Pada 28 Mei 2024, pemerintah China mengambil langkah tegas dengan memblokir sejumlah konten influencer yang gemar memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatur dan membatasi konten yang dianggap bertentangan dengan norma sosial dan budaya yang dijunjung tinggi di negara tersebut. Influencer yang dikenal dengan gaya hidup mewah mereka, seperti Wang Hongquanxing dan Baoyu Jiajie, yang sebelumnya aktif di platform media sosial besar seperti Douyin (versi TikTok di China) dan Xiaohongshu, kini telah diblokir atau dihapus akunnya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye pemerintah untuk “membersihkan” internet dari konten yang dianggap merusak moralitas publik, seperti pamer kekayaan dan gaya hidup boros yang bisa memperburuk kesenjangan sosial.
Keputusan ini berakar pada kekhawatiran pemerintah tentang pengaruh buruk dari pamer kekayaan yang bisa mempengaruhi perilaku sosial, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah China merasa bahwa promosi gaya hidup konsumtif di media sosial dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan merusak keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemblokiran konten semacam ini bertujuan untuk menjaga agar nilai-nilai sosial yang lebih mengutamakan kolektivisme dan kesederhanaan tetap terjaga. Sebelumnya, pemerintah China juga telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk memantau dan mengatur apa yang beredar di dunia maya, termasuk menindak influencer yang mempromosikan gaya hidup tidak realistis bagi kebanyakan orang di China.
Fenomena serupa juga terlihat dalam hilangnya sejumlah influencer kaya raya dari media sosial di China. Influencer yang dikenal dengan gaya hidup mewah mereka tiba-tiba menghilang atau akunnya diblokir. Beberapa influencer yang sangat populer di platform media sosial seperti Douyin dan Xiaohongshu, yang memiliki pengikut jutaan orang, kini tidak lagi aktif atau telah dihapus dari platform tersebut. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan para pengikut mereka, yang merasa kehilangan figur yang sebelumnya menjadi panutan dan inspirasi dalam hal gaya hidup.
Keputusan pemerintah untuk memblokir atau menghapus akun influencer yang memamerkan kekayaan ini merupakan bagian dari upaya lebih besar untuk mengatur konten yang beredar di dunia maya. Pemerintah China menganggap bahwa influencer yang memamerkan gaya hidup boros dan konsumsi berlebihan bisa memperburuk ketimpangan sosial yang semakin terlihat di masyarakat. Selain itu, konten yang mengedepankan konsumsi berlebihan dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hendak dipromosikan oleh negara. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk membatasi pengaruh influencer terhadap generasi muda yang mungkin terpengaruh oleh gaya hidup mewah yang tidak realistis tersebut.
Pemerintah China telah lama dikenal dengan kebijakan ketatnya dalam mengontrol konten yang beredar di media sosial dan internet secara keseluruhan. Upaya untuk membersihkan platform media sosial dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai negara merupakan bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Konten yang dianggap dapat merusak citra negara atau yang tidak sesuai dengan ideologi negara akan segera ditindak, termasuk dengan memblokir atau menghapus akun-akun yang mempromosikan gaya hidup yang tidak sejalan dengan ajaran negara. Dalam hal ini, pemerintah China berfokus pada mengatur informasi yang dibagikan kepada publik untuk memastikan bahwa platform media sosial digunakan untuk tujuan yang lebih produktif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Meskipun kebijakan ini mengundang kritik dari beberapa pihak yang merasa bahwa kebebasan berekspresi mereka dibatasi, banyak juga yang mendukung langkah-langkah ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini penting untuk memastikan agar media sosial tidak digunakan untuk memanipulasi opini publik dengan mempromosikan gaya hidup yang boros dan tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan semakin banyaknya influencer yang menghilang atau diblokir dari media sosial, masyarakat pun semakin menyadari pentingnya pengaturan terhadap konten yang beredar di dunia maya.
Langkah pemerintah China dalam memblokir konten influencer yang pamer kekayaan di media sosial pada Mei 2024, mencerminkan upaya tegas untuk menjaga nilai-nilai sosial dan budaya di tengah maraknya pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini bertujuan untuk menanggulangi konten yang dapat memperburuk kesenjangan sosial dan merusak moralitas publik, dengan menindak keras para influencer yang mempromosikan gaya hidup konsumtif dan boros. Meskipun kontroversial, kebijakan ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengendalikan informasi dan memelihara keseimbangan sosial di era digital.
Dalam perspektif Islam, upaya pemerintah China untuk memblokir konten influencer yang memamerkan kekayaan di media sosial dapat dipandang sebagai suatu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal materialisme dan pamer kekayaan. Islam mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kesederhanaan dan tidak berfokus pada pencapaian harta semata. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hadid ayat 20: “Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga, dan saling berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak.”
Islam mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika dalam kehidupan, dan memandang pamer kekayaan sebagai sesuatu yang tidak baik karena dapat menumbuhkan sifat sombong, iri hati, dan ketidakpuasan dalam diri masyarakat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk tidak terjerumus dalam kebiasaan duniawi yang bisa menutupi fokus kita terhadap akhirat. Dalam hal ini, tindakan pemerintah China untuk menanggulangi influencer yang memamerkan gaya hidup mewah dan konsumsi berlebihan bisa dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mengajarkan kesederhanaan, keadilan sosial, dan perhatian terhadap kesejahteraan bersama.
Namun, Islam juga mengajarkan untuk tidak membatasi kebebasan individu dalam hal yang baik dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini, kontrol terhadap konten media sosial harus dilakukan dengan bijak, memastikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendidik masyarakat dan bukan untuk mengekang kebebasan berpendapat secara berlebihan. Selama tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan menghormati hak-hak asasi manusia, maka kebijakan tersebut dapat diterima dalam perspektif Islam.
Islam mengajarkan untuk menerima kebaikan dan ilmu dari mana saja, tanpa memandang latar belakang negara, budaya, atau status sosial. Hadits yang terkenal, “Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri China,” meskipun statusnya diperdebatkan oleh sebagian ulama, tetap mengandung makna yang mendalam. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan menunjukkan bahwa pencarian ilmu itu sangat penting dalam Islam, bahkan jika harus menempuh perjalanan jauh ke negara yang jauh sekalipun. Hadits ini menggambarkan semangat untuk terus mencari pengetahuan, yang tidak terikat oleh batasan geografi atau budaya, dan menekankan bahwa ilmu harus dicari di mana saja, bahkan dari negeri yang jauh sekalipun.
Lebih dalam lagi, hadits ini mengajarkan bahwa ilmu dan kebaikan bisa diterima dari siapa saja, tidak peduli asal-usulnya. Islam mendorong umatnya untuk terbuka terhadap ilmu dan kebaikan, meskipun datang dari luar lingkup atau latar belakang yang berbeda. Dalam konteks kebijakan China yang berusaha mengatur dan menjaga nilai-nilai sosial, meskipun berasal dari kebijakan negara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan sistem nilai Islam, kita dapat melihat bahwa upaya mereka untuk menjaga nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat juga memiliki kesamaan dengan prinsip Islam yang mengutamakan kesederhanaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.[]
