Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas, populasi umat Islam bertambah, dan kebutuhan masyarakat pun semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, Khalifah Utsman mengambil berbagai kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi umat. Salah satu kebijakan penting yang beliau ambil adalah mengenai pengelolaan zakat dan pengaturan tanah lindung (al-hima).
Khalifah Utsman pernah menyampaikan seruan yang sangat bijaksana mengenai zakat. Beliau berkata, “Ini adalah bulan zakat kalian. Barang siapa memiliki tanggungan hutang, hendaklah ia membayarnya terlebih dahulu, agar ia bisa mengeluarkan zakat hartanya. Barang siapa tidak memiliki hutang, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali jika ia bersedia memberikan secara sukarela. Barang siapa yang telah dikeluarkan zakatnya tahun ini, maka ketika datang bulan ini tahun depan, ia akan dikenakan zakat kembali.” Seruan ini menunjukkan prinsip keadilan dan kelonggaran dalam penerapan zakat. Khalifah Utsman menegaskan bahwa orang yang memiliki hutang didahulukan untuk melunasinya sebelum wajib mengeluarkan zakat. Ini mencerminkan bahwa kebutuhan pribadi yang mendesak didahulukan sebelum kewajiban sosial. Orang yang tidak mampu atau tidak memiliki kelebihan harta tidak dipaksa untuk mengeluarkan zakat, kecuali ia ingin memberikan secara sukarela. Zakat adalah kewajiban tahunan, bukan bersifat harian atau bulanan, sehingga penarikan zakat dilakukan satu kali dalam satu tahun bagi harta yang telah mencapai nisab (batas minimal) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun).
Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan luas wilayah Islam, Khalifah Utsman melihat perlunya penyesuaian dalam tata kelola sumber daya alam, termasuk pengelolaan tanah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah penambahan tanah lindung (al-hima), yaitu wilayah tertentu yang dipagari atau dibatasi untuk kepentingan umum, seperti untuk menggembalakan hewan ternak zakat. Kebijakan tanah lindung sebenarnya bukan hal baru. Pendahulu Utsman, yakni Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, juga telah menerapkannya. Mereka membentuk tanah lindung untuk menggembalakan hewan-hewan hasil zakat yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya masyarakat Islam.
Namun, Utsman memperluas tanah lindung lebih jauh lagi karena jumlah penduduk yang terus bertambah, sehingga kebutuhan terhadap daging, susu, dan hasil ternak meningkat. Meningkatnya jumlah hewan zakat, seperti unta dan kambing, memerlukan tempat penggembalaan agar tetap sehat dan produktif. Selain itu, banyaknya perselisihan antar penggembala juga menjadi alasan penting. Kebijakan ini dilakukan tanpa adanya penolakan dari masyarakat, bahkan diterima dengan baik oleh para sahabat Nabi. Mereka menyadari bahwa keputusan Utsman tersebut dilandasi oleh kemaslahatan umum. Oleh karena itu, para sahabat tidak mengingkari kebijakan ini, yang kemudian dianggap sebagai bentuk ijma’ (kesepakatan umat Islam) dalam hal pengelolaan tanah lindung. Ini sebagaimana disebutkan oleh ulama besar seperti Ibnu Qudamah.
Kebijakan Khalifah Utsman mengenai zakat dan tanah lindung mengandung banyak pelajaran penting bagi kita. Zakat harus dikelola secara bijaksana, memperhatikan kondisi ekonomi masing-masing individu agar tidak membebani mereka yang sedang kesulitan. Negara berhak mengatur sumber daya alam, termasuk lahan, untuk kepentingan masyarakat luas, terutama demi menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Konsensus umat Islam (ijma’) merupakan dasar hukum yang kuat, terutama jika disepakati oleh para sahabat yang dikenal keilmuannya dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Pemerintah boleh melakukan inovasi dan perluasan kebijakan, selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan bukanlah sekadar kebijakan administratif, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab sosial seorang pemimpin dalam Islam. Dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan kolektif, Utsman mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam mengelola zakat dan sumber daya alam. Kebijakannya yang tidak menuai penolakan dari para sahabat menjadi bukti bahwa tindakan tersebut selaras dengan semangat Islam dan prinsip kemaslahatan umum.[]
