Mengapa pembangunan kita selama ini sering terasa salah arah? Kenapa program-program besar pemerintah gagal menyentuh kebutuhan warga paling dasar? Mengapa bantuan datang tapi masalah tak kunjung selesai? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena kita semua menyadari: pembangunan kita sering kali dimulai dari tempat yang salah — dari atas, bukan dari bawah. Sejak awal kemerdekaan, Bung Hatta sudah mengingatkan kita, “Desa adalah obor pembangunan nasional. Jika desa kuat, negara akan jaya.” Namun sayangnya, kita masih terus membangun dari kota sambil melupakan desa — tempat di mana kehidupan bangsa sebenarnya berakar.
Salah satu penyebab mendasarnya adalah lemahnya perencanaan pembangunan. Banyak rencana dibuat bukan berdasarkan data nyata, tetapi asumsi, laporan lama, bahkan salinan dari dokumen tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, anggaran salah sasaran, program tidak tepat guna, dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Selain itu, tahap-tahap pembangunan — mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi — sering tidak tersambung dan minim koordinasi.
Untuk mengukur kemajuan pembangunan di desa, selama ini pemerintah menggunakan alat seperti Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa. Tapi dua alat ini juga masih menyimpan berbagai kelemahan. IDM cenderung memakai pendekatan statistik makro yang bersifat umum, tidak cukup menggambarkan realitas spesifik di tiap desa. Sementara itu, SDGs Desa — meskipun mengusung prinsip pembangunan berkelanjutan — belum sepenuhnya menyatu dengan tata kelola desa. Banyak desa yang menjalankan SDGs sekadar sebagai kewajiban administratif, bukan strategi nyata pembangunan. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan SDGs Desa belum cukup efektif menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan perlu perbaikan dalam data, pelibatan warga, serta transparansi kebijakan (Putri & Choiri, 2024).
Masalah utamanya kembali ke satu hal: kita masih terlalu bergantung pada data makro. Padahal, data seperti itu tidak memberi tahu kita siapa yang tinggal di rumah tanpa jamban, berapa anak yatim yang belum menerima bantuan, atau di mana letak kebun yang tidak lagi produktif. Data makro tidak menyebutkan jumlah orangnya, lokasinya, atau kapan masalah itu muncul. Semuanya terlalu jauh dari kenyataan sehari-hari.
Karena itu, kita butuh pendekatan baru: Desa Dalam Angka. Ini adalah strategi pembangunan yang dimulai dari bawah — dari data mikro yang dikumpulkan oleh desa itu sendiri. Bukan sekadar angka di kertas, tapi gambaran riil kondisi masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga potensi lokal. Dengan data yang rinci, akurat, dan terus diperbarui, desa bisa membuat perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan warganya.
Ke depan, kita perlu membayangkan satu langkah strategis: setiap desa menerbitkan Dokumen Publikasi Desa Dalam Angka setiap tahun, sebagaimana saat ini hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten. Dokumen ini berisi data dan potret kondisi desa yang bisa dibaca oleh siapa saja — pemerintah, warga, mitra pembangunan, hingga dunia usaha. Dengan dokumen ini, desa akan lebih mudah mengenali status dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Desa bisa menganalisis perubahan, menemukan masalah yang muncul, mengidentifikasi kebutuhan warganya secara akurat, dan menyusun rencana pembangunan yang berbasis data, bukan sekadar musyawarah elit atau intervensi dari luar. Inilah bentuk konkret dari pembangunan yang benar-benar partisipatif dan berbasis bukti.
Beberapa platform digital telah tersedia dan bisa diintegrasikan ke dalam pendekatan Desa Dalam Angka, seperti OpenDesa, Sistem Informasi Desa (SID), GeoDesa, dan terbaru DesantaraApp. Bahkan, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) juga telah diterapkan untuk memetakan desa tertinggal dengan lebih presisi menggunakan indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi. Pendekatan ini terbukti memiliki akurasi tinggi dan sangat potensial untuk digunakan dalam kebijakan pembangunan desa yang berbasis data nyata (Azies, 2024).
Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa implementasi Desa Dalam Angka menghadapi banyak tantangan. Pertama, kapasitas sumber daya manusia desa masih terbatas. Banyak perangkat desa belum terbiasa mengelola data atau menggunakan teknologi digital. Kedua, infrastruktur desa belum merata — masih banyak wilayah yang tidak punya akses internet atau listrik yang stabil. Ketiga, belum ada integrasi antar sektor data secara menyeluruh. Keempat, belum banyak insentif bagi desa yang rajin memperbarui dan memanfaatkan datanya secara aktif.
Solusinya harus dimulai dari penguatan SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan dan praktis. Pemerintah juga harus menjadikan internet dan teknologi informasi sebagai infrastruktur dasar yang setara dengan jalan dan air bersih. Sistem informasi yang terintegrasi lintas sektor perlu dikembangkan, dan penghargaan untuk desa-desa yang aktif mendigitalisasi dan menggunakan datanya bisa menjadi pemicu semangat. Kolaborasi dengan universitas, lembaga riset, dan komunitas data juga sangat penting sebagai pendamping teknis.
Pada akhirnya, Desa Dalam Angka adalah fondasi dari pembangunan yang sehat. Ia bukan sekadar dokumen laporan, tetapi peta kehidupan masyarakat. Ketika desa memahami dirinya sendiri lewat data, maka mereka bisa menentukan arah dan masa depan mereka sendiri. Dari desa yang tahu masalah dan potensi, lahir kebijakan yang cerdas dan bermanfaat. Karena hanya dari akar yang sehat, tumbuhlah negeri yang kokoh.
