mana bantuan menjadi kedok untuk memperpanjang dominasi ekonomi dan politik negara kuat.
Kini, semakin banyak yang menyadari bahwa tidak semua bantuan datang dengan niat tulus. Bantuan bisa jadi topeng untuk perangkap baru yang membatasi kedaulatan bangsa. Pertanyaannya: sampai kapan negara berkembang mau terus terikat dalam pusaran ini?[]