Dalam laporan yang diterbitkan oleh National Intelligence Council (NIC) pada Desember 2004 berjudul Mapping the Global Future, NIC memprediksi beberapa skenario besar yang akan menentukan konstelasi global pada tahun 2020 (NIC, 2004).
Salah satu skenario tersebut adalah Pax Americana, yang menggambarkan dunia yang masih dipimpin oleh Amerika Serikat dengan dominasi ekonominya. Namun, laporan tersebut juga mengemukakan beberapa skenario lain yang memperlihatkan potensi perubahan besar dalam tatanan global, termasuk Cycle of Fear, yang memprediksi dunia yang terperangkap dalam ketakutan terhadap terorisme; A New Caliphate, yang mengantisipasi kebangkitan khilafah Islam sebagai tantangan terhadap nilai-nilai global; dan Davos World, yang memperkirakan bahwa pada tahun 2020 Tiongkok dan India akan menjadi pemain kunci dalam ekonomi dan politik global, mencerminkan pergeseran besar dalam kekuasaan global (NIC, 2004). Prediksi ini semakin relevan dengan semakin besarnya pengaruh Tiongkok dalam perekonomian dunia.
Perubahan dalam kepemimpinan global ini semakin terasa dengan kebijakan luar negeri Donald Trump, yang dikenal dengan nama Trumpisme. Kebijakan tersebut menciptakan ketegangan dan menggoyang tatanan geopolitik dunia yang sebelumnya lebih bersifat multilateral (Freeland, 2018).
Kebijakan ‘America First’, yang dianggap oleh banyak pihak lebih isolasionis dan proteksionis, mendominasi hubungan internasional dan mengarah pada penurunan kerja sama multilateral yang selama ini menjadi dasar hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa dunia, meskipun terus berubah, selalu dihadapkan pada pola-pola baru dalam kepemimpinan yang menentukan arah global. Setiap perubahan kepemimpinan ini memberikan dampak yang mendalam terhadap tatanan internasional yang ada.
Salah satu aspek besar dari perubahan ini adalah konflik dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang memuncak pada tarif resiprokal. Perang tarif ini dimulai dengan keputusan Donald Trump untuk memberlakukan tarif terhadap produk-produk Tiongkok pada tahun 2018, dengan Amerika Serikat memberlakukan tarif senilai $250 miliar terhadap produk-produk Tiongkok (CNN Indonesia, 05/04/2025), yang kemudian direspons oleh Beijing dengan memberlakukan tarif balik senilai $110 miliar terhadap produk-produk Amerika (Kontan, 01/04/2025).
Perang tarif ini berlanjut hingga 2021, ketika pemerintahan Joe Biden tetap mempertahankan sebagian besar tarif tersebut (Tirto.ID, 10/04/2025). Pada tahun 2025, Presiden Trump kembali memberlakukan kebijakan tarif impor baru, termasuk tarif universal sebesar 10% untuk semua barang impor dan tarif tambahan untuk negara-negara tertentu. Indonesia, misalnya, dikenai tarif sebesar 32%, sementara Tiongkok menghadapi tarif sebesar 245% (Kontan, 01/04/2025).
Sebagai respons, Tiongkok menaikkan tarif terhadap barang-barang Amerika hingga 125% dan memberlakukan pembatasan ekspor pada logam tanah jarang serta komponen teknologi tinggi yang penting bagi industri AS (CNN Indonesia, 05/04/2025). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memicu volatilitas ekonomi global (Tirto.ID, 10/04/2025).
Dampak tarif ini terhadap ekonomi global cukup besar, dengan pasar saham, emas, dan minyak mengalami perubahan signifikan. Kedua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ini, yaitu Amerika Serikat dengan PDB nominal sekitar $27,720 miliar pada tahun 2023 (Trading Economics, 31/03/2023) dan Tiongkok dengan PDB sekitar $17,794 miliar pada tahun 2023 (Trading Economics, 31/03/2023), saling bergantung dalam perdagangan dan investasi.
Kekuatan ekonomi AS terletak pada sektor teknologi tinggi, keuangan, dan konsumsi domestik yang besar, sementara Tiongkok mengandalkan manufaktur, ekspor, dan konsumsi domestik yang terus meningkat (TrenAsia, 12/02/2024). Meskipun ekonomi AS tetap lebih dominan secara nominal, Tiongkok terus berkembang dan memperkuat pengaruhnya di tingkat global. Kebijakan tarif yang baru oleh AS dan balasan dari Tiongkok menghadirkan tantangan tambahan bagi hubungan dagang kedua negara ini, sekaligus memengaruhi stabilitas rantai pasokan global.
Jika konflik dagang ini tidak terkendali dan berkembang menjadi konflik militer, maka baik Amerika Serikat maupun Tiongkok akan memperlihatkan kecanggihan militer mereka. Kedua negara ini memiliki kekuatan militer yang sangat besar, namun dengan fokus dan keahlian yang berbeda. Militer AS dikenal sebagai salah satu yang terkuat di dunia, dengan anggaran pertahanan terbesar, sekitar $916 miliar pada 2023 (Databoks, 23/04/2024).
Mereka memiliki teknologi canggih seperti pesawat siluman, kapal induk dengan kemampuan peluncuran elektromagnetik, dan sistem pertahanan rudal canggih seperti THAAD (IDX Channel, 22/04/2024). Keahlian dalam perang siber dan peperangan elektronik juga memberi AS keunggulan dalam melumpuhkan infrastruktur musuh secara efektif. Di sisi lain, Tiongkok, dengan anggaran militer sekitar $296 miliar pada 2023 (GoodStats, 02/01/2025), memiliki kekuatan militer yang semakin modern, dengan fokus pada senjata jarak jauh seperti rudal hipersonik yang dapat mengancam kapal induk AS di kawasan Indo-Pasifik (Kontan, 15/04/2025).
