
Perairan Eropa sebenarnya sangat kaya akan ikan, namun sayangnya banyak stok ikan kini berada dalam kondisi kritis akibat penangkapan berlebihan. Setiap tahun, Uni Eropa menetapkan kuota perikanan, yaitu batas jumlah ikan yang boleh ditangkap. Sayangnya, kuota ini seringkali melebihi jumlah yang disarankan oleh para ilmuwan. Akibatnya, banyak spesies ikan mengalami penurunan drastis bahkan mendekati kepunahan. Padahal, hukum Uni Eropa sudah dengan tegas menyatakan bahwa jumlah ikan yang ditangkap tidak boleh lebih banyak daripada jumlah yang bisa tumbuh kembali setiap tahun.
Masalah ini menjadi perhatian serius bagi para peneliti dari Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) dan Universitas Kiel. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan pada tanggal 22 Mei 2025 di jurnal Science, mereka menyelidiki penyebab utama kegagalan Uni Eropa dalam mencapai target perikanan berkelanjutan. Mereka menggunakan wilayah Laut Baltik bagian barat sebagai contoh studi kasus karena wilayah ini cukup sederhana dan sepenuhnya berada di bawah pengelolaan Uni Eropa.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan soal kuota sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik dari negara-negara anggota yang menginginkan tangkapan lebih besar demi keuntungan jangka pendek. Akibatnya, saran ilmiah sering diabaikan atau disesuaikan agar kuota yang lebih tinggi bisa disahkan. Selain itu, lembaga ilmiah seperti ICES (Dewan Internasional untuk Eksplorasi Laut) sering kali membuat perkiraan yang terlalu optimis mengenai jumlah stok ikan yang tersedia. Ini menciptakan kesan seolah-olah populasi ikan sedang pulih, padahal kenyataannya banyak yang justru stagnan atau menurun— fenomena yang disebut para peneliti sebagai “phantom recoveries” atau pemulihan semu.
Contoh nyatanya bisa dilihat pada ikan cod (ikan kod) dan herring (ikan haring) di Laut Baltik barat. Kedua spesies ini mengalami penurunan tajam akibat penangkapan berlebih yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sebaliknya, ikan pipih seperti plaice (ikan sebelah), yang kurang populer dan jarang ditangkap, justru menunjukkan populasi yang stabil atau meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan penangkapan adalah faktor kunci yang menentukan keberlangsungan stok ikan.
Yang paling terdampak dari situasi ini adalah para nelayan kecil di pesisir. Mereka sering kali menjadi korban dari kebijakan yang tidak mereka buat, dan hanya mengikuti keputusan asosiasi perikanan atau pemerintah yang ternyata mendukung kuota yang tidak berkelanjutan. Ironisnya, kuota resmi yang ditetapkan kadang kala bahkan lebih besar daripada jumlah ikan yang benar-benar tersedia di laut. Ini menciptakan kondisi yang sangat tidak masuk akal, di mana nelayan diminta menangkap ikan yang sebenarnya sudah sangat sedikit atau bahkan nyaris tidak ada.
Para peneliti menyebut proses ini sebagai “ratchet overfishing”, yaitu sistem di mana kuota cenderung naik terus dari waktu ke waktu tanpa koreksi signifikan meskipun situasi stok ikan memburuk. Saran dari ilmuwan yang sudah terlalu tinggi sering kali ditingkatkan lagi oleh Komisi Eropa, kemudian disetujui atau diperbesar oleh Dewan Menteri, menciptakan siklus yang sulit dipatahkan.
Sebagai solusi, para peneliti dari GEOMAR mengusulkan pembentukan lembaga baru yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan politik. Lembaga ini akan bertugas menetapkan batas tangkapan tahunan berdasarkan prinsip pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (ecosystem-based fisheries management). Dengan tingkat independensi yang serupa dengan bank sentral, lembaga ini diharapkan dapat memberikan saran ilmiah yang kuat dan tidak bisa diabaikan oleh pembuat kebijakan.
Jika langkah ini diambil, laut Eropa berpotensi pulih dalam waktu singkat. Dalam beberapa tahun saja, stok ikan bisa kembali melimpah, nelayan bisa menangkap dengan cara yang berkelanjutan, dan keseimbangan ekosistem laut bisa dipulihkan. Ini akan menjadi langkah penting bagi Uni Eropa untuk menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan menjadi contoh bagi kawasan lain di dunia.
Intinya, untuk menjaga kelestarian laut, mendukung kehidupan nelayan, dan melindungi masa depan perikanan, kita harus mengelola sumber daya laut berdasarkan ilmu pengetahuan yang objektif dan bukan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.[]