Rudal hipersonik Tiongkok dapat terbang dengan kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara dan sangat sulit dideteksi (TribunNews, 06/04/2025). Tiongkok juga memiliki kekuatan pertahanan cyber yang semakin kuat, serta kemampuan dalam peperangan elektronik yang terus berkembang. Jika perang ini benar-benar terjadi, kedua negara akan menunjukkan kecanggihan teknologi dan kekuatan militer mereka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Laporan Pentagon mengungkapkan bahwa Tiongkok memiliki kemampuan militer canggih, termasuk rudal hipersonik seperti DF-17, yang dapat menghancurkan seluruh armada kapal induk AS dalam waktu singkat. Rudal ini dirancang dengan kecepatan tinggi dan presisi, menjadi ancaman signifikan bagi kekuatan militer AS di kawasan Indo-Pasifik (Kontan, 15/04/2025). Teknologi rudal hipersonik tersebut menjadi salah satu faktor keunggulan strategis Tiongkok dalam menghadapi proyeksi kekuatan militer global (TribunNews, 06/04/2025).
Jika konflik ini berakhir dengan kerugian besar bagi kedua negara, dunia berpotensi akan menyaksikan munculnya kekuatan baru, yakni Islam. Uniknya, kekuatan Islam ini sangat khas, dengan ideologi yang berbeda baik dari Amerika maupun Tiongkok. A New Caliphate yang dikhawatirkan oleh NIC yang berpotensi bangkit akan menawarkan sistem politik dan ekonomi yang berbeda dari tatanan global sebelumnya. Sistem ekonomi Islam menawarkan dua keunggulan utama: sistem moneter berbasis emas dan perak yang stabil, serta fokus pada sektor riil dengan larangan riba serta pajak yang zalim (CPS Global, 2025).
Dalam sejarah, istilah Pax Vacuum Power dapat digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kekosongan kekuasaan (power vacuum) terjadi setelah runtuhnya kekuatan dominan yang sebelumnya menjaga stabilitas global. Kekosongan ini sering kali memicu konflik baru atau perebutan kekuasaan oleh berbagai pihak. Dalam konteks modern, jika kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami keruntuhan atau melemah secara signifikan, dunia mungkin akan menyaksikan kebangkitan Islam sebagai kekuatan global yang menawarkan tatanan baru berdasarkan nilai-nilai Islam (CPS Global, 2025).
Istilah Pax Islamica merujuk pada periode perdamaian dan stabilitas yang dipimpin oleh peradaban Islam, seperti yang muncul setelah masa kejayaan Persia dan Romawi. Pada periode ini, dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya, membawa kemajuan besar bagi umat manusia. Masa ini sangat menonjol selama era Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, ketika peradaban Islam menjadi mercusuar kemajuan dunia.
Pax Islamica tidak hanya memberikan kontribusi dalam aspek ekonomi dan politik, tetapi juga dalam ranah pendidikan, seni, dan pemikiran, yang membentuk dunia modern seperti yang kita kenal sekarang (Lapidus, 2002). Jika kebangkitan Islam terjadi kembali di masa depan, dunia akan menyaksikan sebuah tatanan global baru yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan kemakmuran sejati.
Sebagai dasar spiritual untuk memahami siklus kejayaan dan keruntuhan suatu peradaban, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Dan Kami pergilirkan di antara manusia (kemenangan dan kekalahan) supaya Allah mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang sabar.” (QS. Ali Imran: 140). Ayat ini menjelaskan bahwa peradaban memiliki sunatullah, mengalami siklus pergantian dari satu kekuasaan lain ke kekuasaan lainnya.
Dalam konteks sejarah Islam, Hadis Rasulullah ﷺ memberikan kerangka yang lebih terstruktur tentang lima fase kepemimpinan umat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Nubuwwah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuwwah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian Khalifah di atas Manhaj Nubuwwah. Kemudian beliau diam.” (HR Ahmad, Hadis Hasan).
Uraian ini memberikan gambaran jelas bahwa kebangkitan Islam pada masa mendatang—sebagai kebangkitan Khilafah ala Minhaj Nubuwwah—dapat membawa stabilitas dan kemakmuran seperti yang terjadi pada Pax Islamica sebelumnya. Seperti dalam hadis tersebut, fase terakhir ini memberikan harapan akan adanya sistem kepemimpinan berbasis kenabian yang membawa keadilan global. Dengan nilai-nilai yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah.
Kaum Muslimin memiliki tugas berupa beban peradaban yang mulia dalam menjalankan dakwah politik yang berdasarkan ajaran Rasulullah ﷺ, karena kaum muslimin meyakini bahwa hanya Islamlah yang akan bisa memperbaiki kerusakan bumi akibat Komunisme dan Kapitalisme.
Kaum Muslimin yang istiqomah dalam menjalankan dakwah politik ini akan menjadi pemimpin dunia yang membawa perubahan besar. Mereka tidak hanya dituntut untuk sabar dan tekun dalam perjuangan, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Sistem Islam yang ditegakkan melalui kepemimpinan Islam bukan hanya berfungsi sebagai solusi bagi masalah umat Islam, tetapi juga sebagai cahaya bagi dunia yang membutuhkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana.[]